PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DALAM RANGKA MENEGAKKAN DEMOKRASI BERDASARKAN KONSTITUSI

oleh Rega Felix

  1. A.    Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi. Setelah amandemen UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diatur didalam bab kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hukum. selain itu MK juga mempunyai fungsi dan peran lain yang telah diatur didalam UUD 1945 yaitu MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban Empat kewenangan MK adalah:

1.      Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

2.      Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

3.      Memutus pembubaran partai politik.

4.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5), kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK semula merupakan pemilhan umum presiden,DPR, DPRD, dan DPD. Namun dalam perkembangan kewenangan tersebut bertambah dengan memutus perselisihan hasil pemilukada, semenjak pengertian “pilkada” diubah menjadi “pemilukada” berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilukada (PHPU.D) terdapat putusan-putusan yang controversial. MK dengan putusannya seolah-olah telah memperluas kewenangannya yang semula hanya terkait perselisihan hasil (mathematical count) saja tetapi juga dapat memeriksa proses-proses selama penyelenggaraan pemilukada.  mendasarkan bahwa MK harus menegakkan keadilan dan demokrasi dalam proses pemilukada sehingga apabila dalam prosesnya terdapat pelanggaran yang telah mencederai nilai demokrasi yang telah mempengaruhi hasil MK dapat memeriksa perkara. Peran MK dalam menegakkan demokrasi adalah hal yang baik, namun perlu dasar-dasar yang jelas dalam menegakkannya.

  1. B.     Pembahasan

Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratein atau kratos (kekuasaan), dari kata ini dapat diartikan kekuasaan Negara itu dianggap bersumber dan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu Negara. Dizaman modern ini demokasi secara luas dianggap sebagai konsep yang diidealkan oleh semua Negara di dunia. Meskipun dalam praktik penerapannya, tergantung kepada penafsiran masing-masing Negara dan para penguasa di Negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi.

Demokrasi mempunyai kelemahan yaitu pada demokrasi terlalu mengandalkan diri pada prinsip suara mayoritas sesuai dengan doktrin “one man one vote” dimana pihak mana yang paling banyak suaranya, ialah yang paling menentukan keputusan. Padahal, mayoritas suara belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan.[1]

Atas dasar kelemahan yang dimiliki demokrasi tersebut proses pengambilan keputusan dalam dinamika kekuasaan Negara harus diimbangi dengan prinsip keadilan, nomokrasi, atau the rule of the law.[2] Prinsip inilah yang dinamakan prinsip Negara hukum, yang mengutamakan kedaulatan hukum, prinsip supremasi hukum (supremacy of law), atau kekuasaan tertinggi di tangan hukum.[3] menurut Bagir Manan dalam bukunya  Teori dan politik Konstitusi, untuk melaksanakan prinsip Negara berdasarkan hukum harus memenuhi syarat tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi, karena Negara berdasarkan atas hukum tidak mungkin tumbuh berkembang dalam tatanan kediktatoran, merendahkan hukum dan melecehkan hukum merupakan bawaan kediktatoran, tidak ada paham kediktatoran yang menghormati hukum, yang ada dalam kediktatoran adalah kesewenang-wenangan, kalaupun ada hukum semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kepentingan rezim kediktatoran tersebut.[4] Dalam hal tersebut rakyat semata-mata menjadi objek hukum dan bukan subjek hukum, karena itu setiap upaya untuk mewujudkan tatanan Negara berdasarkan hukum tanpa diikuti dengan usaha mewujudkan tatanan kerakyatan atau demokrasi akan sia-sia.[5]

Adapula apabila demokrasi juga dapat berkembang menjadi demokrasi yang berlebihan yaitu mengembangkan kebebasan tanpa keteraturan dan kepastian sehingga Negara tersebut kacau. Negara demokrasi yang seperti ini bukanlah demokrasi yang diidealkan. Demokrasi yang yang ideal itu demokrasi yang teratur berdasarkan hukum. karena itu, antara ide demokrasi dan Negara hukum (nomokrasi) dipandang harus bersifat sejalan dan seiring, baru suatu Negara itu dapat disebut sebagai Negara demokrasi dan sekaligus sebagai Negara hukum.[6] demokrasi dan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu kualitas demokrasi suatu Negara akan menentukan kualitas hukum Negara tersebut, begitu pula sebaliknya.

Konstitusi Sebagai Bentuk Perwujudan Negara Hukum dan Demokrasi

Berbicara tentang konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.[7] Menurut Carl J Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.[8]

Yang menjadi dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau di promosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara.[9] Konsensus tersebut yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya, dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu :[10]

  1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
  2. Kesepakatan tentang the rule of the law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara
  3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

Kesepakatan yang pertama berkenaan dengan cita-cita bersama adalah puncak abstraksi paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara  sesame warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah pluralism atau kemajemukan. Oleh karena itu suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama.[11] Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi, kesepakatan kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap Negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan Negara haruslah didasarkan atas the rules of the game yang ditentukan bersama.[12] Kesepakatan yang ketiga adalah berkenaan dengan bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya,hubungan-hubungan antar organ Negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ Negara dengan warga Negara.[13]

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan didalam konstitusi. Kesepakatan itu menjadi pegangan hidup dalam bernegara sehingga ditempatkan di posisi yang tinggi. Karena ditempatkan diposisi yang tinggi maka konstitusi dijadikan sebagai supremacy of law. Supremacy of law merupakan salah satu unsure didalam Negara hukum. konstitusi sebagai dasar hukum yang tertinggi dibentuk atas dasar kesepakatan rakyat sehingga konstitusi haruslah mempunyai nilai-nilai demokrasi. Oleh karena suatu konstitusi yang baik harus menjamin kedaulatan hukum yang mengedepankan demokrasi.

Didalam undang-undang dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mempunyai kedaulatan ditangan rakyat sekaligus sebagai Negara dengan kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan didalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan,

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”

Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi berdasarkan undang-undang dasar atau “constitutional democracy”.[14] Sedangkan pasal 1 ayat (3) menegaskan,

Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Inilah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini.[15] Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK dibentuk. [16] perlunya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai grundnorm atau highest norm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi.[17] Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. [18]

Atas dasar ide seperti itulah akhirnya setelah adanya tuntutan reformasi dibentuklah suatu lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi yang diatur didalam undang undang dasar 1945 didalam bab kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas hukum. selain itu MK juga mempunyai fungsi dan peran lain yang telah diatur didalam UUD 1945 yaitu MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusional obligation). [19]Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

5.      Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

6.      Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

7.      Memutus pembubaran partai politik.

8.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi  dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pemindahan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merubah pengertian “pilkada” menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilukada ini dimaknai sebagai bagian dari kegiatan Pemilhan Umum, sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagai berikut:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Didalam pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Sehingga sejak pilkada dimasukkan dalam pengertian “pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,penanganan Hasil pemilihan umum Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sampai dengan 22 Maret 2011, jumlah perkara perselisihan hasil Pemilukada yang telah masuk Mahkamah Konstitusi berjumlah 304 perkara. Dari jumlah perkara sebanyak itu, sebanyak 192 perkara ditolak: 56 perkara tidak diterima; 1 perkara gugur; 4 perkara ditarik kembali; dan 32 perkara dikabulkan.[20]

Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU.D)

Dalam perkembangan, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPU.D) tidak selalu menimbulkan kontroversi. Terdapat beberapa putusan yang menjadi kontroversi akibat MK memutus untuk dilakukannya pemungutan suara ulang atas dasar terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada yang mencederai demokrasi. Putusan yang memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang diantaranya pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PHPU.D) Jawa Timur pada tahun 2008 dengan putusan  MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tangerang Selatan pada tahun 2010 dengan putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

Pada perkara PHPU.D Jawa Timur, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPUD Jawa Timur,namun pembatalan hanya sepanjang mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. MK tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut MK. Namun justru memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di kabupaten Bangkalan dan Sampang, dan penghitungan suara ulang di kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos.[21]

Dan pada perkara PHPU.D Tangerang Selatan, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Tangerang Selatan tersebut. Pemohonan yang dikabulkan adalah permohonan yang terbukti beralasan. Selain itu MK juga mengabulkan pemohonan pemohon berupa pemungutan suara ulang.[22]

Putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang ini menjadi suatu kontroversi, karena MK dalam memutus perkara ini telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum acara MK itu sendiri. Dalam pasal 4 PMK Nomor.15 tahun 2008 menyatakan :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi :

  1. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
  2. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

Dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan tafsiran yang luas dalam mengadili sengketa pemilukada. MK berpendapat dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan MK juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dari pandangan tersebut terlihat seolah-olah adanya perluasan objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang tidak hanya melihat dari hasilnya tetapi juga prosesnya.

MK dalam putusannya baik dalam perkara PHPU.D Jawa Timur maupun PHPU.D Tangerang Selatan telah menerapkan doktrin judicial activism. Adapun pengertian judicial activism sebagai berikut :

“A philosophy of judicial decision making, whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decision, usually with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent”[23]

Pada perkara PHPU.D Jawa timur MK memberikan pandangan bahwa MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice)[24] , karena fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam perkara tersebut telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

MK mengutip salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)[25]. Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan massif.

Selanjutnya MK menegaskan bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.

Atas alasan-alasan tersebutlah MK dapat memasuki proses mengadili dan dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang apabila telah terjadi pelanggaran yang mempunyai sifat terstruktur,sistematis dan massif karena MK tidak mungkin menetapkan versi perhitungan yang tepat menurut MK apabila dalam prosesnya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Konstitusi dan Demokrasi

Penerapan Judicial Activism untuk menegakkan keadilan substantif merupakan langkah yang tepat, pandangan MK sebagai pengadilan konstitusi berfungsi menegakkan keadilan tidak dapat dikesampingkan. MK mempunyai tujuan utama menegakkan konstitusi yang didalam konstitusi tersebut terdapat sendi-sendi demokrasi. Sendi demokrasi inilah yang harus ditegakkan oleh MK dalam pemilukada.   Namun yang perlu diperhatikan sampai sejauh mana MK dapat mengedepankan keadilan substantif dan mengesampingkan keadilan prosedural. MK yang merupakan sebagai lembaga peradilan tentu terikat dengan hukum acaranya yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara. MK harus berpegang teguh pada hukum acaranya, karena keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum.

Dari putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi perihal PHPU.D, putusan PHPU.D Jawa Timur dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal perluasan objek sengketa PHPU.D hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum acara yang telah di tetapkan. Dalam perkembangan putusan yang dikeluarkannya Mahkamah Konstitusi dalam mengemban misinya sebagai kekuasaan kehakiman harus menegakkan demokrasi dan keadilan. Keadilan substantive yang telah mencederai nilai-nilai demokrasilah yang ditegakkan oleh MK dalam sengketa PHPU.D. objek sengketa yang menjadi criteria MK untuk dapat memeriksa perkara PHPU.D adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur,sistematis dan massif yang telah mencederai demokrasi dalam pemilukada. Dari perkembangan putusan yang telah dikeluarkan MK terdapat indicator-indikator yang menjelaskan criteria dari pelanggaran tersebut. Indicator tersebut dapat dijadikan dasar untuk membentuk suatu aturan acara dimana MK dalam menegakkan keadilan substantive tidak selalu mengesampingkan keadilan procedural. keadilan substantive dan keadilan procedural harus berjalan secara simultan. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai Negara hukum yang telah tercantum dalam konstitusinya harus menjamin keadilan yang terwujud adalah keadilan yang berdasarkan kepastian hukum.

 

  1. C.    Kesimpulan dan Saran

 

Kesimpulan

  1. Dalam perkembangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilukada melalui putusannya telah memperluas objek sengketa dalam kewenangan Sengketa hasil pemilukada. MK telah menerapkan judicial activism dalam putusan PHPU.D Jawa Timur yang telah menjadi yurisprudensi oleh MK dalam memperluas kewenangan sengketa hasil pemilukada. Dasar yang digunakan oleh MK dalam memperluas objek sengketa PHPU.D adalah keadilan procedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantive sehingga MK dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilukada yang telah mencederai nilai demokrasi
  1. Mahkamah Konstitusi telah memberikan criteria dalam objek yang dapat dipersengketakan dalam PHPU.D, MK tidak hanya memeriksa hasil pemungutan suara saja tetapi juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada yaitu yang bersifat terstruktur,sistematis, dan massif.

Saran

Untuk menjamin keadilan yang diwujudkan oleh MK adalah keadilan yang berdasarkan kepastian hukum, MK harus merevisi hukum acara dalam memutus sengketa hasil pemilukada. Dasar untuk merubah hukum acara tersebut adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh MK selama ini. Indicator-indikator yang menjadi criteria pelanggaran terstruktur,sistematis, dan massif dalam proses pemilukada dapat dijadikan acuan dalam merevisi hukum acara dalam memutus sengketa hasil pemilukada.


[1] Jimmly Asshidiqie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer,2008,

[2] ibid Hlm. 146

[3] Ibid, Hlm.147

[4] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press, 2004, Hlm.  125-126

[5] ibid

[6] Jimmly Asshidiqie, op cit, Hlm. 147

[7] Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi,  Jakarta : Rajagrafindo Persada,2008, hlm. 1

[8] Ibid, Hlm. 19

[9] Jimmly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, Hlm.  20

[10] Ibid, Hlm. 21

[11] ibid

[12] Ibid, Hlm. 22

[13] ibid

[14] Jimmly Asshidiqie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, op cit, Hlm. 149

[15] Janedri M. Gaffar, Sekretaris Jendral Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia, Makalah : Kedudukan,, Fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009. Hlm.  6

[16] ibid

[17] ibid

[18] ibid

[19] Ibid. Hlm. 13

[20] www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 22 Maret 2011

[21] Lihat putusan  MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

[22] Lihat putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

[23] Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition (Thomas Reuters : West Publishing Co,2009), hlm.922

[24] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm. 128

[25] Ibid, hlm. 128

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie , Jimmly,  Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer,2008

Asshidiqie , Jimmly, Konstitusi dan konstitusionalisme, Jakarta : Konstitusi Press

Manan , Bagir, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press, 2004

Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi,  Jakarta : Rajagrafindo Persada,2008

Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, Thomas Reuters : West Publishing Co,2009

Makalah

Janedri M. Gaffar, Sekretaris Jendral Mahkamah Konstutusi Republik Indonesia, Makalah : Kedudukan,, Fungsi, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.

Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, Thomas Reuters : West Publishing Co,2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan terhadap undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  209-210/PHPU.D-VIII/2010 2008 Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Tangerang Selatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: