PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING) MELALUI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Oleh : Rega Felix, S.H.

 

Pendahuluan

Pembiayaan murabahah sampai dengan saat ini menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Melalui skema murabahah nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk membeli aset tertentu, dan untuk itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli aset tersebut melalui pihak bank untuk selanjutnya nasabah akan membayarnya secara menyicil.

Dalam suatu pembiayaan murabahah, kondisi perekenomian yang selalu berubah mempengaruhi kondisi usaha nasabah, kondisi tersebut dapat menjadikan kemampuan nasabah untuk membayar utang murabahah menjadi berkurang atau nasabah membutuhkan tambahan modal untuk menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dalam suatu pembiayaan yang sedang berjalan, nasabah mengajukan pembiayaan ulang (refinancing).

Prinsip dalam transaksi berdasarkan syariah adalah adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi, oleh karena itu skema murabahah tidak dapat digunakan untuk membiayai ulang/melunasi pembiayaan murabahah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk proses refinancing adalah melalui penerapan akad musyarakah mutanaqisah.

 

Konsep Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah merupakan salah satu moda pembiayaan perbankan syariah. Dalam istilah lain musyarakah juga dikenal dengan istilah syirkah. Secara terminologi istilah musyarakah atau syirkah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu partnership (diartikan dalam bahasa Indonesia : kemitraan). Dalam metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk begabung dalam suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. Prinsip utama dalam pembiayaan musyarakah adalah penerapan profit and loss sharing principle. Berdasarkan prinsip tersebut maka pengembalian keuntungan bagi bank tidak didasarkan kepada bunga/interest melainkan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Kaidah dasar dalam pembiayaan musyarakah adalah al-ghunm bi al-ghurm yaitu untung muncul bersama resiko, dengan demikian dalam pembiayaan musyarakah jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian bukan karena kesengajaan/kelalaian nasabah maka pihak bank juga menanggung kerugian berdasarkan proporsi modalnya, sedangkan jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan maka pihak bank mendapatkan keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Skema pembiayaan musyarakah dianggap lebih adil dibandingkan dengan penerapan bunga yang fixed and predetermined karena penerapan bunga dapat memicu ketidakadilan ketika nasabah mengalami kerugian karena perubahan iklim ekonomi yang mempengaruhi usaha nasabah.

Dalam praktik bisnis, akad musyarakah mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangan akad musyarakah adalah musyarakah mutanaqisah. Istilah musyarakah mutanaqisah disebut juga oleh Muhammad Taqi Usmani dengan isitilah diminishing musyarakah (Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, tanpa penerbit, Karachi, 1998, hlm. 57). “Diminishing” mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu “berkurang”, hal ini mempunyai arti porsi modal (hishsah) bank dalam syirkah berkurang akibat pembelian oleh nasabah. Hal ini sebagaimana definisi yang yang diberikan dalam fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 yang menyatakan musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Karena ada pembelian porsi modal (hishsah) dalam syirkah oleh nasabah maka dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah terdiri dari kombinasi akad antara akad musyarakah dan akad jual beli (al-bai’). Unsur penting yang terdapat dalam akad musyarakah mutanaqisah adalah adanya janji dari pihak bank untuk menjual hishsah-nya secara bertahap kepada nasabah dan nasabah berkewajiban untuk membelinya. Ketentuan penting tersebut telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanaqisah, dan dengan ditetapkannya fatwa tersebut maka janji tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak menunaikan janji-nya, maka pihak yang tidak menunaikan janji-nya dapat dipaksakan secara hukum untuk menunaikan janji-nya.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanaqisah adalah aset musyarakah mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain. Jika aset syirkah menjadi objek ijarah, maka ujrah dari pembayaran sewa atas objek tersebut menjadi keuntungan syirkah yang selanjutnya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad musyarakah mutanaqisah. Pada umumnya hasil keuntungan nasabah akan dialokasikan untuk pembelian hishsah dari bank, sehingga pada akhir masa syirkah nasabah telah memiliki seluruh aset tersebut.

 

Skema Refinancing Pembiayaan Murabahah Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah

Melalui pembiayaan murabahah, nasabah membeli barang yang dipesannya dari bank, sehingga barang tersebut menjadi milik nasabah, namun nasabah mempunyai kewajiban membayar harga jual barang tersebut secara dicicil. Ketika pembiayaan murabahah sedang berjalan dapat dimungkinkan terjadi penurunan kondisi usaha nasabah sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran angsuran nasabah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan atau dilakukan pembiayaan ulang (refinancing) atas pembiayaan lama nasabah.

Pembiayaan murabahah tidak mungkin dilakukan refinancing dengan akad murabahah kembali, karena tujuan pembiayaan dalam murabahah adalah pembelian barang sehingga tidak dapat digunakan untuk pelunasan utang tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat dilakukan refinancing terhadap pembiayaan murabahah salah satunya adalah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah.

Melalui akad musyarakah mutanaqisah pihak bank membeli kembali sebagian porsi aset yang dibiayai melalui akad murabahah, sehingga porsi kepemilikan atas aset tersebut menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Uang hasil pembelian sebagian aset tersebut kemudian digunakan untuk melunasi utang murabahah sebelumnya.

Bank memiliki porsi kepemilikan atas aset tersebut (hishsah), oleh karena itu bank dapat menyewakan aset yang dimiliki kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Hal ini dimungkinkan sebagaimana dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanaqisah yang membolehkan aset tersebut di-ijarah-kan kepada syarik. Berdasarkan akad ijarah, nasabah berkewajiban membayar ujrah yang selanjutnya hasil pembayaran ujrah dapat dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad musyarakah mutanaqisah.

Pada dasarnya bank tidak membutuhkan aset yang dibiayai tersebut, sehingga hishsah bank selanjutnya akan dibeli oleh nasabah secara bertahap. Pada umumnya hishsah tersebut akan dibagi per-unit tergantung dengan jangka waktu pembiayaan. Sebagai contoh jika porsi kepemilikan bank sebesar 80% dari total nilai aset sebesar Rp100.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan adalah selama 12 bulan, dan pembelian hishsah bank akan dilakukan setiap bulannya, maka per-unit dari hishsah bank yang akan dijual adalah 80% dibagi 12 bulan yaitu 6,67% per-bulannya. 80% dari total nilai aset adalah Rp80.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan maka nasabah membeli per-unit hishsah bank senilai Rp6.666.667,- tiap bulannya. Selanjutnya porsi kepemilikan bank akan semakin berkurang seiring dengan pembelian oleh nasabah.

Pembelian hishsah bank ditujukan untuk pengembalian modal pokok bank, sedangkan keuntungan pihak bank didapatkan dari ujrah atas aset yang disewakan kepada nasabah. Aset tersebut terikat dengan akad syirkah antara pihak bank dan nasabah, sehingga pembayaran ujrah tersebut menjadi keuntungan bersama para peserta syirkah (syarik) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hak nasabah atas keuntungan dari syirkah kemudian dialokasikan untuk pembelian hishsah dari bank kepada nasabah, sehingga secara ril tidak ada keuntungan yang diberikan secara langsung kepada nasabah, namun diakhir masa syirkah nasabah akan mendapatkan porsi kepemilikan aset tersebut secara keseluruhan.

Skema penerapan akad musyarakah mutanaqisah seperti di atas menjadi solusi bagi perbankan syariah ketika nasabah membutuhkan pembiayaan ulang atas pembiayaan lama-nya. Sejalan dengan hal tersebut DSN-MUI juga telah menetapkan fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah yang salah satunya adalah dengan skema penerapan akad musyarakah mutanaqisah, oleh karena itu saat ini sudah ada payung hukum yang kuat dalam rangka menerapkan akad musyarakah mutanaqisah untuk proses refinancing.

 

File PDF :

Pembiayaan Ulang (Refinancing) Melalui Akad MMQ_Rega Felix

Advertisements

POTENSI PENERAPAN AL-IJARAH AL-MAUSHUFAH FI AL-DZIMMAH OLEH PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Rega Felix, S.H.

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2016 DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 mengenai produk baru yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah yaitu fatwa mengenai akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah (IMFD). Akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah merupakan akad sewa-menyewa, namun objek yang disewakan belum ada pada saat dilakukan akad. Dalam akad IMFD hanya disebutkan sifat, kuantitas, serta spesifikasi atas objek yang akan disewakan. Akad IMFD dapat diterapkan dengan syarat penetapan sifat, kuantitas, dan spesifikasi objek yang akan disewakan tersebut harus jelas agar terhindar dari gharar. Ditetapkannya fatwa mengenai IMFD membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasarnya, karena dalam praktik bisnis banyak kebutuhan transaksi terhadap objek yang sedang/akan dibangun. Melalui tulisan singkat ini akan diuraikan bagaimana potensi al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dapat diterapkan oleh perbankan syariah sebagai produk penyaluran pembiayaan.

Konsep Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah (Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016) akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (‘ain) atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas, dan kualitas (spesifikasi). Perbedaan al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dengan ijarah lainnya adalah barang atau jasa pada al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah belum ada pada saat akad, jadi manfaat atas barang atau jasa menggunakan mekanisme pemesanan seperti pembiayaan berdasarkan salam atau istishna.

Mayoritas ulama menyatakan kebolehan IMFD berdasarkan diperbolehkannya salam menurut syariah. Para ulama berpandangan bahwa ijarah mempunyai kesamaan dengan jual-beli yaitu jual-beli terhadap manfaat barang. Dasar kebolehan IMFD adalah diperbolehkannya salam, karena itu mengenai hukum yang mengatur IMFD ini para ulama berbeda pendapat apakah didasarkan pada aturan mengenai ijarah atau salam. Perbedaan ini mempunyai implikasi dalam pelaksanaannya seperti permasalahan pembayaran ujrah dalam akad IMFD. Jika dasar hukum yang mengatur IMFD adalah salam maka pembayaran ujrah harus dilakukan secara tunai pada saat akad, sedangkan jika dasar hukum yang mengatur IMFD adalah ijarah maka pembayaran ujrah dapat dilakukan dengan cara diangsur atau ditangguhkan sebagaimana akad ijarah lainnya.

Jika pembayaran ujrah harus dibayar tunai pada saat akad seperti pada akad salam, maka IMFD ini akan sulit diterapkan dalam praktik, karena pada umumnya akad IMFD digunakan sebagai sub-kontrak dari akad lainnya seperti akad musyarakah mutanaqisah. Berdasarkan hal tersebut kesepakatan dalam standar syariah yang dibentuk oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) di Bahrain adalah jika akad tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan kontrak salam, maka boleh dilakukan pembayaran secara tidak tunai. Pendapat tersebut juga diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 yang menyatakan : “ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan”. Konsep mekanisme pembayaran ujrah dalam IMFD ini menjadikan IMFD menjadi solusi atas pembiayaan terhadap barang yang belum ada/akan dibangun.

Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Pada hari yang sama DSN-MUI menetapkan fatwa IMFD, DSN-MUI juga menetapkan fatwa penerapan IMFD untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang belum dibangun (inden). Jika melihat pertimbangan dalam fatwa tersebut memang salah satu pertimbangan penetapan fatwa tersebut adalah didasarkan pada permohonan fatwa untuk KPR iB Indent dari Bank Permata Syariah Nomor: 22/SYA-PRODUCT/SKV/v/20I3 tertanggal 23 Mei 2013. Menurut fatwa tersebut akad IMFD menjadi akad pelengkap dari akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) atau Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). IMFD menjadi solusi agar pengembalian keuntungan bagi bank dapat dilakukan jika rumah tersebut belum dibangun.

Pembiayaan perumahan dengan pola musyarakah mutanaqisah (MMQ) dalam implementasi perbankan syariah diwujudkan dalam akad antara Bank syariah dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan suatu barang (benda), dimana aset tersebut menjadi milik bersama. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana kepada Bank untuk membeli  bagian atau porsi tertentu dari objek yang diperjanjikan.  Dalam suatu pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah terdapat bagi hasil yang harus diberikan atas usaha tertentu, oleh karena itu pembelian suatu rumah berdasarkan prinsip musyarakah juga harus menghasilkan keuntungan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka akad musyarakah mutanaqisah dapat dikombinasikan dengan akad ijarah di mana ujrah dari akad ijarah tersebut menjadi keuntungan yang selanjutnya akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika pembiayaan dilakukan terhadap rumah yang sedang dibangun maka ijarah biasa tidak dapat diterapkan karena manfaat atas barang/usufruct belum dapat diserahkan kepada penyewa pada saat akad dilakukan. Berdasarkan alasan tersebut maka akad yang digunakan untuk sewa rumah yang sedang dibangun adalah akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah. Melalui penerapan akad IMFD walaupun barang yang hendak disewa belum ada, namun transaksi sewa-menyewa sudah dapat dilakukan di depan, sehingga selama rumah sedang dibangun pembayaran angsuran oleh nasabah yang menjadi keuntungan bank sudah dapat dilakukan.

Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Untuk Pembiayaan Proyek

Di Indonesia akad IMFD ini belum pernah diterapkan untuk skema pembiayaan proyek yang besar, sedangkan di luar negeri IMFD sudah diterapkan untuk pembiayaan proyek yang membutuhkan dana besar (seperti proyek infrastruktur). Beberapa contoh penerapan akad IMFD untuk pembiayaan proyek infrastruktur adalah proyek pembangunan Doraleh Container Port di Djibouti. Proyek ini melibatkan sindikasi dua sistem perbankan yang berbeda yaitu antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (skema ini sering disebut dengan multi-tranche transaction). Skema pembiayaan syariah yang digunakan dalam proyek tersebut adalah kombinasi antara akad musyarakah, istishna, dan IMFD.

Penerapan IMFD untuk pembiayaan proyek pada umumnya dikombinasikan dengan akad istishna. Akad istishna digunakan untuk pemesanan atas suatu barang tertentu (dalam hal ini proyek yang dibiayai) yang dibuat oleh sani’ (ahli). Skema istishna-IMFD dilakukan dengan cara pihak bank memesan barang (proyek yang dibiayai) kepada perusahaan pelaksana proyek (nasabah) untuk dimiliki pihak bank. Akad istishna merupakan akad jual-beli, oleh karena itu akan terjadi peralihan kepemilikan atas aset proyek yang dibiayai kepada pihak bank. Setelah kepemilikan aset tersebut berada pada pihak bank, maka pihak bank dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada perusahaan pelaksana proyek dan perusahaan tersebut diwajibkan membayar ujrah/sewa kepada pihak bank yang akan menjadi keuntungan bagi bank.

IMFD menjadi solusi ketika pembiayaan proyek yang membutuhkan dana sangat besar dan modal bank syariah yang terbatas. Karena kecukupan modal perbankan syariah terbatas, maka  skema multi-tranche transaction dengan perbankan konvensional tidak dapat dihindarkan. Melalui IMFD, ujrah yang menjadi keuntungan bank dapat disesuaikan dengan skema pengembalian keuntungan bank konvensional, karena penetapan ujrah lebih fleksibel dan dapat ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam menentukan ujrah pihak bank syariah dapat menjadikan LIBOR sebagai benchmark, sehingga pembayaran angsuran antara bank syariah dan bank konvensional mempunyai rate yang ekuivalen. Skema istishna-IMFD untuk pembiayaan proyek juga lebih fleksibel dibandingkan dengan melalui penerapan murabahah karena skema murabahah hanya terbatas pada pembelian barang-barang yang ada untuk kebutuhan proyek sehingga jasa konstruksi tidak termasuk dalam objek murabahah. Hal ini menjadikan melalui skema istishna-IMFD porsi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek dapat lebih besar dibandingkan dengan skema murabahah.

Penutup

Dengan ditetapkannya fatwa mengenai al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah (IMFD) oleh DSN-MUI membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasarnya secara khusus pembiayaan terhadap aset yang belum ada/akan dibangun seperti pembiayaan kepemilikan rumah yang belum dibangun dan pembiayaan proyek, selain itu IMFD juga berpotensi diterapkan untuk pembiayaan multi jasa di mana jasa yang diberikan akan dilakukan di masa yang akan datang karena akad ijarah tidak terbatas pada manfaat atas barang saja tetapi termasuk jasa. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali potensi-potensi penerapan IMFD oleh perbankan syariah agar akad IMFD ini dapat benar-benar berguna bagi perkembangan perbankan syariah.

PDF File :

Potensi Penerapan Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah Oleh Perbankan Syariah_Rega Felix

 

undangan

undangan

undangan

WACANA MANUSIA DAN TUHAN

Oleh Rega Felix

Pembahasan mengenai Manusia dan Tuhan merupakan topik yang tak ada habis-habisnya dalam perjalanan hidup manusia, selain itu topik ini dianggap sebagai topik yang sulit karena berhubung dengan realitas ultim yang transenden. pada kesempatan kali ini saya mencoba menulis topik-topik ini dalam keterbatasan ini. Pertama saya ingin sedikit menjabarkan tentang eksistensi Non-Materi/metafisik. Hal ini berguna  untuk menambah keyakinan kita tentang adanya alam non materi. karena itu saya mulai dengan pertanyaan : “memang benar ada eksistensi metafisik? Kalau begitu apa buktinya?” dari pertanyaan-pertanyaan inilah kita didorong dengan pemikiran untuk membuktikan “Ada”nya alam metafisik, dengan begitu kita harus menyodorkan argumentasi tentang keberAdaannya. darisinilah dasar pertama kita untuk terus melangkah.

Kita mulai dengan “manusia” darimana muncul kata (bukan dalam artian bahasa) “manusia” dalam fikiran kita? Kata itu muncul dari kesadaran mental kita, ketika kita disuruh menjelaskan wujud manusia tentunya sulitah kita menjabarkan manusia yang utuh. mungkin kita hanya bisa menunjuk kepada si ”Anton”,”Andin”,”Adul” yang tentunya adalah wujud “manusia” yang partikular/berbeda-beda bukan sebagai manusia yang utuh. semua yang kita tunjuk itu mencirikan manusia yang berbeda-beda bukan manusia utuh yang universal, karena “manusia” yg universal itu sendiri ada dalam mental kita. Dan itulah kemampuan manusia mengklasifikasikan objek yang didepannya dengan mentalnya. Sehingga kita dapat memilah-milah “Anton” “Andin “Adul” kedalam kategori “manusia”. Menemukan kata “manusia” merupakan proses immaterialisasi/abstraksi, dengan demikian yang ada dalam mental kita adalah prototype tentang “manusia” yang utuh/yang ideal yang dengannya kita bisa menyesuaikan wujud-wujud partikular didepan kita kedalam kategori “manusia”. Dan “manusia” itu sendiri yang ada didalam mental kita.  Darisini pula kita bisa membicarakan tentang “keseluruhan” kita dapat mempertanyakan tentang hakikat “keseluruhan” dari dunia ini. “darimana Ada dunia ini?” “Dunia” menjadi suatu abstraksi mental manusia ketika melihat keseluruhan dari apa yang dilihatnya. Dari situ ia juga bisa mencari dasar-dasar hakikat logisnya sesuai dengan sebab-akibat.  Apa yang mewujudkan Dunia ini (yang merupakan keseluruhan)? Jawaban itu berada dalam kesadaran mental kita yang metafisis. Dan dengan itu kita merujuk kepada adanya sebab pengAda dunia yaitu suatu wujud absolut (yang disebut Tuhan), hal ini berdasarkan kepada bahwa segala akibat pasti mempunyai sebab, dan dunia ini secara keseluruhan pasti mempunyai sebab yang menyebabkan dunia ini terselenggara. Dengan dalil bahwa setiap sebab pasti mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada akibat maka sebab terselenggaranya dunia ini pasti suatu yang paling tinggi. Oleh karena itu Tuhan merupakan sebab pertama (causa prima), sebagai penggerak yang tak tergerakkan, dan karena setiap gerak butuh waktu dan sebab pertama tak butuh apa-apa maka sudah pasti sebab pertama tak membutuhkan gerak karena itu tak tergerakkan dan pastinya absolut karena tak butuh waktu, dunia inilah yang menjadi akibat sehingga dia bergerak dan berada dalam ruang dan waktu. Karena Tuhan itu sendiri mengatasi ruang dan waktu maka itulah basis dari segala basis metafisik/non-materi. Darisini kita dapati bukti adanya metafisika, seperti kita menyadari mental kita  sendiri yang secara keseluruhan selalu menyadari adanya sebab dari segala sesuatu.

Lalu bagaimana hubungan antara yang metafisik dengan jasad manusia? Apakah ruh itu satu dari yang maha satu atau terdiri dari banyak yang berawal dari maha satu? mungkin kita bisa mulai dari hubungan antara Tuhan sebagai Wujud utama (biasanya dalam filsafat Islam disebut sebagai “wajibul wujud” (wujud yang niscaya/absolut) dengan alam semesta(dunia). Wajibul wujud sebagai wujud utama menjadi sebab dari segala akibat dan ia mengatasi ruang dan waktu, tunggal dan berbeda dengan segala makhluk-Nya, berAda secara niscaya. ketika belum terselenggara dunia, masih berada dalam “awang-uwung” Tuhan sebagai zat  tunggal yang memikirkan zat-Nya, dari Zat yang memikirkan Zat-Nya termanifestasi segala akibatnya yaitu muncul alam semesta(dunia), dunia adalah makhluk karena derajat keberAdaannya dibawah wajibul wujud karena dia berAda tergantung pada wajibul wujud sehingga derajat Adanya dunia sebagai wujud yang ‘mungkin’ saja (tidak niscaya, atau biasanya dalam filsafat Islam disebut  ‘mumkinul wujud’). Dengan demikian seluruh kejadian di dunia pada hakikatnya adalah karena Adanya wajibul wujud sebagai pengAda, dan tiap-tiap entitas di dunia mempunyai karakter kekurangan yang selalu membutuhkan sesuatu untuk dapat mewujudkan dirinya.

Karena dunia ini pada hakikatnya berawal dari yang satu, maka dunia ini sebenarnya satu yaitu suatu yang ketergantungan pada yang maha satu. Bisa dikatakan karena zat yang mutlak memanifestasikan diri maka bisa kita katakan Tuhan adalah keseluruhan dan keseluruhan adalah Tuhan, atau Tiada Wujud selain Wujud Tuhan, “Laa illaha illallah” , tiada “illah-illah” selain “illah” itu sendiri biasa kita artikan Tiada Tuhan selain Allah. Yang paling kontroversial dari syeikh siti jenar “la illaha illa ana” Tiada Tuhan selain saya. Karena saya pada hakikatnya tak Ada karena yang Ada hanya Tuhan dengan demikian saya-pun merujuk pada Tuhan karena saya pada hakikatnya tak pernah ada. Jika kita sebut “jasad ini” sesungguhnya tak Ada-lah jasad ini, ini hanya manifestasi dari yang tak terbatas itu sendiri. Darisini mungkin bisa kita tangkap “Ruh” kita berasal dari yang Satu. Dan semuanya itu menyatu kepada yang Satu. dengan demikian ruh saya adalah ruh dia ruh dia adalah ruh kamu ruh kamu adalah ruh Aku. Apakah ada kata “banyak” jika kita adalah Satu? “Anton”, “Andin”, “Adul” tak pernah Ada, “Rega” tak pernah Ada karena “Aku” adalah Satu.

Tanggapan dan jawaban

1.    “Jika Tuhan adalah sebab utama, sebab dari segala akibat, apakah potensi kejahatan  juga berasal dari Tuhan? Ini juga berkaitan dengan perkataan rega pada kalimat “seluruh kejadian di dunia pada hakikatnya adalah karena Adanya wajibul wujud sebagai pengAda”. Apa kejadian buruk juga termasuk?”

 

Kita mulai dengan “zat-Nya mencakup segala sesuatu” dengan demikian segala sesuatu tak bisa terlepas dari zat-Nya. Hal ini karena pengetahuan dan perbuatan Tuhan mencakup segala sesuatu tak bisa satupun yang terlepas dari Tuhan karena itu segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Kita masuk kepada penjelasan logis, Didalam sistem berfikir ada yg bernama “substansi” dan “aksidensi”. Substansi itu yang mencirikan sesuatu sebagai sesuatu itu sendiri, aksidensi yang memberikan ciri pelengkap dari sesuatu. Seperti bagaimana kita membedakan antara pohon mangga dengan pohon duren, kita bisa membedakan jika kita mengetahui substansi pembedanya, yaitu adanya “ke-mangga-an” dan “ke-duren-an” yang dua-duanya berbeda, dua-duanya mempunyai substansi yg berbeda yg mencirikannya sebagai sesuatu, sehingga kita bisa memilah ke dalam dua pengertian pohon yang berbeda. Sedang aksidensi itu yg selanjutnya menunjukkan sifat-sifat pelengkap dari pohon tersebut seperti lebar daunnya, warna daunnya, besar batangnya,dll. tetapi hanya dengan aksidensi kita tak bisa membedakan dua jenis pohon tsb. kita juga memandang Tuhan dan alam semesta dengan prinsip ini, dimana Tuhan merupakan substansi segala maujud, sehingga segala maujud bukanlah sesuatu yg terpisah, tetapi merupakan sifat-sifat dari wujud hakiki itu sendiri.

Apakah substansi materi di dunia itu berdiri sendiri? Ternyata tidak, karena “ke-mangga-an” tak terjadi Ada dengan sendirinya karena Adanya ke-mangga-an juga membutuhkan Adanya Ke-tanah-an atau juga ke-udara-an untuk menopang sebuah pohon mangga sehingga ada ke-mangga-an dalam fikiran kita. Dengan hukum kausalitas segala sesuatu membutuhkan sebab agar sesuatu ada, begitupula segala substansi akan membutuhkan sebab pengAda yang sampai pada akhirnya kepada substansi dari segala sesuatu yaitu wajibul wujud sebagai sebab dari pengAda segala sesuatu. Tiada substansi yang terlepas dari pengawasan dan kehendak Tuhan bahkan sebesar atom-pun karena sudah tertuang dalam qadha dan qadarnya yg tertulis dalam lauh mahfudz-Nya.

Hal ini juga berlaku dengan substansi “ke-buruk-an” dan “ke-baik-an”. sesungguhnya idea tentang keburukan dan kebaikan sudah ada berdasar kehendak Tuhan. Di alam-alam jiwa idea itu muncul dan di alam materi-lah kebaikan dan keburukan terlaksana melalui manusia. ketika di alam materi ini, manusia yang  salah menafsirkan kadang-kadang manusia ‘kekeh’ ingin mengecap bahwa yg buruk itu buruk melalui matanya, padahal di alam lain yang buruk itu belum tentu buruk di mata Tuhan. Karena pada level zat (yg mutlak), dia itu sendiri melampaui baik-buruk dan setiap kehendak-Nya adalah kebaikan itu sendiri walaupun terlihat itu buruk. Karena zat-Nya melampaui segala pertentangan yang ada baik-buruk,benar-salah,dan lain sebagainya,  Karena zat-Nya tidak berbilang dan ia adalah substansi dari segala sesuatu. Kalau kita ambil contoh kita bisa melihat kisah antara nabi Musa dan khidir. saat itu musa memandang buruk dengan mata musa dan khidir melalui mata Tuhan, dari kisah itu akan terlihat ambiguisitas perbuatan khidir yg seolah-olah baik-buruk menjadi samar. Apabila kita memandang dengan mata Tuhan maka dikotomi baik-buruk itu teratasi dengan memandang dengan zat-Nya. Darisini penting memahami khidir dengan hati-hati karena interpretasinya macam-macam, ada syair tentang ini :[1]

Khidir memotong leher anak laki-laki itu;

Masyarakat awam tidak memahami rahasianya.

Orang yang menerima wahyu dan firman dari Allah;

Segala tindakannya adalah kebenaran.

Benar juga bila pemberi jiwa mengambil jiwa;

Ia adalah khalifah,tangannya adalah tangan Allah.

Jika khidir membocorkan bahtera di lautan;

Terdapat seratus kebenaran dalam pembocoran ini.

Akal musa dengan seluruh nur dan seni itu tertutupi;

Janganlah terbang bila kamu tidak bersayap

 

Darisini kita bisa dapati segala sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk di mata Allah.  “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, ayat : 216)

Selanjutnya untuk memahami hakikat zat-Nya serta sifat-sifat-Nya dan hubungan dengan baik-buruk kita juga perlu memahami tingkatan alam. saya kutip dari buku yg sama yaitu :

Manifestasi Tuhan terdiri dari berbagai macam tingkatan, pertama berasal dari alam akal sederhana/akal pertama yaitu akal zat dari zat-Nya yg kemudian bermanifestasi menjadi;

  1. Alam jabarut ;disini alam seluruh akal, ruh universal, dan metafisik
  2. Alam malakut ; disini disebut juga alam mitsal (idea-idea) terletak diantara alam metafisik dengan alam materi, mitsal itu sesuatu yg memiliki bentuk dan ukuran tetapi bukan materi. Sebagai contoh imajinasi kita tentang sesuatu benda duniawi, dia real sebagai idea di kepala kita
  3. Alam mulk ; disinilah alam materi

Bisa dikata bahwa pada akal pertama/sederhana tiada keberbilangan karena seluruhnya esa, oleh karena itu tidak ada dikotomi antara baik-buruk, benar-salah, bahkan fikiran kitapun sulit menjelaskan hal ini sepanjang kita masih berada di alam manusia ini karena disana melampaui segala “kata-kata”, imam Ali berkata dikutip dalam ‘nahjul balaghah’ “ketika akal meningkat,kata-kata menyingkat” kalau kita hubungkan  mungkin bahkan kata-kata itu sendiri akan sirna dihadapan-Nya. Selanjutnya setelah akal pertama termanifes kedalam alam jabarut yang merupakan alam ruh-ruh suci disinilah letak kesaksian wujud Tuhan, setelah itu muncul dikotomi antara baik-buruk ketika lahir alam materi yg diketengahkan diantaranya oleh alam mitsal. dan semuanya merupakan manifestasi yang tak terpisahkan dari akal sederhana. Khidir memandang tidak memakai alam-alam bawah tetapi dia memandang dengan akal pertama itu sehingga terlihat ambiguisitas perbuatan khidir yang seolah-olah buruk tetapi di mata-Nya belum tentu buruk.

Begitupula Saya kutip dari ayat Al-Quran untuk ini, surat asy-syams ayat 7-10 : “demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”

Dari ayat ini kita bisa memaknai bahwa memang jalan kejahatan (buruk) dan ketakwaan (baik) dari Allah namun bentuknya dalam bentuk ilham yaitu ketika di alam mitsal yang dijalani manusia melalui fikiran dan dunianya, dan itu dilaksanakan oleh manusia entah itu kejahatan ataupun kebaikan namun kedua-duanya secara idea tetap dari Allah dan setiap yang dari Allah adalah “baik” secara dzat, manusia tinggal memilih yang mana. dari ayat tersebut juga terlihat adanya kebebasan berkehendak dimana ada kata barangsiapa yang menyucikan jiwa yaitu mereka yg didalam jiwanya terlepas dari anasir-anasir alam materi sehingga derajatnya di angkat ke alam yang lebih tinggi, dan orang yg mengotorinya jiwa itu akan terus berada dalam alam materi (alam yang kotor). Ibaratnya kita simpulkan dalam bahasa lain bahwa Allah menciptakan dunia dengan tetap dengan “script” ceritanya yg berupa idea-idea Allah tentang kehendak-Nya dan dunia tak bisa terlepas dari “script” itu, lalu dicipta manusia yang juga hidup dalam alur script-Nya, manusia mempunyai kecenderungan bisa memilih mau masuk script yang mana baik scenario jahat maupun scenario baik, dua-duanya mempunyai akibat yang berbeda dan disitulah ada pertanggungjawaban, dan untuk mengerti pertanggungjawaban kita juga harus mengerti tingkat-tingkataan alam sebagai jalan pulang.

2.    apakah semua perbuatan kita merupakan takdir dalam kehendakNya? Sehingga kita tidak dapat disalahkan atas dosa-dosa kita karena itu termasuk dalam bagian kehendakNya? Lalu menurut rega dimana letak kebebasan berkehendak kita jika “tiada Tuhan selain aku”?

 

Soal takdir saya coba kutip langsung dari Mulla sadra, beliau berkata tentang Qadha dan Qadar “Qadha merupakan eksistensi semua maujud dengan hakikat universalnya dan bentuk-bentuk konseptualnya di alam akal (al-alam al-aqli) dalam bentuk universal, bukan melalui penampakan. Ia berkaitan dengan al-haqq al-awwal, dan terdapat di wilayah ilahi yang tidak sepatutnya dipandang termasuk sejumlah alam dalam arti sesuatu selain Allah. Akan tetapi, ia dipandang termasuk kebutuhan-kebutuhan Zat-Nya yang tidak diciptakan. Ia adalah khazanah-khazanah Allah SWT yang merupakan pancaran cahaya serta kilauan keindahan dan keagungan. Dan qadar dibagi 2 menjadi qadar ilmi dan qadar khariji. Qadar ilmi adalah teguhnya forma semua maujud di alam jiwa (al alam an nafsi) dalam bentuk parsial sesuai dengan apa yang ada di alam materi eksternalnya yang bersandar pada sebab-sebab dan ‘illah-nya, keharusan bagi waktunya, dan tercipta di dalam kemampuan kognitif dan jiwa impresionistik. Sementara itu qadar khariji (eksternal) merupakan eksistensi maujud di dalam materi-materi eksternalnya yang terpisah satu per satu, terikat dengan waktu-waktu dan zaman-zamannya dan bergantung pada materi-materinya, dan kesiapannya terangkai tanpa terputus-putus.”[2]

Darisini sebenarnya kita bisa sesuaikan makna qadha dan qadar menurut sadra ke dalam tingkatan alam. karena qadha itu merupakan hakikat universalnya dan bentuk-bentuk konseptualnya di alam akal (al-alam al-aqli) dalam bentuk universal segala maujud sehingga dia berada di alam akal yang lebih tinggi dari dunia indera dan imajinasi yaitu alam jabarut dimana menjadi penetapan segala maujud yang universal. Bisa di bilang qadha disini Tuhan ingin menetapkan dirinya sebagai wujud yang absolut dan hakiki sebagai cahaya diatas cahaya yang memancarkan segala keindahan dan keagungan, inilah ketetapan paling tinggi. Tiada wujud selain wujud Allah, dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, Adakah ketetapan yang lebih indah daripada ini? Ada kisah dalam ‘nahjul balaghah’ : “amirul mukminin Ali mendengar seorang lelaki membaca,”sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita akan kembali”, lalu ia berkata ; bacaan kita “inna lillahi” (sesungguhnya kita milik Allah) adalah suatu pengakuan akan kewalian-Nya atas diri kita, dan bacaan kita, “wa inna ilaihi rajiun” (dan sesungguhnya kepada-Nya kita akan kembali) adalah pengakuan bahwa kita fana”.

Pada wilayah qadar sudah terhubung dengan alam-alam mitsal yang partikular, dalam artian ia adalah wilayah idea-idea tentang alam. bisa di bilang ini berada pada wilayah sebab eksternal karena berhubungan dengan alam materi (dan ini terkait dengan hukum-hukum alam). Sebagai contoh telah ditetapkan bahwa substansi air memiliki sifat basah, maka sesuai dengan qadarnya sesuatu yang terkena air akan basah. Seseorang tahu bahwa jika saya mandi maka saya basah, namun pilihan untuk mandi itu tetap pada manusia tetapi rumusan sebab-akibat dari air-basah adalah tetap

Ibaratnya saat kita didepan sungai kita tahu bahwa didalam sungai saya akan merasakan basah dan itu adalah ketetapan yang niscaya dari Tuhan karena sudah merupakan qadar Tuhan, namun saya tetap memiliki keadaan untuk memilih secara bebas apakah saya akan masuk ke sungai atau tidak masuk ke sungai. dan kita hidup berada dalam ketetapan-ketetapan semacam itu yang jumlahnya banyak sekali. Dan semua itu telah tertulis teguh sebagai forma di dalam jiwa. Jadi segala sesuatu sudah ada di dalam lauh mahfudz-Nya, “dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang didarat maupun di laut. Tidak ada sehelai daunpun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata (Al-Anam 59)

Dan sesungguhnya qadha dan qadar itu ada di kedalaman diri kita, tersembunyi secara halus, seperti kata sadra “alam-alam ini, baik universal maupun parsialnya, seluruhnya merupakan kitab-kitab ilahi dan catatan ke-Mahasucian bagi cakupannya atas kalam-kalam Allah yang sempurna. Alam akal dan alam jiwa-jiwa merupakan dua kitab ilahi yang kadang-kadang disebut umm al kitab dan kitab yang nyata.” Dan apa yang disebut insan kamil adalah kitab itu sendiri karena didalamnya mencakup alam semesta. Imam Ali mengatakan :

obatmu ada pada dirimu, tetapi engkau tak merasakan

Obatmu ada darimu, tetapi engkau tak melihat

Engkaulah kitab yang nyata itu

Dengan ayat-ayatnya ketersembunyian menampak

Kau kira dirimu benda yang kecil

Padahal dalam dirimu terkandung alam besar”

 

darisinilah kita bisa memaknai “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya” disinilah letak kebebasan berkehendak karena manusia telah diberi rahasia-rahasia qadha dan qadar di kedalaman dirinya, tinggal bagaimana dia saja memilih dan menyikapinya

Untuk masalah pertanggungjawaban dosa kita sudah sedikit singgung pada pertanyaan nomor 1, sekarang perlu kita tambah lagi. Bisa dikata dosa itu terjadi ketika ketergantungan kepada alam materi, saat adam dan hawa memakan “buah kuldi” disitulah dosa karena “buah kuldi” adalah simbolisasi kepada turunnya manusia ke alam materi pertama yang kita anggap bumi. Saat di bumi yang dibutuhkan adalah “kebebasan” kembali dan upaya “pembebasan”. “kebebasan” pada hakikatnya adalah tidak menggantungkan diri kepada sesuatu, tidak membutuhkan segala sesuatu, tidak terikat kepada segala sesuatu, dia berdiri sendiri. Dan satu-satunya kebebasan adalah Tuhan karena dia tak membutuhkan segala sesuatu, tak bergantung pada sesuatu, dan dia maha berdiri sendiri dengan demikian “kebebasan” manusia sesungguhnya kembali kepada hakikat kebebasan itu sendiri yaitu kembali kepada Allah (inna ilaihi rajiun). Dan “pembebasan” adalah upaya menuju “kebebasan” karena manusia telah terjebak kedalam alam materi dimana di alam tersebut alam ketergantungan maka perlu upaya pembebasan ke alam yang lebih lanjut bahkan sampai kepada hakikatnya, sosok nabi-lah sebagai sosok pembebas manusia menuju kepada kesejatian tempat pulangnya. Pembebasan itu sendiri bermakna loncatan manusia dari suatu alam ke alam selanjutnya yang lebih tinggi. Dan manusia karena telah dibekali kitab yang nyata dalam dirinya maka dia diberi kebebasan untuk memilih alamnya apakah dia hendak pulang kepangkuan-Nya atau dia ingin tetap terjebak dengan dosa (alam materi). Orang yang terjebak inilah yang tidak mengetahui jalan pulangnya setelah menghabiskan waktunya di alam materi dia tidak bisa sampai kepada alam jabarut dan akal sederhana/pertama, ia terjebak di alam bawahnya dan itu merupakan siksaan.

3.    “Jika kita adalah keseluruhan pada yang Satu, apakah kita semua berada pada tingkatan yang sama? Jika ya, berada pada tingkatan mana kita? Apakah langsung menjadi manifestasiNya?”

 

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya segala sesuatu adalah manifestasi dari zat-Nya sehingga segala sesuatu berada dalam genggaman-Nya, jadi tidak ada sesuatu-pun yang mengalami perubahan sifat dari yang bukan manifestasi menjadi manifetasi-Nya, karena pada hakikatnya segala sesuatu adalah manifetasi-Nya. Kalau kita katakan ada ‘sesuatu’ yang bukan manifestasi-Nya berarti keberAdaan ‘sesuatu’ itu berdiri sendiri dia mengAda sendiri dia punya substansi sendiri dia menjadi illah sendiri padahal Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan substansi dari segala sesuatu, kalau demikian Adanya ‘sesuatu’ yang terlepas dari manifestasi Tuhan maka pengetahuan Tuhan tidak meliputi segala sesuatu dan kuasa Tuhan tidak meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu meng-esa-kan Tuhan harus dalam kemestian wujud dan tiada yang terlepas dari-Nya.

Jika kita berbicara dalam tingkatan maka kita berbicara kepada hakikat penciptaan. Pada hal ini kita akan melihat pada tingkatan alam yang bermula pada akal sederhana/pertama yang selanjutnya termanifestasi secara gradual menjadi alam jabarut, malakut, hingga alam mulk (materi).  Tuhan sebagai hakikat tunggal yang mutlak dan sebagai kesempurnaan menuntut supaya terjelma, sebab setiap keindahan pasti terjelma (seperti zat yang memikirkan zat-Nya yang sampai termanifestasi segala sifatnya). Untuk penjelmaan ini diperlukan sebuah manifestasi komprehensif yang mewakili seluruh nama dan sifat-sifat-Nya sehingga dia menganugerahkan keindahan kepada alam semesta. Pada akal sederhana/pertama yang ada hanya zat-Nya tiada keberbilangan disini esa namun bukan seperti angka matematik, termanifes kepada alam jabarut dimana disini letak lauh mahfudz dimana segala hakikat keuniversalan maujud dan selanjutnya kepada alam malakut dimana tercipta idea-idea forma tentang alam bendawi dunia, lalu termanifes menjadi alam materi. Semua ibarat cermin dari zat-Nya seperti yang dikatakan ibn Arabi dimana Tuhan yang esa dihadapan cermin yang banyak, wujud yang real itu adalah Tuhan yang esa itu sedangkan bayangan-bayangan yang banyak pada cermin adalah hanya sekedar khayal karena tidak real dengan sejatinya.

Uniknya adalah penciptaan manusia setelah disempurnakan ciptaannya dengan materi (tanah) maka ditiupkan ruh (ciptaan) dari Allah. Darisinilah manifestasi sempurna dari Allah karena manusia menjadi cermin yang mengkilat yang mewakili seluruh sifat-sifat indah Allah. Darisitulah derajat manusia diatas derajat lainnya. Manusia menjadi ruh alam semesta dan pemelihara khazanah alam semesta. Manusia berada di alam materi tetapi didalam dirinya mencakup alam-alam lain sampai kepada alam keTuhanan. Berdasar pada hadits qudsi : “Tak dapat memuat Aku, bumi dan langit-Ku; yang dapat memuat-Ku, adalah hati hamba-Ku yang mukmin, lembut, dan tenang”

Kesimpulannya manusia berada pada tingkatan penciptaan yang sempurna yaitu sebagai mikrokosmos alam semesta dan merupakan manifestasiNya dari awal hingga akhir

Ini juga sekalian menjawab pertanyaan :

“Juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, apakah kita secara langsung menjadi manifestasi atau ketika kita dilahirkan bentuknya hanya potensi yang memerlukan usaha untuk pencapaian menjadi manifestasiNya?Mengapa rega mengatakan kita bukti kesempurnaan sifatNya?Bukankah alam semesta juga merupakan bukti kesempurnaanNya?”

Kita adalah manifestasiNya dari awal, usaha itu dilakukan untuk mewarnai dan menjaga khazanah segala ciptaanNya serta mengingatkan kembali sesamanya akan jalan pulangnya. Alam semesta juga bukti kesempurnaanNya namun dalam penciptaan cerminan paling sempurna dari sifatNya terletak pada manusia.

4.    “Menurut rega, apa ketika kita dilahirkan denagan secara otomatis menjadi khalifah di bumi? Atau makna khalifah adalah ketika kita sudah dapat mengaktualisasikan potensi kita?”

Terdapat banyak tafsir terhadap makna “khalifah” kadang makna khalifah ini menjadi sangat politis dimana dianggap sebagai bentuk kepemimpinan politik manusia, walaupun kita tak bisa pungkiri kebutuhan manusia akan kepemimpinan politik tetapi kadang bertendensi bahwa dalam umat manusia ada yang khalifah ada yang bukan khalifah karena hakikat kepemimpinan yaitu ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, yang memimpin adalah khalifah, yang dipimpin bukan khalifah.

Jika kita merujuk kepada tujuan penciptaan manusia Allah berkata :”aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…” yang itu ditujukan kepada nabi Adam,lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah status “khalifah” itu berlaku kepada seluruh umat bani Adam atau hanya orang-orang tertentu saja? Jika itu ditujukan untuk seluruh umat bani Adam maka semua manusia derajatnya sama di mata Tuhan yaitu sama-sama mengemban tugas khalifah. berarti dari awal secara otomatis dia menerima status khalifah dimuka bumi karena mandattaris Tuhan sudah ada sebelum manusia itu tercipta.

Apakah ada petunjuk dari Tuhan yang merujuk khalifah kepada manusia-manusia tertentu? Saya belum mendapatkannya, paling ada ketika nabi Ibrahim dijadikan imam bagi seluruh manusia, lalu ada permintaan nabi Ibrahim agar keterununannya dijadikan pemimpin umat manusia juga. Allah menjawab janjiku tidak mengenai orang-orang yang zhalim.  Dengan demikian apakah ada yang khalifah dan ada yang bukan khalifah? Apakah makna khalifah ditunjukan kepada seseorang yang sudah memimpin umat dan menahan kezhaliman?

Jika saya merujuk kepada hadits bukhari : “…setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya…” maka sejak awal setiap orang (seluruh manusia) adalah khalifah. Dan makna khalifah menjadi lebih luas karena bagi setiap orang dan esensinya adalah dalam bentuk pertanggungjawabannya.

Anggaplah setiap orang dari awal khalifah karena tiap manusia wajib bertanggungjawab baik kepada seluruh umat manusia maupun terhadap dirinya. Kalau begitu kita akan membahas tanggungjawab manusia, bukan pertanggungjawaban dosa dan pahala seperti pada bagian sebelumnya tetapi pertanggungjawaban eksistensi manusia di dunia sebagai penerima mandattaris dari Tuhan. Manusia didunia mempunyai ‘potensi’ dan ‘aktualisasi’, potensi adalah apa yang telah di formakan Tuhan yang selanjutnya teraktualisasi sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan melalui kehendak manusia. Tuhan memberikan potensi khusus manusia sebagai khalifah namun potensi itu bukanlah sebuah status/jabatan tertentu yang digapai atau bukan status yang dapat hilang dan lenyap tapi status yang selalu melekat dalam kemanusiaan dan selalu dinamis, hal ini karena makna khalifah yang tak berdefinisi karena memang makna tanggung jawab bukanlah suatu definisi tertentu tetapi sesuatu yang dinamis. Dengan demikian potensi khalifah sebetulnya adalah suatu proses menjadi yang terus menerus bukan suatu status yang berkesudahan. Itulah mengapa manusia tak bisa ditetapkan kedalam satu bentuk tertentu dia senantiasa ‘menjadi’ dan dari “menjadi” manusia bertanggungjawab atas “menjadi”nya.

Karena ia “menjadi” maka ia menghadap dunianya, dalam dunianya manusia senantiasa harus memilih antara “ini” atau”itu”, ketika memilih maka ter’aktual’ lah manusia dalam tindakannya dan kegiatan memilih itu adalah kegiatan khalifah karena memilih berarti menjadi dan menjadi berarti bertanggungjawab dan setiap yang bertanggungjawab berarti memimpin dan memimpin berarti khalifah. Dengan demikian khalifah itu ada pada level potensi juga ada ada level aktual tak bisa kita memilih salahsatunya karena khalifah bukan suatu status yang digapai, tapi kenyataan hidup kita yang harus memilih dan menjadi. Inilah kalau kita memaknai khalifah dalam tiap eksistensi manusia.


[1] Sayyid Yahya Yastribi , “pezhuhesyi dar nesbat-e Din va erfon” diterjemahkan oleh Muhammad Syamsul Arif, “agama dan irfan : wahdat al wujud dalam ontologi,antropologi, dan bahasa agama”, Sadra Press, Jakarta, 2012. hlm. 141

[2] Mulla Sadra , “Al-Mazhahir al-Illahiyyah fi Asrar al-Ulum al-Kamaliyyah” diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, “Manifestasi-Manifestasi Ilahi Risalah Ketuhanan dan Hari Akhir sebagai Perjalanan Pengetahuan Menuju Kesempurnaan”, Sadra Press, Jakarta, 2011. hlm. 43-44

POLITIK HUKUM AGAMA DALAM TIMBANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

Oleh Rega Felix

A.   PENDAHULUAN
Dalam sejarah peradaban manusia hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Perdebatan itu berkisar pada apakah agama mempunyai suatu wilayah dalam politik atau agama hanya berada pada wilayah pribadi saja. Sekulerisasi agama dengan negara adalah pilihan yang diambil oleh masyarakat Barat setelah masa-masa pencerahan di Eropa. namun dalam kenyataannya praktik keagamaan selalu tak pernah terpisah dari dunia politik, walau suatu negara menganut paham sekuler.[1] hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tuntutan dasar dalam kehidupan manusia yang aktualisasinya tak bisa dipersempit.
Agama disatu sisi menuntut kebebasan dalam beragama dimana tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama dan disisi lain menuntut agar ajarannya termanifestasi secara luas bahkan dalam masyarakat. Manifestasi ajaran agama dalam masyarakat luas menuntut adanya ruang bagi agama dalam politik. Karena politik selalu berjalan berdampingan dengan hukum maka tuntutan agama untuk memanifestasikan hukum agamanya dalam politik hukum juga tak dapat dihindari.
Di Indonesia sendiri perdebatan hubungan antara agama dengan Negara mewarnai perpolitikan di Indonesia. Dari sebelum kemerdekaan perdebatan ini sudah dimulai hingga sekarang ini. Gerakan-gerakan politik berlandaskan agama telah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia. Ambiguisitas hubungan antara agama dengan negara ini yang kadangkala selalu terjadi salah paham dimasyarakat. begitupula Makna sekulerisasi yang tidak jelas dan batas-batas agama dan politik tidak pernah ada kesepakatan yang jelas. Dari penjelasan diatas maka kita tentukan masalah yang ingin dijawab yaitu ; Bagaimanakah kedudukan agama dalam wacana politik hukum? Apa syarat-syarat pelaksanaan politik hukum agama agar sesuai dengan prinsip kebebasan beragama?

B.   AGAMA, POLITIK, DAN HUKUM

1.    Agama dan Kebebasan beragama

Agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan agama ada sejak manusia ada. Menurut Peter Berger agama adalah suatu kebutuhan dasar manusia, Sebab agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam aturan dalam hidup manusia. Ternyata terdapat bahaya kekacauan berhubung adanya derita dan kematian yang mau merusak hidup, tidak ada jalan lain untuk membela diri terhadap kekuatan-kekuatan negatif daripada jalan agama, maka agama menjamin kepastian hidup.[2]Agama tak bisa terlepas dari hubungan manusia dengan yang transenden atau biasa yang disebut Tuhan. karena tujuan utama agama itu sendiri adalah mengantarkan manusia kepada realitas transenden tersebut. Penghayatan manusia terhadap realitas transenden bukan hanya sekedar hasil refleksi intelektual saja tetapi juga sebagai jalan hidup yang menuntut sikap percaya kepada Tuhan disertai penyerahan diri secara menyeluruh. Menurut Karl Jaspers yang menyeluruh itu adalah transendensi Tuhan dan dunia, sedangkan kenyataan kita sebagai manusia adalah eksistensi.[3] Dengan demikian dapat dikatakan penghayatan eksistensi kita akan mengarah kepada kemenyeluruhan yaitu Tuhan, Itulah agama suatu penghayatan manusia terhadap Tuhan. Menurut Murtadha Muthahhari agama itu adalah fitrah manusia, dimana didalam manusia terdapat fitrah menalar dan fitrah merasa, keduanya mengarahkan kepada Tuhan baik secara nalar maupun perasaan.[4]Jika fitrah adalah kondisi asali manusia maka agama tidak mempunyai sifat memaksa, karena  agama memang sudah melekat dalam tiap eksistensi manusia. Agama berfungsi hanya menopang manusia menemukan fitrahnya, jadi bisa dikatakan agama itu untuk hidup manusia, bukan hidup manusia untuk agama. Penghayatan manusia terhadap realitas transenden tak bisa ditetapkan secara objektif karena berhubung dengan realitas yang tak terbatas itu sendiri dan itu hanya dirasakan secara eksistensial oleh pribadi. Menurut Jasper Tuhan adalah suatu keterbukaan yang tak kunjung beku dalam penghayatan manusia.[5]Karena pengalaman keberagamaan bersifat eksistensial yang pribadi maka tidak ada unsur paksaan dalam agama. Dengan demikian untuk beragama kita dituntut dalam keadaan bebas, Dengan bebas manusia bisa beriman. Karl Jaspers mengungkapkan makin sejati kebebasan seseorang, makin kuat kepastiannya tentang Tuhan.[6]  Lebih lanjut ia menyatakan hubungan manusia dengan Tuhan hanya menjelma dalam pertautannya dengan kebebasan, ia hanya timbul pada individu bilamana dari pengukuhannya yang kita terhadap hidup ia melangkah kepada dirinya sendiri, yaitu ke suatu wilayah yang sungguh-sungguh bebas dari dunianya, yang memungkinkannya bebas dari dunianya, sebab ia hidup dalam hubungan dengan Tuhan.[7] Selain itu Komaruddin Hidayat mengatakan adanya ruang kebebasan yang dimiliki manusia bisa saja kita tafsirkan bahwa Tuhan demikian menghargai kualitas dan posisi manusia untuk tumbuh sebagai makhluk yang dewasa dan merdeka dengan bekal akal dan nuraninya.[8]Karena begitu vitalnya kebebasan beragama dalam kehidupan manusia maka kebebasan beragama ini mendapatkan jaminan hukum dalam article 18 UDHR yang berbunyi : “everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice worship, and observance. Secara konstitusional kebebasan beragama ini juga dijamin dalam pasal 28E UUD 1945  yang berbunyi “ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dan pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

2.    Politik dan Hukum
Menurut Aristoteles manusia adalah  “zoon politicon” bisa dikata manusia tak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan yang lain, karena itulah manusia berpolitik. Politik pada hakikatnya adalah cara agar manusia mencapai hidup yang baik dalam masyarakat, politiklah yang menentukan bagaimana cara mencapainya. Menurut  Miriam Budiarjo politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis, usaha menggapai “the good life” ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.[9]Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur penting yaitu adanya pengaturan, tujuan bersama, dan cara melaksanakannya. Pengaturan digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan ini diperlukan adanya kekuasaan serta wewenang untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasif maupun paksaan, dengan ini maka suatu masyarakat diperlukan suatu institusionalisasi agar tujuan masyarakat itu bisa tercapai.
Lalu bagaimanakah hubungan politik dengan hukum? Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa politik memunyai tujuan untuk mencapai masyarakat yang diciptakan maka hukum menjadi “alat” untuk mengantar kepada tujuan yang hendak dicapai. Hukum memberikan kepastian akan jalannya roda politik menuju cita-citanya.
Berdasarkan pandangan Cicero ubi societas ibi ius atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka berlaku pula dimana ada masyarakat disitu ada politik dan dimana ada politik disitu ada hukum, karena semuanya saling berkaitan.  Bahkan bisa dibilang bahwa “hukum adalah produk politik”. Menurut mahfud md hukum sebagai produk politik bisa dilihat pada tataran das sein apabila kita memandang hukum sebagai undang-undang, karena pembentukan undang-undang merupakan proses politik di ruang legislasi.[10] Disitulah terjadi kehendak politik yang saling bersaingan yang mencipta resultante berupa produk hukum. Dan produk hukum itu menjadi komando dalam suatu jalannya masyarakat dimana yang memegang kekuasaan mempunyai “authority” berdasar hukum yang ada untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.
Karena hukum adalah produk politik maka aka nada konfigurasi politik yang menjadikan hukum tersebut agar sesuai dengan suatu cita-cita politik tertentu. Darisinilah lahir suatu studi yang bernama politik hukum. Padmo wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.[11] Menurut mahfud md politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum  yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.[12] Dari dua definisi tersebut bisa kita ambil esensi dari politik hukum adalah adanya kebijakan dasar yang menentukan hukum itu nantinya. Dengan adanya politik hukum ini kita bisa menganalisa kepentingan-kepentingan apa yang terjadi dari lahirnya suatu hukum.

C.   POLITIK HUKUM AGAMA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

1.    Agama dalam Wacana Politik Hukum

Untuk memahami apakah agama mempunyai kedudukan dalam wacana (diskursus) politik hukum pertama kita harus menelaah dimensi keagamaan itu sendiri, apakah keagamaan hanya menyangkut dimensi pribadi (dimensi spiritual yang menyangkut hubungan langsung dengan Tuhan) atau menyangkut pula dimensi publik (menyangkut hubungan antar sosial). Emile Durkheim dengan teorinya menempatkan agama pada dimensi publik yang sangat tinggi. Ia mengatakan bahwa yang dinamakan agama itu sendiri adalah masyarakat. Agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu kedalam kesatuan masyarakat dengan simbol-simbol suci. Menurut Durkheim bahwa “aku” individu sebenarnya adalah “Aku” yang lain yang tiada lain itu adalah masyarakat, dan masyarakat itulah yang menjadi agama.[13] Pandangan Durkheim ini menghilangkan aspek-aspek transendensi ke arah ilahiah karena baginya yang ilahi adalah masyarakat itu sendiri. Kritik kepada Durkheim tentu datang seperti  dari  Muthahari, ia mengatakan dimana tidak ada dualitas antara “aku” sebagai individu maupun “aku” sebagai masyarakat karena faktanya aku sebagai individu tak selalu harus mengikuti masyarakat, ia masih mempunyai kebebasan bahkan dapat pula bertentangan dengan masyarakat.[14] Dengan demikian tiada determinasi mutlak terhadap masyarakat. Muthaharipun masih menempatkan fitrah ilahi yang mentransenden kepada Tuhan.
Lalu bagaimana agama yang pribadi bisa sekaligus publik? Hal ini dapat dilihat dari misi setiap agama tidak hanya sebagai upaya transendensi pribadi tetapi juga upaya penyelamatan seluruh manusia. Dengan demikian agama tidak hanya sebagai ritual belaka tetapi juga menyangkut seluruh kehidupan manusia termasuk bermasyarakat. Muthahhari memberikan gambaran perjalanan manusia menuju, dengan dan dari Tuhannya sebagai berikut :[15]Perjalanan manusia dari diri menuju Tuhan
Perjalanan manusia bersama Tuhan dalam Tuhan, untuk mengenalnya
Perjalanan manusia bersama Tuhan menuju makhluk-Nya
Perjalanan manusia bersama Tuhan diantara makhluk-Nya untuk menyelmatkan mereka
Upaya menyelamatkan makhluk-lah yang menjadi dimensi publik sebuah agama, maka dari itu suatu agama pasti menuntut adanya perbuatan amal shaleh bagi sesamanya. Karl Jaspers mengatakan eksistensi manusia baru sampai terwujud jika ia memberanikan diri secara radikal dan tanpa syarat menyerahkan diri kepada orang lain.[16] Jaspers menekankan adanya intersubjektifitas dalam masyarakat, bahkan puncak eksistensi manusia dapat terlihat dalam masyarakat. Jaspers tidak menolak transendensi kepada Tuhan tetapi ia menekankan eksistensinya harus teraktualisasi kepada orang lain. Bisa dikatakan bahwa keagamaan seseorang menuntut ke-publik-annya pula.
Didalam ajaran Islam terdapat dua dimensi ibadah yaitu ibadah mahdah (ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhannya) dan ibadah muamallah (ibadah yang berhubungan dengan antar sesama manusia) kedua-duanya tak terpisahkan sebagai agama. Terlebih lagi dalam kitab sucinya mengatur pula hubungan individu dengan masyarakat, seperti adanya aturan mengenai keluarga, aturan mengenai waris, aturan mengenai jual-beli, bahkan sampai kepada aturan mengenai pelaksanaan pidana. Pelaksanaan seluruh aturan tersebut membutuhkan suatu institusi dalam penegakkannya dalam masyarakat. Maka dari itu umat Islam tidak menghendaki adanya paham sekularisme.
Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak yang menghendaki nilai-nilai agama dijadikan sebagai sumber peraturan resmi. Kita bias lihat kepada hasil penelitian csrc dengan menggunakan 1500 sampel terpilihnya sebanyak 62% setuju agar nilai agama dijadikan sebagai sumber peraturan resmi sedangkan 38% tidak setuju.[17]Tuntutan agama dalam sejarah perpolitikan indonesiapun tak pernah sepi. Agama telah berakar dalam budaya Indonesia khususnya Islam. Ketika mendekati kemerdekaan hubungan antara agama dan Negara menjadi polemik cukup panas, terlihat dari perdebatan panjang antara Soekarno dan Natsir semenjak 1940 yang gagasan-gagasan masing-masing ditulis dalam majalah panji Islam.[18]  Perdebatan menjadi semakin sengit saat sidang BPUPKI dimana antara kubu Islam yang menghendaki Islam dengan menjalankan syariatnya menjadi dasar Negara dengan kubu nasionalis yang mengedepankan kesatuan bagi seluruh rakyat tanpa dominasi suatu agama. Kompromi politik dilakukan sampai sila pertama pancasila dalam versi piagam Jakarta yang semula terdapat tujuh kata untuk menjalankan syariat dihilangkan dan diganti dengan “Ketuhanan yang maha esa”. Hal itu mengecewakan umat Islam yang mendukung piagam Jakarta tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan syariat Islam. Sampai pada masa demokrasi parlementer ketika upaya pembaharuan konstitusi melalui badan konstituante dilakukan, masalah dasar Negara ini kembali diangkat.[19] Pembahasan itu tak kunjung usai sampai Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tahun 1959 dan semenjak itu lahirlah demokrasi terpimpin dengan ideologi Soekarno. Beberapa partai Islam dibubarkan karena dianggap sebagai kontra revolusi. Sampai akhirnya Soekarno jatuh maka masa berubah menjadi era orde baru. Tujuan politik utamanya adalah stabilisasi pemerintahan dengan ide pembangunan. Agama-pun pada saat itu berada dibawah naungan pembangunan. Walau dibawah ide pembangunan, pemikiran Islam masih tetap berjalan terutama terlihat pada sosok Nurcholis Madjid yang mengusung pembaharuan pemikiran Islam dengan ide kontroversialnya tentang “sekulerisasi” dan slogan “Islam yes, partai Islam No”.[20] setelah orde baru runtuh dan masuk era reformasi dimana keran demokrasi dibuka besar-besar sehingga berbagai warna dalam masyarakat dan perpolitikan tumbuh di Indonesia. Menjamurnya gerakan-gerakan radikalisme agama juga dengan oposisinya liberalisasi agama mewarnai peta politik Indonesia. Hal ini berdampak pada corak politik hukum di Indonesia, dimana para simpatisan agama berusaha mengangkat hukum agamanya ketingkat perundang-undangan, tak hanya pada level nasional saja tetapi juga pada level daerah. Semenjak dibukanya pintu otonomi daerah, daerah merasa mempunyai wewenang luas untuk mengatur masyarakatnya secara mandiri. Dengan adanya ini kita bisa lihat pula hubungannya dengan pergerakan agama dimana banyak menjamurnya perda-perda yang berbasiskan syariah.
Darisini kita dapat lihat bahwa agama sangat mewarnai wacana politik hukum. Didalam Negara demokrasi, Negara tidak boleh menghalangi rakyatnya untuk memanifestasikan ajaran agamanya. Namun perlu juga diperhatikan jangan sampai manifestasi ajaran agamanya justru membatasi kebebasan orang lain. Dari prinsip inilah bisa dicapai “common platform” untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

2.    Syarat-syarat pelaksanaan politik hukum agama berdasar prinsip kebebasan beragama

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa agama mempunyai dimesi pribadi sekaligus dimensi publik. Dimensi pribadi berhubung dengan aspek-aspek pribadi dengan Tuhannya secara langsung, disinilah sebagai pribadi berhadapan dengan realitas transendennya. Hal ini dapat dirasakan ketika seseorang sedang berdoa atau shalat dalam Islam, perasaan dia dengan Tuhannya hanya bisa dirasakan sendiri. Dan untuk merasakan rasa spiritualnya seseorang tidak boleh berada dalam tekanan dalam artian ia harus dalam kondisi bebas sehingga ia bisa menghayati secara utuh hubungannya dengan Tuhan.
Pada dimensi publik kepercayaan seseorang tersebut dihadapkan kepada relatifitas nilai, karena ia berhubungan dengan hal-hal duniawi. dalam suatu masyarakat yang terjadi adalah jalinan antar sistem nilai. Karena perbedaan nilai itu adalah hal yang mungkin maka munculnya konflik adalah karena hal ini, Yang paling penting darisini adalah adanya suatu pola intersubjektifitas, hal ini bisa dibangun jika ada suatu kenyataan objektif yang menyatukannya. Sebagai contoh A seorang Islam dan B seorang Kristen mereka dapat bersatu jika kedua-duanya dihadapkan pada suatu kenyataan yang sama, sehingga mereka harus membangun suatu tujuan bersama dalam landasan objektif yang nyata. Misal mereka berdua-duanya dalam satu kondisi yang sama yaitu penjajahan, kedua-duanya tak bisa hanya memaksakan nilai pribadinya untuk melawan penjajahan. keduanya harus menyisihkan sebagian aspek-aspek pribadinya seperti agama untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama yang objektif yaitu kemerdekaan. Hanya dengan itulah keduanya bisa mencapai kemerdekaan dan bersatu, dengan tetap menyimpan keyakinan dalam pribadinya. Kemerdekaan disini adalah suatu kenyataan objektif yang dihadapi bersama. Jika salah satu memaksakan nilai pribadinya dalam suatu kenyataan yang objektif itu sama saja seperti penjajahan keyakinan. Dan tiap penjajahan tidak akan pernah mencapai kebersamaan, sehingga tidak akan tercipta kemerdekaan. Variabel apa saja yang menentukan pola intersubjektif ini berjalan secara baik dalam kenyataan yang objektif? Yang perlu diperhatikan adalah adanya kesadaran yang meliputi :
1. Kesadaran akan adanya perubahan
suatu nilai yang diyakini seseorang ketika dihadapkan dengan realitas kenyataan bisa saja berubah seiring dengan berubahnya kenyataan. Hal ini tak bisa dipungkiri karena nyatanya memang manusia hidup dalam perubahan. Darisinilah penting adanya manusia yang menyadari bahwa seluruh manusia mengalami perubahan.
2. Kesadaran akan sejarah
Seseorang harus menyadari bahwa ia berada dalam suatu kontuinitas sejarah, sehingga ia hidup dalam dimensi waktu masa lalu-masakini-masa depan. Dengan adanya kesadaran ini manusia menyadari akan membentuk masa depan melalui masa lalu dan masa kini
3. Kesadaran kolektif
Manusia harus menyadari bahwa ia hidup tak sendiri, ia saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu eksistensi keberadaan manusia tergantung kepada masyarakat dimana dalam keberadaannya terdapat tuntutan kolektif
4. Kesadaran akan kebebasan
Kesadaran kolektif bukan berarti memasung tiap kehendak individu, kesadaran kolektif hanya untuk menopang bahwa dengan kebersamaannya manusia bisa menghayati kebebasannya. Walaupun penghayatan kebebasan bersifat subjektif tetapi kenyataan akan adanya kebebasan dalam diri manusia adalah hal yang objektif.
Karena politik hukum agama adalah dimensi publik dari agama maka dituntut objektifitasnya dalam menjalaninya. Penting kiranya memperhatikan kesadaran-kesadaran objektif yang telah dipaparkan. Dari situ maka kita dapat melihat syarat-syarat yang harus dilakukan apabila ingin membawa agama dalam politik hukum agar tidak bertentangan dengan kebebasan beragama. Hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
1. Prinsip peralihan dari motif teologi ke motif sosiologi
Pada dasarnya teologi adalah wacana pengetahuan tentang Tuhan yang transenden.[21] Karena objek penelitiannya yang transenden maka tujuan teologi bukanlah pengetahuan itu sendiri melainkan nanti apa yang disebut dengan “keimanan”/faith.[22] Keimanan itu sendiri tidak ada ukurannya karena ini menyangkut kepada pribadi manusia dengan Tuhannya. Jadi pada ujungnya teologi sesungguhnya hanya bisa dihayati secara penuh melalui penghayatan pribadi karena memang yang menjadi pembahasannya yang transenden. Ketika suatu agama memasuki wilayah politik hukum maka ia dihadapkan kepada realitas sosial yang  kompleks, sehingga wajah dan artikulasinya menjadi berbeda dari perannya dalam konteks individu/pribadi. Perubahan,kontuinitas sejarah, kolektifitas, dan kebebasan adalah tuntutan mutlak dari realitas sosial, sehingga cabang sosiologi-lah yang mengkaji realitas sosial tersebut.
Agama dituntut agar sesuai dengan perkembangan sosial. Agama agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial wajib membuka diri pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Darisinilah doktrin-doktrin teologi harus dirubah kearah yang lebih objektif dengan ilmu sosiologi. Sesuai dengan prinsip agama untuk hidup manusia bukan hidup manusia untuk agama maka ketika hidup manusia begitu kompleks agama harus mau membuka diri terhadap realitas sosial yang ada agar agama benar-benar dapat menjadi petunjuk hidup manusia.
Kita dapat lihat contoh bagaimana peralihan ke motif sosiologi ini dapat lebih diterima. Terlihat pada undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun ibadah haji adalah ajaran agama Islam, tetapi motif yang digunakan disini lebih kepada kebutuhan masyarakat kareba semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang naik haji maka pemerintah dirasa perlu untuk melindunginya secara hukum agar orang yang pergi naik haji dapat secara tenang menjalankannya. Dalam konsideran ini dapat dipahami bahwa undang-undang ini merupakan jaminan atas kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Menurut Jazuni dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang mewajibkan seseorang yang menurut ajaran Islam wajib melaksanakan haji untuk melaksanakan haji. Dengan demikian Undang-undang ini tidak memaksakan berlakunya hukum islam mengenai haji, pun terhadap warga negaranya yang beragama islam. Dengan kata lain, materi undang-undang ini semata-mata mengenai masalah teknis administratif.[23] Kita bisa rasakan sendiri undang-undang ini begitu diterima oleh masyarakat.
2. Prinsip mayoritas melindung minoritas
Demokrasi tidak hanya harus dipandang secara formil saja yaitu hanya melihat pada suara mayoritas saja, tetapi demokrasi juga harus dipandang secara materil yaitu tidak ada satupun haknya dilanggar walaupun orang tersebut adalah minoritas. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi secara materil hak-hak minoritas harus dilindungi. Hal ini menyangkut pula kepada kelompok agama minoritas tidak boleh agama mayoritas memasung kebebasan agama minoritas.
Belakangan ini banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia seperti kasus Ahmadiyah, tragedi sampang antara sunni-syiah, hingga penutupan tempat-tempat ibadah. Semua korban yang terlanggar adalah para pemeluk agama minoritas. Ironisnya pelanggaran ini juga didukung oleh instansi pemerintah. Maraknya intimidasi terhadap ahmadiyah juga didukung dengan produk-prduk hukum secara resmi seperti lahirnya perda-perda yang melarang secara resmi kegiatan ahmadiyah. Hal ini seolah melegitimasi pelanggaran kebebasan beragama itu sebagai hal yang legal. Tentu produk-produk hukum yang memasung hak minortas perlu ditinjau kembali.

D.   KESIMPULAN
Secara teoritis agama mempunyai dimensi pribadi sekaligus juga dimensi publik sehingga agama mempunyai ruang dalam wacana politik hukum. Dan secara empiris praktik politik tidak pernah terlepas dari agama. Hal ini juga dapat terlihat pada sejarah perpolitikan di Indonesia itu sendiri dimana hubungan antara agama dan Negara menjadi perdebatan panjang dari sebelum kemerdekaan bahkan sampai saat ini.
Dalam memanifestasikan ajaran agama dalam ruang politik hukum perlu dilakukan objektifikasi. dan syarat-syarat untuk memasukan ajaran agama dalam politik hukum agar sesuai dengan prinsi kebebasan beragama itu adalah dengan menekankan prinsip:

  1. Prinsip peralihan dari motif teologi ke motif sosiologi
  2. Prinsip mayoritas melindungi minoritas

[1] Di Amerika yang merupakan negara sekuler sendiri dalam praktik politiknya tidak terlepas dari peran agama. Bahkan dalam studi politik di Amerika, agama menjadi variabel yang penting dalam menentukan jalannya perpolitikan. Lihat David C. Leege (Ed) dan Lyman A. Kellstedt (Ed), Rediscovering  the Religious factor in American Politics, Armonk, NY : M.E Sharpe, 1993. (diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Agama dalam Politik Amerika, Freedom Institute dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006). Hlm.75-78
[2] A.M. Romly, Fungsi Agama Bagi Manusia : Suatu Pendekatan Filsafat, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999. Hlm. 79
[3] Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005. Hlm. 100
[4] Murtadha Mutahhari, Al-Fitrah, Mu’assasah al ni’tsah, Teheran, 1988. (diterjemahkan oleh Alif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah : Mengenali jati diri, hakikat, dan potensi kita, citra, Jakarta, 2011) Hlm. 182-185
[5] Fuad Hasan, Op.Cit., Hlm. 101
[6] Ibid.
[7] Ibid. Hlm. 102
[8] Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika, Mizan, Bandung, 2011. Hlm.301
[9] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm. 15
[10] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,  Jakarta, 2009. Hlm.5
[11] Ibid, Hlm. 1
[12] Ibid.
[13] Murtadha Mutahhari, Op.Cit. Hlm. 157-171
[14] Ibid. Hlm. 167
[15] Murtadha Mutahhari, insone kamil. (diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba’abud, Manusia seutuhnya :studi kritis berbagai pandangan filosofis, Sadra Press , Jakarta, 2012). Hlm. 79
[16] K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta, 1981. Hlm. 135
[17] Noor Haid Hasan dan Irfan Abubakar (Ed), Islam di Ruang Publik : Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. Hlm. 69
[18] Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam :Soekarno vs Natsir, UI Press, Jakarta, 2012. Hlm. 63-109
[19] Saat itu M. Natsir sebagai juru bicara utama dari kubu Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara, bisa dilihat pada pidato-pidato Natsir pada siding konstituante di, Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara : Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Sega Arsy, Bandung, 2004.
[20] Untuk melihat pemikiran nurcholis madjid tentang islam yes, partai islam no dan sekularisasi bisa lihat kepada tulisannya “keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat” dalam Nurcholis Madjid, Islam kemodernan dan keIndonesiaan, Mizan, Bandung, 1987. Hlm 225-239. Penjelasan lebih lanjut juga bisa dilihat pada surat-menyurat antara Nurcholis Madjid dengan Mohammad Roem pada, Agus Edi Santoso (Ed), Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997
[21] Muhammad Al Fayyadl, Teologi Negatif Ibn Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan, LKIS, Yogyakarta, 2012.  Hlm. 69
[22] Ibid.
[23] Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 411

DAFTAR PUSTAKA
Agus Edi Santoso (Ed), Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997

Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam :Soekarno vs Natsir, UI Press, Jakarta, 2012.

A.M. Romly, Fungsi Agama Bagi Manusia : Suatu Pendekatan Filsafat, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999.
David C. Leege (Ed) dan Lyman A. Kellstedt (Ed), Rediscovering  the Religious factor in American Politics, Armonk, NY : M.E Sharpe, 1993. (diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Agama dalam Politik Amerika, Freedom Institute dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006.)
Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005.
Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta, 1981.
Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika, Mizan, Bandung, 2011.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,  Jakarta, 2009.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara : Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Sega Arsy, Bandung, 2004.

Muhammad Al Fayyadl, Teologi Negatif Ibn Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan, LKIS, Yogyakarta, 2012.
Murtadha Mutahhari, Al-Fitrah, Mu’assasah al ni’tsah, Teheran, 1988. (diterjemahkan oleh Alif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah : Mengenali jati diri, hakikat, dan potensi kita, Citra, Jakarta, 2011.)
________________, insone kamil, (diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba’abud, Manusia seutuhnya :studi kritis berbagai pandangan filosofis, Sadra Press , Jakarta, 2012.)
Noor Haid Hasan (Ed) dan Irfan Abubakar (Ed), Islam di Ruang Publik : Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
Nurcholis Madjid, Islam kemodernan dan keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1987.

HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF

Oleh Rega Felix

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinitifkan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. karena pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia maka pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding). Darisinilah kita dapat mengetahui bahwa hukum itu senantiasa harus diketemukan sehingga hukum itu dapat terwujud dalam kenyataan.

Tentu proses bagaimana hukum itu diwujudkan dalam kenyataan bukanlah hanya sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga diperhatikan aspek-aspek lainnya karena hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya, ini yang dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat progresif, hukum yang senantiasa mengabdi kepada kebutuhan-kebutuhan manusia akan kehidupannya. Karena begitu luasnya aspek kehidupan manusia maka akan ada suatu dialog antara kenyataan kehidupan dengan hukum yang ada sebagai alat manusia. Dari sana manusia akan dapat memahami tentang hidupnya.

Hermeneutika merupakan salah satu cabang filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi memamahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatu itu.

Hukum merupakan suatu produk dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat, jadi untuk memahami kehidupan manusia kita juga harus memahami hukumnya. Tetapi memahami hukum juga tak bisa terlepas dari memahami kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara memahami hukum yang benar tentu akan mengarahkan kita dalam melakukan suatu penemuan hukum yang baik. Untuk itulah hermeneutika hukum berusaha mencari dasar kefilsafatan bagaimana manusia memahami hukumnya melalui interpretasi.

Dari sini dapat kita tarik identifikasi masalah yaitu ; Apakah Hermeneutika hukum dapat dikatakan sebagai metode penemuan hukum? Apakah Hermeneutika hukum dapat menjamin pelaksanaan hukum yang progresif?

B. Hermeneutika dan Hukum Progresif

1. Pengertian Hermeneutika

Hermeneutika pada hakikatnya adalah bagaimana manusia mendapatkan pemahaman (verstehen) akan hidupnya. Untuk mendapatkan pemahaman manusia senantiasa melakukan interpretasi. Hal ini merupakan kenyataan ontologis eksistensi manusia. secara etimologis kata hermeneutika berasal dari kata bahasa inggris yaitu hermeneutic dan hermeneutics.yang pertama (hermeneutic)mempunyai sifat aqdjective (kata sifat) yang berarti ‘ketafsiran’ dan yang kedua (hermeneutics) mempunyai tiga arti yaitu : 1. Ilmu penafsiran, 2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, 3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.[1] Dan kata Hermeneutics itu berasal dari turunan kata benda “hermeneia” (bahasa Yunani), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.[2]

Pada mitologi Yunani Kuno, kata Hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari sang Dewa kepada manusia. Menurut Poespoprodjo masalah hermeneutika sesungguhnya setua umur manusia itu sendiri.[3] Kita tidak bisa memastikan sejak kapan hermeneutika itu muncul, tetapi kita dapat mengetahui kata hermeneutika itu muncul setidak-tidaknya pada zaman Yunani Kuno melalui buku-buku Plato[4] dan juga studi tentang ini dapat dilacak dari buku Aristoteles yang berjudul Peri Hermeneias atau De interpretation.[5] Perkembangan berikutnya hermeneutika dipergunakan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno serta kitab suci. Terlebih lagi setelah era Yudeo-Kristiani mulai dilakukannya interpretasi terhadap kitab-kitab suci khususnya perjanjian lama.[6] Pada masa ini hermeneutika sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan teologi. Pada masa kontemporer kajian tentang hermeneutika semakin intensif. Hermeneutika kemudian dikembangkan secara filosofis oleh filsuf-filsuf kontemporer. Pemikiran ini dimulai dari Scheirmacher yang kemudian muncul Wilhem Dilthey hingga muncul filsuf-filsuf lain seperti Martin Heidegger, Hans Goerg Gadamer, dan Paul Ricouer yang kesemuanya mengembangkan filsafat hermeneutika.

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa hermeneutika adalah mencari bagaimana manusia mendapatkan pemahaman tentang hidupnya dan eksistensi manusia yang tak bisa terlepas dari bahasa maka yang menjadi objek kajian hermeneutika adalah hal-hal yang tentang kehidupan manusia yang tercermin dalam bahasa dan tertuang didalam : teks, lontar, ayat/wahyu, naskah-naskah kuno, konstitusi, deklarasi, dokumen resmi negara lainnya, peristiwa atau-pun sebuah hasil pemikiran.[7]

Melalui interpretasi manusia mendapatkan pemahaman (verstehen), dan interpretasi dalam hermeneutika tidak hanya memahami text saja tetapi juga menyelami kandungan makna literalnya secara mendalam. Karena memahami sesuatu tak bisa terlepas dari pemahaman tentang eksistensi manusia yang terikat dalam cakrawala baik itu yang meliputi text, pengarang, dan pembaca yang sama-sama dalam dimensi waktu. Sehingga kita tak dapat mengelak dari perjumpaan eksplisit dengan masa lalunya yang merupakan bagian integral dan merupakan struktur dengan masa kininya, danjuga kita tak dapat mengelak dari perjumpaan kritis (menentukan) antara masa kininya dan anasir di luar dirinya.[8] Menurut Gadamer pemahaman kita terjadi dalam suatu fusi cakrawala (horizontverschmelzung)[9] dalam suatu lingkaran hermeneutic. Dari adanya suatu lingkaran yang didalamnya terjadi fusi cakrawala maka pemahaman yang utuh akan selalu memperhatikan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.[10] Jadi pemahaman bukan sekedar suatu kegiatan reproduktif saja tetapi juga kegiatan produktif karena ada suatu peran dari subjek yang berada dalam masa kini. Dari sini kita akan melihat hermeneutika merupakan suatu pemahaman yang progresif.

2. Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif lahir karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. dalam kenyataan sehari-hari terlihat kemerosotan penegakkan hukum di Indonesia, pada era orde baru kinerja buruk hukum itu terlihat dimana semisal istilah “mafia peradilan” sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan dimasa lalu hukum makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian bukan lagi “law as a tool of social enginerimg” melainkan sudah mengarah kepada “dark engineering”.[1] Di era reformasi bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum kepada taraf mendekati ideal, tetapi makin menimbulkan kekecewaan dimana terlihat makin maraknya korupsi di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo kinerja buruk hukum terjadi karena selama ini pemahaman hukum yang terlalu positivistik (legal formalistic)sehingga hukum itu hanya mempertahankan status quo saja.

Atas dasar itulah hukum progresif hendak membebaskan hukum dari bentuk yang legal formal ke arah yang lebih berkeadilan. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.[2] Asumsi dasarnya adalah hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Sehingga apabila ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. dari pandangan hukum untuk manusia maka hukum progresif merupakan hukum yang selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.[3]

Dari pandangan diatas akan terlihat bahwa hukum tak bisa terlepas dari kehidupan manusia, hukum bukan suatu institusi yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hukum juga tergantung dari bagaimana manusia itu memahami hidupnya. Perihal bagaimana manusia memahami hidupnya merupakan suatu persoalan hermeneutic maka gagasan hukum progresif tak bisa terlepas dari bagaimana manusia mendapatkan pemahaman (verstehen) terhadap hukum dan kehidupann, pemahaman yang baik terhadap hukum dan kehidupan akan membantu membawa manusia ke arah yang dicitakan. Satjipto rahardjo mengatakan konsep progresivisme bisa juga mengalami kemerosotan (derogate) jika tidak digunakan secara hati-hati. Dengan demikian hermeneutika berusaha menjaga agar progresivisme tidak mengalami kemerosotan dan Hermeneutika berusaha membawa manusia ke arah yang lebih ideal dengan pemahaman yang utuh tentang hidupnya.

C. Hermeneutika Hukum dalam Teori dan Praktek

1. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa esensi hermeneutika adalah pemahaman melalui interpretasi. Berdasarkan pandangan bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas maka dari itu hukum itu harus diketemukan agar terdapat kesesuain dengan kenyataan dan disanalah terjadi proses hermeneutika.

Hans Goerg Gadamer juga mengilustrasikan secara singkat bahwa pada mulanya hermeneutika berkembang antara lain dibawah pengaruh inspirasi ilmu hukum.[1] Gregory Leyh juga mengutip pandangan Gadamer hermeneutika hukum, dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksi kembali dari seluruh problematika hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukm dan teologi bertemu dengan ahli humaniora/ilmu kemanusiaan.[2]

Dalam kenyataan memang pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan yang bersifat umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret diserahkan kepada hakim jadi hakimlah yang mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum itu dalam kenyataan di depan persidangan dan dapat memberikan sentuhan human  pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Darisana hakim melakukan penemuan hukum,sudikno mertokusumo juga mengatakan karena undang-undang tidak lengkap hakim harus melakukan penemuan hukum penegakkan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.[3] proses hermeneutika hukum ada disana dimana hukum itu sendiri dihadapkan dengan manusia dalam kondisi yang nyata.

Hermeneutika hukum pada dasarnya bukanlah suatu metode yang berdiri sendiri dan terpisah dari metode penemuan hukum lainnya, karena memang sesungguhnya hermeneutika bukanlah sesuatu yang baru bahkan ada semenjak ada manusia itu sendiri. Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistis. Kita dapat katakana ketika bicara dalam konteks bahasa tak bisa terlepas dari historikalitas masa lalu dari bahasa itu, ketika bicara masa lalu tak bisa terlepas dari kondisi kebutuhan masa kini, ketika bicara masa kini tak bisa terlepas dari tujuan masa depan sebagai bentuk antisipasi semua saling keterkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk itu tiap metode baik itu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi historis dan lain sebagainya merupakan bagian dari hermeneutika yang terjadi dalam fusi cakrawala dalam lingkaran hermeneutika yang dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara text, konteks, dan kontekstualisasi.

Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif. Menurut Ahmad Rifai penemuan hukum yang progresif itu mempunyai karakteristik :[4]

  1. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.
  2. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas
  3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat.

Kita dapat lihat hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum yang memberikan suatu pemahaman yang holistic melalui fusi cakrawala. akan terlihat bahwa dalam menemukan hukum kita tak bisa terlepas situasi kondisi kebutuhan masa kini, sehingga hakim harus cermat memperhatikan setiap situasi/kondisi yang terjadi masa kini, selain itu hakim juga harus mencermati akan kebutuhan di masa yang akan datang dengan juga memperhatikan aspek-aspek masa lalu yang terdapat dalam teks dan konteks yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan semua itu dileburkan dalam suatu fusi cakrawala untuk dikontekstualisasikan. Disinilah letak progresifitas yang bersifat hati-hati dalam hermeneutika hukum

2. Penerapan Hermeneutika Hukum dalam Putusan Pengadilan Marbury vs Madison[1]
Putusan terhadap kasus Marbury vs Madison ini, menandai lahirnya lembaga “judicial review” untuk pertama kalinya dalam tatanan sistem hukum di Amerika Serikat. Dimana dalam kasus ini, John Marshall selaku Chief Justice dari Supreme Court, telah menolak untuk mengeluarkan writ of mandamus, yaitu suatu perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban dari pejabat tersebut, yang dituntut oleh William Marbury kepada James Madison selaku Secretary of state. alasannya, dasar hukum penuntutan hak tersebut yaitu pasal 13 Judiciary Act Tahun 1789 yang dirumuskan oleh Congress, dianggap menambahkan kewenangan supreme court  dari kewenangan yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Sebab, undang-undang biasa tidak dapat mengubah konstitusi yang merupakan “the supreme law of the land” (sesuai asas lex superior derogate legi inferiori).

Doktrin judicial review memperoleh kekuatan hukum ketika John Marshall memutuskan kasus Marbury vs Madison tersebut pada bulan Februari 1803, dengan mengatakan bahwa :

it is one of the purpose of written constitution to define and limit the powers of legislature. The legislature cannot be permittes to pass statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior law. A court avoid choosing between the constitution and a conflicting statute whom both are relevant to a case which the court asked to decide. Since the constitution is paramount law, judges have no choice but to prefer it to refuse to give effect to the latter”

Sebenarnya dibalik kasus itu sarat dengan muatan politis, meskipun jika dilihat dari posisi kasus yang sebenarnya sekedar merupakan sengketa kepentingan antara Marbury (sebagai penggugat) dan Madison (sebagai tergugat). Tetapi John Marshall tahu bahwa dibalik sengketa itu tersembunyi masalah yang lebih besar dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Dalam usahanya memberikan putusan yang tepat, Marshall menalar secara Hermeneutika. Premis yang muncul berdasarkan penalaran secara hermenetika (premis tak terberi), antara lain:

  1. Masa lalu : masalah itu muncul karena kelalaian John Marshall sendiri
  2. Masa Kini : ada persetruan politik antara partai Republik (Thomas Jefferson) dengan partai Federalis (John Adam)
  3. Masa depan : kemungkinan muncul konflik terbuka antara lembaga kepresidenan dengan supreme court, bila tuntutan Marbury dikabulkan, yang bisa membahayakan keutuhan nasional

Dengan dalih mempertimbangkan dan menyelaraskan ketiga kepentingan di atas, John Marshall dalam putusannya berusaha mencari titik temu dalam kasus tersebut dengan cara mendialogkan antara konstitusi Amerika, Judiciary Act, Fakta Yuridis, Kondisi Sosial-politik, serta kepentingan dirinya dan lembaga yang dia pimpin. Pertimbangan yang dia lakukan merupakan pertimbangan atas dasar nilai, dan keputusan yang dia ambil merupakan wujud dari kebijaksanaannya.

Menurut analisis Samuel Jaya Kusuma, keputusan akhir bahwa Judiciary Act adalah inkonstitutional itu muncul secara heuristika. Mengapa, karena kesimpulan ini merupakan satu pengembangan (inovasi) secara kreatif dari asas “lex superiori derogate legi inferiori”. Selain itu pula diperkuat dengan interpretasi hermeneutika atas lafal sumpah jabatannya sebagai hakim dengan asas “ius curia novit”, dan pada akhirnya dapat memperjelas maksud konstitusi. Akibatnya, lahir suatu temuan baru dibidang hukum berupa lembaga judicial review, yang keberadaannya diakui di Amerika serikat hingga sekarang. Penemuan hukum dengan perspektif hermeneutika yang spektakuler ini, bisa muncul berkat “cakrawala pandang yang luas” dari hakim Marshall.

Sekaligus membuktikan bahwa supreme court lewat hakim Marshall ini tidak sekedar bertindak sebagai “corong dari undang-undang”, tetapi telah sanggup menemukan dan membentuk nilai hukum baru. Pada gilirannya, setelah mendapat pengakuan dari forum hukum dan masyarakat, temuannya itu menjadi suatu asa hukum yang mempunyai kekuatan sebagai preseden, karena “ratio decidendi”nya akseptabel.

D. Kesimpulan

  1. Hermeneutika hukum dapat dikatakan sebagai suatu metode penemuan hukum. pada dasarnya hermeneutika hukum tidak terpisah dengan metode penemuan hukum lainnya, Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistis dengan bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya
  2. Hermeneutika hukum sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif. Hermeneutika hukum dalam melaksakan perannya selalu berhati-hati karena senantiasa meperhatikan keterkaitan anatara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Dan dalam praktik yang terjadi pada kasus Marbury vs Madison hermeneutika hukum terbukti mampu menciptakan hukum yang lebih progresif

[1] Dikutip dari jazim Hamidi, Op.Cit. Hlm. 64-67, disarikan dari skripsi Samuel Jaya Kusuma, Proses penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Yuridis, pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung,2002.


[1] Jazim Hamidi, Op.Cit. Hlm.39

[2] Gregory Leyh, Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice, diterjemahkan oleh M Khozim, Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 1-2

[3] Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.  hlm.4

[4] Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.48


[1] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.  hlm 30

[2] Ibid. hlm. 1

[3] Ibid. Hlm. 18


[1] Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm.19

[2] Ibid. Hlm. 20

[3] Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung,2004. Hlm. 13

[4] Kata ermeneutike sudah muncul dalam karya Plato yaitu Politicus, Epinomis, Definitiones, menurut W.R.M Lamb yang mempelajari karya-karya Plato menerjemahkan ermeneutike itu dengan “interpretasi”, lihat Jean Grondin, Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2007. Hlm. 51

[5] Jazim Hamidi, Op. Cit. hlm. 2

[6] Ibid. Hlm. 3-5

[7] Ibid. hlm. 27

[8] Poespoprodjo, Op.Cit. hlm. 11

[9] Cakrawala adalah tebaran pandangan yang merangkum dan mencakup segala yang dapat dilihat dari suatu titik pandang. Dalam suatu pemahaman historical dibicarakan masalah cakrawala dimana kesadaran historical hendak memandang masa lalu di dalam cakrawala historikalnya sendiri. Sebab dari itu akan ada perbedaan perangkat perasangka dimana masa kini dan masa lalu berada dalam cakrawala yang berbeda.fusi cakrawala ini yang menggabungkan prasangka-prasangka tersebut menjadi suatu pemahaman yang utuh. Lihat Poespoprodjo, Op.Cit. hlm.100-102

[10] Jazim Hamidi, Op.Cit. hlm.29

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Gregory Leyh, Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice, diterjemahkan oleh M Khozim, Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik, Nusa Media, Bandung, 2008

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005

Jean Grondin, Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2007

Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung,2004

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993

METODE PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum pada khususnya merupakan kegiatan dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang memang harus jelas dan lengkap agar dapat berjalan efektif, namun karena banyaknya kegiatan manusia dan terbatasnya kemampuan manusia mengatur seluruh kehidupannya membuat undang-undang itu tidak lengkap dan jelas. Oleh karena itu undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam peristiwa konkrit. Untuk dapat menerapkan undang-undang yang sifatnya abstrak kedalam peristiwa konkrit undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan agar sesuai dengan peristiwanya. Adakalanya kehidupan manusia yang tidak terbatas ini bahkan tidak sama sekali diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu kegiatan penemuan hukum adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapi menyangkut seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas. Untuk melakukan penemuan hukum tersebut telah terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum/argumentasi.[1] Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum.

A.    Metode Interpretasi

1.      Interpretasi menurut Bahasa

Metode interpretasi ini disebut dengan interpretasi gramatikal. Interpretasi ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

Contoh penggunaan interpretasi gramatikal, istilah menggelapkan dari pasal 41 KUHPidana ada kalanya ditafsirkan sebagai menghilangkan.

2.      Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dngan interpretasi telelologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah using atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu di undangkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Contoh penggunaan Interpretasi telelologis penafsiran kata barang pada pasal 362 KUH Pidana juga termasuk aliran listrik karena bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu. Padahal pada perumusan pasal tersebut perihal mengenai barang tidak menunjukkan kepada listrik.

3.      Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

Contoh penggunaan interpretasi sistematis adalah kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW saja, tetapi harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUH Pidana.

4.      Interpretasi Historis

Interpretasi historis ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Jadi merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan secara historis. Namun bagi ahli hukum penafsiran ini makin lama makin berkurang kegunaannya jika umur undang-undang tersebut semakin tua, karena memang masyarakat terus berkembang.

Contoh penerapan intepretasi historis jika ingin mengerti makna undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.

5.      Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian international ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

6.      Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus suatu perkara hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segara diganti dengan undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu hakim berfikir futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan berdampak berbeda, oleh karena itu hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yang berlaku saat itu.

Interpretasi ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa RUU yang akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan atau tidak, semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja.

B.     Metode Argumentasi/ Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum. berbeda dengan metode interpretasi metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) sedangkan pada metode interpretasi persitiwa tersebut sudah di atur di dalam undang-undang hanya saja pengaturannya masih belum jelas. Berdasarkan asas ius curia novit (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :

1.      Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Sebagai contoh dapat dilihat pasal 1576 BW, yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang di hadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya? Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara tersebut. Dengan metode analogi pertama-tama hakim mencari esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak, dan kemudia dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu juga peralihan hak. Dengan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan genus (peristiwa umum), sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah species (peristiwa khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Keismpulannya, hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

2.      Metode Argumentum a Contrario

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh ketentuan adanya masa iddah dan waktu menunggu bagi seorang janda yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 yahun 1975. Namun bagaimana halnya dengan seorang duda? Apakah mempunyai masa iddah? Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memang secara tegas tidak mengatur mengenai masa iddah bagi seorang duda, oleh karena itu dengan digunakannya logika a  contrario, yaitu memperlakukan kebalikannya dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak kawin lagi.

3.      Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan hukum itu sendiri? akibatnya ruang lingkupnya dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam yurisprudensi putusan HR 31 Januari 1919 kasus Lindenbaum vs Cohen yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.


[1] Istilah metode argumentasi ini digunakan oleh Sudikno Mertokusumo, selain istilah metode argumentasi pada umumnya digunakan istilah metode konstruksi hukum yang pada intinya sama yaitu digunakan pada saat terjadinya kekosongan hukum.