PERAN NEGARA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan salah satu aspek hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan hak lainnya. Hak inipun melekat pada setiap diri manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya diperlukannya peran Negara dalam pemenuhan hak ini terhadap warga negaranya. Dalam rangka pemenuhan hak ekonomi,sosial,dan budaya ini ditemukan kendala-kendala dikarenakan dalam upaya pemenuhannya bergantung dari keadaan ekonomi dan hak ini merupakan hak positif yang bersifat non-justiciable.

Melihat pada kenyataan saat ini di Indonesia masih banyak warga negaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicitakan oleh Negara kita yang tertera didalam konstitusi kita. Indonesia telah meratifikasi ICESCR yang menyebabkan Indonesia harus lebih maksimal lagi dalam pemenuhan hak ekonomi,sosial, dan budaya. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya kerja keras oleh pemerintah maupun masyarakat. Peran pemerintah disini sangat vital dengan kebijakan-kebijakannya yang harus tepat dalam rangka memenuhi hak ekonomi,sosial, dan budaya. Pada saat ini masih saja warga negaranya hidup dibawah garis kemiskinan. Apakah Peran pemerintah telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Atau kebijakan pemerintah kurang mendukung pada kesejahteraan rakyat? Bagaimana sebaiknya pemerintah mengimplementasikan hak ekonomi,sosial dan budaya dalam rangka pemenuhan kesejahteraan rakyat?

A. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA SEBAGAI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia manusia.umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau bukan hanya berdasarkan apa yang ada di hukum positif saja, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam sejarah barat sendiri, yang biasanya dianggap sebagai sejarah berkenaan dengan ide hak asasi manusia ini adalah penandatanganan Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland. Setelah Magna Charta, tercatat pula penandatanganan petition of rights yang lebih nyata juga terlihat dalam bill of rights, yang ditandatangan oleh Raja Wilhem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang biasa disebut the Glorius Revolution. Selanjutnya ide-ide Hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para sarjana seperti Thomas Hobbes,J.J Rousseau, John Locke,dan lain-lain. Ide-ide para sarjana ini sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia selanjutnya. Di Amerika Serikat ide ini tercermin dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada 4 Juli 1776, Perancis menetapkan pernyataan hak asasi manusia dan warga Negara (Declaration des droit de l’homme et du citoyen) yang dilanjutkan dengan pengesahan konstitusi Perancis yang pertama pada 13 desember 1789. Kedua deklarasi ini, kemudian disusul oleh The Universal Declaration of Human Rights PBB tahun 1948.[1]

Dalam perkembangan hak asasi manusia terbagi menjadi tiga generasi hak asasi manusia yaitu generasi pertama hak sipil dan politik, generasi kedua mencakup hak ekonomi,sosial dan budaya, dan generasi ketiga mencakup hak dalam pembangunan.

Hak sipil dan politik mencakup antara lain :[2]

1.      Hak untuk menentukan nasib sendiri

2.      Hak untuk hidup

3.      Hak untuk tidak dihukum mati

4.      Hak untuk tidak disiksa

5.      Hak atas peradilan yang adil,independen,dan tidak berpihak

6.      Hak untuk berekspresi

7.      Hak untuk berkumpul dan berserikat

8.      Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan didepan hukum

9.      Hak untuk memilih dan dipilih

Hak ekonomi,social dan budaya  mencakup antara lain :[3]

1.      Hak untuk bekerja

2.      Hak untuk mendapatkan upah yang sama

3.      Hak untuk tidak dipaksa bekerja

4.      Hak untuk cuti

5.      Hak atas makanan

6.      Hak atas perumahan

7.      Hak atas kesehatan

8.      Hak atas pendidikan

9.      Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan

10.  Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan

Hak pembangunan antara lain mencakup :[4]

1.      Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat

2.      Hak untuk memperoleh perumahan yang layak

3.      Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai

Diantara ketiga generasi tersebut tidak dapat saling dipisahkan,walaupun ketiga generasi tersebut mencakup hak yang berbeda tetapi tetap dalam kesatuan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan antar generasi tersebut. Ada pandangan bahwa dalam pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi,social dan budaya,begitu pula dengan hak atas pembangunan. Hak ekonomi,social,dan budaya merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam internasional bill of human rights.[5] kedudukan hak ekonomi,social dan budaya dengan demikian sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi,social,dan budaya. Dengan demikian maka hak ekonomi,social,dan budaya tidak dapat ditempatkan dibawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekonomi,social,dan budaya ini maka dunia internasionalpun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini yaitu ICESCR yang dibarengi juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik yaitu ICCPR pada tahun 1966.

B. NEGARA DAN KONSTITUSI DALAM PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA

Tidak ada satu Negara pun didunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Konsekuensi dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk,maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara[6]. Dalam penyelenggaraan Negara modern,penyelenggaraan kekuasaan Negara dilakukan berdasarkan hukum dasar.hal ini menjadikan konstitusi sebagai supremacy of law.

Suatu konstitusi pada umumnya mempunyai materi muatan sebagaimana yang dijelaskan menurut Mr. J.G.Steenbeek, yaitu :[7]

1.      Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya

2.      Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental

3.      Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dari materi muatan yang dijelaskan Mr. J.G.Steenbeek jelas terlihat suatu konstitusi memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegaranya, hal ini merupakan suatu hal yang pasti ada didalam setiap konstitusi begitupula yang terdapat didalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 perumusan Hak Asasi Manusia didalam konstitusi menjadi perdebatan yang panjang oleh para founding fathers. Menurut Soekarno dan Soepomo menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada paham integralistik yang berasaskan pada kekeluargaan sehingga rumusan hak asasi manusia itu tidak perlu dirumuskan secara panjang lebar karena beliau beranggapan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu produk individualis yang liberalis yang sangat ditentang oleh paham integralistik. Dalam hal ini Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin agak menentang perumusan hak asasi manusia yang tidak dijelaskan secara panjang lebar,walaupun mereka sepakat dengan prinsip kekeluargaan. Mereka berpendapat perumusan hak asasi manusia itu dalam rangka mencegah jangan sampai timbul Negara kekuasaan(machtstaat). Karena suasana politik saat itu maka perumusan hak asasi manusia didalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebanyak tujuh pasal. Hal ini berbeda saat Indonesia merubah konstitusinya dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang memuat hak-hak asasi manusia secara terperinci. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari munculnya Universal Declaration on Human Rights (UDHR) pada tahun 1948. UUDS 1950 itupun hanya bertahan sampai dengan dekrit presiden pada tahun 1959 dan kembali kepada UUD 1945. UUD 1945 itu tidak dirubah sampai dengan tahun 1998 saat terjadinya reformasi di Indonesia yang menuntut agar dilaksanakannya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam penuntutannya itu hal mengenai perumusan hak asasi manusia menjadi agenda focus dalam proses amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya setelah di amandemen ketentuan mengenai hak asasi manusia telah ditulis secara tegas dan jelas.

Didalam UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat ketentuan yang tegas dan jelas mengenai hak asasi manusia dibidang sipil,politik,ekonomi,social,budaya, maupun pembangunan. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam pembukaan dan tersebar didalam beberapa pasal didalam UUD 1945 terutama didalam pasal 28 dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam alinea pertama menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…” hal ini mengisyaratkan bahwa UUD 1945 terdapat dasar-dasar hak asasi manusia yang bersifat universal. Selain itu pembukaan UUD 1945 menunjukan tujuan dan cita-cita Negara adalah mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Didalam batang tubuh hak-hak yang berkaitan dengan hak ekonomi,social dan budaya yang diatur didalam UUD 1945 antara lain :

Pasal 28C :

(1)   Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Pasal 28H :

(1)   Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan

(2)   Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

(3)   Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

(4)   Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 31

(1)   Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

Melihat pada konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, Konstitusi Indonesia dipandang sebagai sebuah riwayat Negara yang bangkit dari kolonialisme. Dari riwayat ini kita melihat bahwa cita-cita kesejahteraan (sebagai sebuah kemerdekaan) muncul terlebih dahulu daripada cita-cita hak dasar individu. Namun dalam hal ini bukan artinya dalam mewujudkan kesejahteraan harus mengesampingkan hak sipil dan politik,baik sipil-politik maupun ekonomi harus dijelaskan dalam satu pernyataan yang saling mensyaratkan-yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain[8].

Jadi Indonesia yang berdasarkan konstitusinya berkewajiban mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan cara tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik. Hak ekosob dan dan hak sipil-politik harus terintegrasikan secara baik dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Negara.

C. IMPLEMENTASI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

1. Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Setelah melihat tujuan Negara didalam konstitusi yaitu mensejahterakan masyarakat, Negara berkewajiban dalam memenuhi kesejahteran masyarakat itu secara maksimum. Begitupula didalam formulasi international covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), yaitu “…undertakes to take step,…to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant…” kurang lebih diterjemahkan “berupaya mengambil langkah… memaksimalkan sumber-sumber yang ada dengan maksud mempercepat pencapaian realisasi secara penuh hak-hak yang tertuang di dalam kovenan” Rumusan tersebut member indikasi bahwa hak ekonomi,social dan budaya merupakan hak-hak positif. Sebagai hak positif, maka hak ini tak dapat dituntut dimuka pengadilan. Namun secara politis Negara tetap bertanggung jawab[9]. Perihal hak ekonomi,social,dan budaya ini sebagai hak positif seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan hak ekonomi,social,dan budaya akan terwujud setelah atau apabila suatu Negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu. Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua Negara peserta untuk mewujudkan hak ekonomi,social dan budaya, terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi dan kekayaan Negara. Hal ini berate rumusan didalam kovenan tersebut tidak dapat diartikan sebagai member peluang Negara-negara untuk menunda usahanya tanpa batas waktu tertentu untuk menjamin realisasi hak-hak yang digariskan didalam kovenan. Rumusan tersebut justru mewajibkan Negara untuk bekerja secepat dan semaksimal mungkin dalam pemenuhan hak ekonomi,social,dan budaya. Didalam UUD 1945 yaitu pasal 28I ayat (4) menjelaskan “perlindungan,pemajuan,penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah” atas dasar ini terdapat kata pemenuhan dimana pemerintah wajib memenuhi hak-hak ekonomi,social, dan budaya warga negaranya. Begitupula dengan yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 71 dan 72 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, didalam pasal tersebut pemenuhan hak ekonomi,social, dan budaya juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.

2. Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui kebijakan umum

Untuk memenuhi hak ekonomi, social, dan budaya dibutuhkan dalam satu upaya yang konkret melalui kebijakan umum. Menurut Prof. Mahfud MD (didalam bukunya konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu) ada empat kaidah penuntun kebijakan umum yaitu :[10]

1.      Kebijakan umum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideology maupun secara teritori.

2.      Kebijakan umum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (Negara hukum) sekaligus.

3.      Kebijakan umum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.      Kebijakan umum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Berdasarkan poin ke tiga, bahwa setiap kebijakan umum itu haruslah mensejahterakan masyarakat dengan prinsip keadilan sosial sesuai dengan yang diamanatkan didalam Pancasila dan UUD 1945. Keadilan sosial itu bertujuan agar menutup kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, hal ini dikarenakan Indonesia tidak menganut paham kapitalis yang merupakan implementasi dari individualisme yang menekankan kepada kepentingan individu sehingga kepentingan sesama tidak diperhatikan. Untuk mencegah terjadinya kesenjangan-kesenjangan sosial maka dari itu perlu ditekankannya keadilan sosial didalam setiap kebijakan-kebijakan umum yang dikeluarkan oleh Negara.

Indonesia telah meratifikasi kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun hak ekonomi,sosial,dan budaya pada kenyataannya belum banyak dipahami. Berbeda dengan hak-hak sipil dan politik, isi dan arti sebagian besar hak-hak ekonomi,sosial dan budaya yang tertuang dalam kovenan masih relative kabur dan kurang pasti. Kekaburan dan ketidakpastian ini menjadi hambatan bagi upaya pengembangan isi dan penguraian secara detil kerangka aksi untuk realisasi hak ekonomi,sosial dan budaya. Oleh karena itu perlu adanya indikator untuk merumuskan starndart minimum[11]. Indikator tersebut penting dalam membuat setiap kebijakan umum agar kebijakan tersebut lebih terarah pada pemenuhan hak ekonomi,sosial, dan budaya.

Dengan adanya indicator ini pemerintah dan bersama-sama dengan DPR akan menjadi sangat bijak apabila program tahunan yang telah disepakati bersama, yaitu hak ekonomi,sosial dan budaya mendapatkan perhatian utama. Selain daripada peran daripada Negara dalam pemenuhan hak ekonomi,sosial, dan budaya juga dipengaruhi oleh peran dari masyarakat itu sendiri. Dengan hal ini masyarakat melaksanakan fungsi control (social control) kepada setiap kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun dengan membantu peran pemerintah dalam pemenuhan hak ekonomi,sosial kepada masyarakat baik melalui LSM maupun individu.

3. Kebijakan Ekonomi dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Struktur suatu perekonomian adalah sifat dan ciri suatu rumah tangga masyarakat yang memberikan corak tertentu pada masyarakat yang memberikan corak tertentu pada masyarakat tersebut dan sekaligus dapat membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Cirri-ciri tersebut timbul dari keadaan alam,geografi,psikologi,politik,institusi, dan kemajuan-kemajuan teknik yang terdapat dalam masyarakat tadi. Jika kita mengambil dua Negara, maka sepintas selalu kita dapat menentukan perbedaan ciri-ciri antara keduanya, seperti jumlah penduduk, luas daerah, jumlah alat-alat kerja (capital goods),kekayaan alam, perbandingan antara industry dan pertanian, dan juga perbedaan dalam tata Negara dengan hukum-hukumnya yang langsung ikut menentukan jalannya perekonomian[12].

Dari penjelasan struktur suatu perekonomian diatas suatu struktur perekonomian juga dipengaruhi oleh sistem ketata negaraan dengan hukum-hukumnya. Hal ini dikarenakan peran Negara dalam menentukan struktur perekonomian sangat dominan, Negara melalui kebijakan-kebijakannya menentukan perekonomian yang hendak dicapainya dalam pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Dalam menentukan kebijakan pembanguann ekonomi,Negara harus tepat menentukannya agar tercapainya kesejahteraan rakyat secara optimal. Dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi menurut Prof. Sarbini Sumawinata perlu adanya penjelasan kuantitatif dalam rencana pembanguan. Meninjau permasalahan ekonomi dibutuhkan data yang bermanfaat untuk pembangunan tersebut, dalam meninjau tersebut tidak hanya bisa dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi juga aspek-aspek lainnya[13].

Diharapkan dengan kebijakan ekonomi yang tepat dengan memperhatikan segala aspek dan segala kemungkinan yang akan terjadi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara optimal,sehingga pemenuhan terhadap hak ekonomi,sosial, dan budaya dapat telaksana dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak asasi manusia generasi kedua merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak lainnya baik generasi pertama maupun generasi ketiga. Ketiga generasi tersebut mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Hal itu merupakan satu kebersyaratan tegaknya hak asasi manusia. Secara internasional hak ekonomi,sosial, dan budaya ini telah diatur melalui sebuah kovenan yaitu ICESCR. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini maka dari itu adanya akibat hukum yang diterima oleh Indonesia untuk memenuhi kewajiban didalam isi kovenan tersebut. Secara konstitusional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah tercantum dengan jelas dan tegas sehingga menjadi sebuah tujuan Negara dalam mensejahterakan rakyat. Dikarenakan hal itu Negara berkewajiban secara maksimal dalam rangka pemenuhan hak ekonomi,sosial, dan budaya. Dalam upaya pemenuhan hak tersebut dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan umum yang mendukung hak ini. Kebijakan tersebut haruslah tepat agar terlaksana secara optimal.

Saran penulis adalah bahwa sebaiknya pemerintah dengan DPR melaksanakan isi kovenan internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya secara baik dan juga melaksanakan seperti apa yang tertera didalam konstitusi kita. Pemerintah dan DPR harus menjadikan pemenuhan hak ekonomi,sosial dan budaya sebagai focus agenda pembangunan Negara. Pemerintah khususnya dalam hal ini harus membuat kebijakan-kebijakan umum secara tepat dengan memperhatikan indicator-indikator yang ada di masyarakat dalam pemenuhan hak ini agar terlaksana secara optimal. Untuk para masyarakat harus juga memperhatikan setiap kebijakan Negara yang ada dalam rangka fungsi social control, sekaligus masyarakat juga harus berperan serta dalam rangka pemenuhan hak ekonomi,sosial, dan budaya secara bersama-sama.

Oleh Rega Felix


[1] Jimly Asshidiqie,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.PT Bhuana Ilmu Populer,Jakarta.2007.hlm.621-622

[2] Ibid,hlm.623

[3] Ibid.hlm.624

[4] ibid

[5] Ifdhal Kasim, Makalah : Implementasi Hak-hak Ekonomi,Sosial,dan Budaya :Kerangka Normatif dan standart internasional. Didownload pada pusham.uii.ac.id/upl/article/id_ekosob1ifdal.pdf

[6] Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press,Jakarta ,1999. Hlm. 56

[7] Ibid. hlm.16

[8] Henry Simarmata, Makalah : Negara,Konstitusi dan Perwujudan Kesejahteraan, didownload pada http://www.psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id=213

[9] Masyhur Effendi, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,Sosial,Politik.Ghalia Indonesia,Bogor,2007.hlm.133

[10] Mahfud MD,Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,Rajawali Press,Jakarta.2009. hlm.26-28

[11] Sri Palupi, makalah : Merumuskan indicator pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.didownload pada pusham.uii.ac.id/upl/article/id_ekosob1palupi.pdf

[12] Sjahrir et al, Menuju Masyarakat Adil dan Makmur 70 tahun Prof.Sarbini Sumawinata,PT Gramedia,Jakarta,1989.hlm.4 didalam karya tulis Garis-garis besar pembangunan Ekonomi di Indonesia,oleh Prof. Sarbini Sumawinata

[13] Ibid. hlm.3

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah :

Asshiddiqie,Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.2007

Effendi,Masyhur,et al. HAM dalam dimensi/dinamika yuridis,sosial,politik, Ghalia Indonesia, Bogor. 2007

Thaib,Dahlan,et al. Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Press,Jakarta.1999

MD,Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu, Rajawali press,Jakarta.2009

Sjahrir,et al, Menuju masyarakat adil dan makmur 70 tahun prof.Sarbini Sumawinata, PT Gramedia,Jakarta.1989

Kompas,Keadilan Sosial : upaya mencari makna kesejahteraan bersama di Indonesia, PT Kompas media nusantara,Jakarta.2004

Jurnal HAM,Volume 4 tahun 2007,Penerbit Komnas HAM, Jakarta.2007

Paper Hak Asasi Manusia,oleh Rahayu Prasetianingsih

Henry Simarmata, makalah : Negara,Konstitusi dan perwujudan kesejahteraan rakyat, didownload pada www.psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id=213

Sri Palupi, makalah : Merumuskan indicator pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.didownload pada pusham.uii.ac.id/upl/article/id_ekosob1palupi.pdf

Ifdhal Kasim, Makalah : Implementasi Hak-hak Ekonomi,Sosial,dan Budaya :Kerangka Normatif dan standart internasional. Didownload pada pusham.uii.ac.id/upl/article/id_ekosob1ifdal.pdf

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

International Covenant on Economics,Social and Cultural Rights (ICESCR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: