KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DAN PERANANNYA DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN YANG BERSIH DAN TERPERCAYA

Komisi Yudisial  adalah lembaga Negara yang dibentuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang ditetapkan oleh undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu  pada bab kekuasaan kehakiman yaitu pasal 24B UUD 1945. ide pembentukan  lembaga yang berfungsi mengawasi kekuasaan kehakiman sebenarnya sudah lama muncul. Berawal dari tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Baru pada tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Atas dasar itulah pada amandemen UUD 1945 yang ketiga munculah pasal yang menjelaskan komisi yudisial pada bab kekuasaan kehakiman.

Walaupun berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, komisi yudisial bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman melainkan hanya sebagai lembaga yang menunjang tehadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman atau dapat disebut sebagai supporting institution.

Didalam UUD 1945 komisi yudisial terdapat dalam pasal 24B UUD 1945 yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam masalah pengawasan hakim dilihat posisi KY yang terdapat pada pasal 24B UUD 1945 yang dipandang hanya terkait dengan ketentuan pasal 24A UUD 1945 yang jadi dapat dikatakan maksud pengawasan hakim disini ialah pengawasan terhadap hakim agung. Namun, didalam undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial hakim konstitusi juga dimasukkan kedalamnya. Ketentuan ini mengakibatkan lumpuhnya kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi kenyataan timbulnya persengketaan kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan KY. Oleh karena itu diadakanlah judicial review oleh MK yang menghasilkan putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang memangkas kewenangan KY tersebut menyatakan perilaku hakim konstitusi tidak lagi menjadi objek pengawasan oleh komisi yudisial. Disamping itu, dipastikan pula bahwa komisi yudisial sebagai supporting institution. Pandangan MK dari putusan tersebut bahwa KY hanyalah supporting institution dapat diterima dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman dalam artian KY bukanlah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK. Akan tetapi, dapatlah ditegaskan bahwa sebagai lembaga pengawas eksternal kedudukan KY bukan supporting melainkan dapat juga disebut sebagai main institution. Oleh sebab itu,sebagai lembaga Negara kedudukan KY tidaklah di bawah MA maupun MK,tetapi tugas dan wewenangnya tetaplah bersifat penunjang bagi kekuasaan kehakiman.

pengawasan KY terhadap para hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran dan martabat para hakim mempunyai peranan penting dalam membangun system peradilan yang baik. Menurut Prof. Jimly ashidiqie Demokrasi tidak mungkin dapat tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh rule of law yang bertumpu pada system kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya, Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau confidence building itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.

Peranan KY disini ialah sebagai lembaga pengawas kode etik hakim atau lembaga penegak kode etik hakim bukan sebagai lembaga pengawas peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman. Karena kekuasaan kehakiman itu bersifat bebas dan merdeka jadi KY tidak dapat mengawasi sampai ke ranah teknis yustisialnya hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (3)  UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jadi KY bertugas mengawasi para pelaksanaan kode etik dan perilaku menyimpang dari para hakim dari standart kode etik sebelum pelanggaran kode etik itu berkembang menjadi pelanggaran hukum sehingga terciptanya system peradilan yang baik tanpa adanya unsur judicial corruption.

Kita juga dapat melihat wewenang lain dari KY yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Dalam melaksanakan wewenang itu  KY menurut pasal 14 UU No 2 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mempunyai tugas : a. melakukan pendaftaran calon hakim agung, b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, c. menetapkan calon hakim agung, d. mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dari tugas KY ini berpengaruh terhadap terciptanya system peradilan yang bersih apabila dalam seleksi pencalonan hakim agung tersebut berjalan benar-benar dengan baik.karena dengan hakim agung yang berkualitas tentu dapat peradilan dapat berjalan dengan baik, bersih, dan terpercaya.insya Allah.

Oleh karena kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara mempunyai peranan penting yang secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun system peradilan yang baik yang dapat dipercaya dan terbebas dari praktik KKN serta masalah-masalah mafia peradilan. Maka keberhasilan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya juga penting dalam memberantas mafia peradilan. Oleh karena itu dibutuhkan pimpinan dan anggota KY yang benar-benar terkualifikasi dan memliki integritas untuk menjalankan tugas Komisi Yudisial ini dengan baik. Maka dalam seleksi pimpinan Komisi Yudisial sebaiknya panitia seleksi (Pansel) dan DPR benar-benar serius dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Yudisial,Calon pimpinan Komisi Yudisial harus benar-benar orang yang terseleksi karena kualitas dan integritasnya bukan karena ada kepentingan-kepentingan lain.

Oleh Rega Felix

DAFTAR PUSTAKA

Asshidiqie,Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca reformasi, Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007

Mahfud MD, Moh. Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta : Rajawali Press, 2009

http://www.komisiyudisial.go.id/

Status Kelembagaan Komisi Yudisial di Indonesia,oleh Adhitya Johan Rahmadan, http://pedulihukum.blogspot.com/2008/07/setatus-kelembagaan-komisi-yudisial-di.html

Komisi Yudisial,oleh R.Herlambang Perdana Wiratraman, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-komisi-yudisial.pdf

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

4 responses to this post.

  1. Posted by Benny Benassi on October 10, 2010 at 6:00 am

    semua sistem hukum di indonesia menuju ke jalan yang ga jelas, alias destination unknown..

    Reply

  2. kalau destination unknown,Indonesia jadi Indonesia Unknown dong,jadi negara yang tak punya arah,tak ada visi dan misi.rakyatnya maunya cuma joged aja tanpa arah yang penting kenceng.haha. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konstitusi undang-undang dasar sebagai dasar hukum yang tertinggi, didalam UUD tersebut tersirat sebuah cita-cita hukum atau rechtsidee yang bertujuan mencapai keadilan sosial.sebenarnya konsep cita hukum Indonesia sudahlah sangat baik, arah sistem hukum Indonesia sudah kearah yang baik yaitu UUD yang berlandaskan Pancasila. namun perlu diingat sebaik apapun suatu sistem hukum akan dapat berjalan baik apabila subjek dari sistem hukum itu sendiri yang harus baik pula. jadi menurut saya untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia haruslah dimulai dari memperbaiki manusianya terlebih dahulu,percuma sistem hukum yang baik apabila dijalankan oleh manusia yang buruk perilakunya. tugas generasi pemudalah nanti yang kelak memperbaiki/meluruskan kembali arah sistem hukum kita kepada arah yang dicitakan sebenarnya

    Reply

  3. hello I was fortunate to search your blog in google
    your topic is terrific
    I obtain a lot in your topic really thank your very much
    btw the theme of you site is really excellent
    where can find it

    Reply

  4. thank you very much for your comment Mr.bet365.hopefully this article is useful for you and everyone. I found this theme at wordpress.com, you can find it while you choose your themes for your site

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: