PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING) MELALUI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Oleh : Rega Felix, S.H.

 

Pendahuluan

Pembiayaan murabahah sampai dengan saat ini menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Melalui skema murabahah nasabah membutuhkan sejumlah dana untuk membeli aset tertentu, dan untuk itu nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli aset tersebut melalui pihak bank untuk selanjutnya nasabah akan membayarnya secara menyicil.

Dalam suatu pembiayaan murabahah, kondisi perekenomian yang selalu berubah mempengaruhi kondisi usaha nasabah, kondisi tersebut dapat menjadikan kemampuan nasabah untuk membayar utang murabahah menjadi berkurang atau nasabah membutuhkan tambahan modal untuk menyesuaikan usahanya dengan kondisi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka dimungkinkan dalam suatu pembiayaan yang sedang berjalan, nasabah mengajukan pembiayaan ulang (refinancing).

Prinsip dalam transaksi berdasarkan syariah adalah adanya underlying asset yang menjadi dasar transaksi, oleh karena itu skema murabahah tidak dapat digunakan untuk membiayai ulang/melunasi pembiayaan murabahah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk proses refinancing adalah melalui penerapan akad musyarakah mutanaqisah.

 

Konsep Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah merupakan salah satu moda pembiayaan perbankan syariah. Dalam istilah lain musyarakah juga dikenal dengan istilah syirkah. Secara terminologi istilah musyarakah atau syirkah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu partnership (diartikan dalam bahasa Indonesia : kemitraan). Dalam metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk begabung dalam suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. Prinsip utama dalam pembiayaan musyarakah adalah penerapan profit and loss sharing principle. Berdasarkan prinsip tersebut maka pengembalian keuntungan bagi bank tidak didasarkan kepada bunga/interest melainkan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Kaidah dasar dalam pembiayaan musyarakah adalah al-ghunm bi al-ghurm yaitu untung muncul bersama resiko, dengan demikian dalam pembiayaan musyarakah jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian bukan karena kesengajaan/kelalaian nasabah maka pihak bank juga menanggung kerugian berdasarkan proporsi modalnya, sedangkan jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan maka pihak bank mendapatkan keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Skema pembiayaan musyarakah dianggap lebih adil dibandingkan dengan penerapan bunga yang fixed and predetermined karena penerapan bunga dapat memicu ketidakadilan ketika nasabah mengalami kerugian karena perubahan iklim ekonomi yang mempengaruhi usaha nasabah.

Dalam praktik bisnis, akad musyarakah mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangan akad musyarakah adalah musyarakah mutanaqisah. Istilah musyarakah mutanaqisah disebut juga oleh Muhammad Taqi Usmani dengan isitilah diminishing musyarakah (Muhammad Taqi Usmani, An Introduction To Islamic Finance, tanpa penerbit, Karachi, 1998, hlm. 57). “Diminishing” mempunyai arti dalam bahasa Indonesia yaitu “berkurang”, hal ini mempunyai arti porsi modal (hishsah) bank dalam syirkah berkurang akibat pembelian oleh nasabah. Hal ini sebagaimana definisi yang yang diberikan dalam fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 yang menyatakan musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Karena ada pembelian porsi modal (hishsah) dalam syirkah oleh nasabah maka dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah terdiri dari kombinasi akad antara akad musyarakah dan akad jual beli (al-bai’). Unsur penting yang terdapat dalam akad musyarakah mutanaqisah adalah adanya janji dari pihak bank untuk menjual hishsah-nya secara bertahap kepada nasabah dan nasabah berkewajiban untuk membelinya. Ketentuan penting tersebut telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanaqisah, dan dengan ditetapkannya fatwa tersebut maka janji tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga jika salah satu pihak tidak menunaikan janji-nya, maka pihak yang tidak menunaikan janji-nya dapat dipaksakan secara hukum untuk menunaikan janji-nya.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanaqisah adalah aset musyarakah mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain. Jika aset syirkah menjadi objek ijarah, maka ujrah dari pembayaran sewa atas objek tersebut menjadi keuntungan syirkah yang selanjutnya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad musyarakah mutanaqisah. Pada umumnya hasil keuntungan nasabah akan dialokasikan untuk pembelian hishsah dari bank, sehingga pada akhir masa syirkah nasabah telah memiliki seluruh aset tersebut.

 

Skema Refinancing Pembiayaan Murabahah Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah

Melalui pembiayaan murabahah, nasabah membeli barang yang dipesannya dari bank, sehingga barang tersebut menjadi milik nasabah, namun nasabah mempunyai kewajiban membayar harga jual barang tersebut secara dicicil. Ketika pembiayaan murabahah sedang berjalan dapat dimungkinkan terjadi penurunan kondisi usaha nasabah sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran angsuran nasabah. Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan atau dilakukan pembiayaan ulang (refinancing) atas pembiayaan lama nasabah.

Pembiayaan murabahah tidak mungkin dilakukan refinancing dengan akad murabahah kembali, karena tujuan pembiayaan dalam murabahah adalah pembelian barang sehingga tidak dapat digunakan untuk pelunasan utang tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat dilakukan refinancing terhadap pembiayaan murabahah salah satunya adalah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah.

Melalui akad musyarakah mutanaqisah pihak bank membeli kembali sebagian porsi aset yang dibiayai melalui akad murabahah, sehingga porsi kepemilikan atas aset tersebut menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Uang hasil pembelian sebagian aset tersebut kemudian digunakan untuk melunasi utang murabahah sebelumnya.

Bank memiliki porsi kepemilikan atas aset tersebut (hishsah), oleh karena itu bank dapat menyewakan aset yang dimiliki kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Hal ini dimungkinkan sebagaimana dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanaqisah yang membolehkan aset tersebut di-ijarah-kan kepada syarik. Berdasarkan akad ijarah, nasabah berkewajiban membayar ujrah yang selanjutnya hasil pembayaran ujrah dapat dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad musyarakah mutanaqisah.

Pada dasarnya bank tidak membutuhkan aset yang dibiayai tersebut, sehingga hishsah bank selanjutnya akan dibeli oleh nasabah secara bertahap. Pada umumnya hishsah tersebut akan dibagi per-unit tergantung dengan jangka waktu pembiayaan. Sebagai contoh jika porsi kepemilikan bank sebesar 80% dari total nilai aset sebesar Rp100.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan adalah selama 12 bulan, dan pembelian hishsah bank akan dilakukan setiap bulannya, maka per-unit dari hishsah bank yang akan dijual adalah 80% dibagi 12 bulan yaitu 6,67% per-bulannya. 80% dari total nilai aset adalah Rp80.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan maka nasabah membeli per-unit hishsah bank senilai Rp6.666.667,- tiap bulannya. Selanjutnya porsi kepemilikan bank akan semakin berkurang seiring dengan pembelian oleh nasabah.

Pembelian hishsah bank ditujukan untuk pengembalian modal pokok bank, sedangkan keuntungan pihak bank didapatkan dari ujrah atas aset yang disewakan kepada nasabah. Aset tersebut terikat dengan akad syirkah antara pihak bank dan nasabah, sehingga pembayaran ujrah tersebut menjadi keuntungan bersama para peserta syirkah (syarik) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hak nasabah atas keuntungan dari syirkah kemudian dialokasikan untuk pembelian hishsah dari bank kepada nasabah, sehingga secara ril tidak ada keuntungan yang diberikan secara langsung kepada nasabah, namun diakhir masa syirkah nasabah akan mendapatkan porsi kepemilikan aset tersebut secara keseluruhan.

Skema penerapan akad musyarakah mutanaqisah seperti di atas menjadi solusi bagi perbankan syariah ketika nasabah membutuhkan pembiayaan ulang atas pembiayaan lama-nya. Sejalan dengan hal tersebut DSN-MUI juga telah menetapkan fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah yang salah satunya adalah dengan skema penerapan akad musyarakah mutanaqisah, oleh karena itu saat ini sudah ada payung hukum yang kuat dalam rangka menerapkan akad musyarakah mutanaqisah untuk proses refinancing.

 

File PDF :

Pembiayaan Ulang (Refinancing) Melalui Akad MMQ_Rega Felix

Advertisements

POTENSI PENERAPAN AL-IJARAH AL-MAUSHUFAH FI AL-DZIMMAH OLEH PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Rega Felix, S.H.

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2016 DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 mengenai produk baru yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah yaitu fatwa mengenai akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah (IMFD). Akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah merupakan akad sewa-menyewa, namun objek yang disewakan belum ada pada saat dilakukan akad. Dalam akad IMFD hanya disebutkan sifat, kuantitas, serta spesifikasi atas objek yang akan disewakan. Akad IMFD dapat diterapkan dengan syarat penetapan sifat, kuantitas, dan spesifikasi objek yang akan disewakan tersebut harus jelas agar terhindar dari gharar. Ditetapkannya fatwa mengenai IMFD membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasarnya, karena dalam praktik bisnis banyak kebutuhan transaksi terhadap objek yang sedang/akan dibangun. Melalui tulisan singkat ini akan diuraikan bagaimana potensi al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dapat diterapkan oleh perbankan syariah sebagai produk penyaluran pembiayaan.

Konsep Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah (Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016) akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (‘ain) atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas, dan kualitas (spesifikasi). Perbedaan al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dengan ijarah lainnya adalah barang atau jasa pada al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah belum ada pada saat akad, jadi manfaat atas barang atau jasa menggunakan mekanisme pemesanan seperti pembiayaan berdasarkan salam atau istishna.

Mayoritas ulama menyatakan kebolehan IMFD berdasarkan diperbolehkannya salam menurut syariah. Para ulama berpandangan bahwa ijarah mempunyai kesamaan dengan jual-beli yaitu jual-beli terhadap manfaat barang. Dasar kebolehan IMFD adalah diperbolehkannya salam, karena itu mengenai hukum yang mengatur IMFD ini para ulama berbeda pendapat apakah didasarkan pada aturan mengenai ijarah atau salam. Perbedaan ini mempunyai implikasi dalam pelaksanaannya seperti permasalahan pembayaran ujrah dalam akad IMFD. Jika dasar hukum yang mengatur IMFD adalah salam maka pembayaran ujrah harus dilakukan secara tunai pada saat akad, sedangkan jika dasar hukum yang mengatur IMFD adalah ijarah maka pembayaran ujrah dapat dilakukan dengan cara diangsur atau ditangguhkan sebagaimana akad ijarah lainnya.

Jika pembayaran ujrah harus dibayar tunai pada saat akad seperti pada akad salam, maka IMFD ini akan sulit diterapkan dalam praktik, karena pada umumnya akad IMFD digunakan sebagai sub-kontrak dari akad lainnya seperti akad musyarakah mutanaqisah. Berdasarkan hal tersebut kesepakatan dalam standar syariah yang dibentuk oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) di Bahrain adalah jika akad tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan kontrak salam, maka boleh dilakukan pembayaran secara tidak tunai. Pendapat tersebut juga diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 yang menyatakan : “ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan”. Konsep mekanisme pembayaran ujrah dalam IMFD ini menjadikan IMFD menjadi solusi atas pembiayaan terhadap barang yang belum ada/akan dibangun.

Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Pada hari yang sama DSN-MUI menetapkan fatwa IMFD, DSN-MUI juga menetapkan fatwa penerapan IMFD untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang belum dibangun (inden). Jika melihat pertimbangan dalam fatwa tersebut memang salah satu pertimbangan penetapan fatwa tersebut adalah didasarkan pada permohonan fatwa untuk KPR iB Indent dari Bank Permata Syariah Nomor: 22/SYA-PRODUCT/SKV/v/20I3 tertanggal 23 Mei 2013. Menurut fatwa tersebut akad IMFD menjadi akad pelengkap dari akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) atau Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). IMFD menjadi solusi agar pengembalian keuntungan bagi bank dapat dilakukan jika rumah tersebut belum dibangun.

Pembiayaan perumahan dengan pola musyarakah mutanaqisah (MMQ) dalam implementasi perbankan syariah diwujudkan dalam akad antara Bank syariah dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan suatu barang (benda), dimana aset tersebut menjadi milik bersama. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana kepada Bank untuk membeli  bagian atau porsi tertentu dari objek yang diperjanjikan.  Dalam suatu pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah terdapat bagi hasil yang harus diberikan atas usaha tertentu, oleh karena itu pembelian suatu rumah berdasarkan prinsip musyarakah juga harus menghasilkan keuntungan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka akad musyarakah mutanaqisah dapat dikombinasikan dengan akad ijarah di mana ujrah dari akad ijarah tersebut menjadi keuntungan yang selanjutnya akan dibagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika pembiayaan dilakukan terhadap rumah yang sedang dibangun maka ijarah biasa tidak dapat diterapkan karena manfaat atas barang/usufruct belum dapat diserahkan kepada penyewa pada saat akad dilakukan. Berdasarkan alasan tersebut maka akad yang digunakan untuk sewa rumah yang sedang dibangun adalah akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah. Melalui penerapan akad IMFD walaupun barang yang hendak disewa belum ada, namun transaksi sewa-menyewa sudah dapat dilakukan di depan, sehingga selama rumah sedang dibangun pembayaran angsuran oleh nasabah yang menjadi keuntungan bank sudah dapat dilakukan.

Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Untuk Pembiayaan Proyek

Di Indonesia akad IMFD ini belum pernah diterapkan untuk skema pembiayaan proyek yang besar, sedangkan di luar negeri IMFD sudah diterapkan untuk pembiayaan proyek yang membutuhkan dana besar (seperti proyek infrastruktur). Beberapa contoh penerapan akad IMFD untuk pembiayaan proyek infrastruktur adalah proyek pembangunan Doraleh Container Port di Djibouti. Proyek ini melibatkan sindikasi dua sistem perbankan yang berbeda yaitu antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (skema ini sering disebut dengan multi-tranche transaction). Skema pembiayaan syariah yang digunakan dalam proyek tersebut adalah kombinasi antara akad musyarakah, istishna, dan IMFD.

Penerapan IMFD untuk pembiayaan proyek pada umumnya dikombinasikan dengan akad istishna. Akad istishna digunakan untuk pemesanan atas suatu barang tertentu (dalam hal ini proyek yang dibiayai) yang dibuat oleh sani’ (ahli). Skema istishna-IMFD dilakukan dengan cara pihak bank memesan barang (proyek yang dibiayai) kepada perusahaan pelaksana proyek (nasabah) untuk dimiliki pihak bank. Akad istishna merupakan akad jual-beli, oleh karena itu akan terjadi peralihan kepemilikan atas aset proyek yang dibiayai kepada pihak bank. Setelah kepemilikan aset tersebut berada pada pihak bank, maka pihak bank dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada perusahaan pelaksana proyek dan perusahaan tersebut diwajibkan membayar ujrah/sewa kepada pihak bank yang akan menjadi keuntungan bagi bank.

IMFD menjadi solusi ketika pembiayaan proyek yang membutuhkan dana sangat besar dan modal bank syariah yang terbatas. Karena kecukupan modal perbankan syariah terbatas, maka  skema multi-tranche transaction dengan perbankan konvensional tidak dapat dihindarkan. Melalui IMFD, ujrah yang menjadi keuntungan bank dapat disesuaikan dengan skema pengembalian keuntungan bank konvensional, karena penetapan ujrah lebih fleksibel dan dapat ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam menentukan ujrah pihak bank syariah dapat menjadikan LIBOR sebagai benchmark, sehingga pembayaran angsuran antara bank syariah dan bank konvensional mempunyai rate yang ekuivalen. Skema istishna-IMFD untuk pembiayaan proyek juga lebih fleksibel dibandingkan dengan melalui penerapan murabahah karena skema murabahah hanya terbatas pada pembelian barang-barang yang ada untuk kebutuhan proyek sehingga jasa konstruksi tidak termasuk dalam objek murabahah. Hal ini menjadikan melalui skema istishna-IMFD porsi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek dapat lebih besar dibandingkan dengan skema murabahah.

Penutup

Dengan ditetapkannya fatwa mengenai al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah (IMFD) oleh DSN-MUI membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasarnya secara khusus pembiayaan terhadap aset yang belum ada/akan dibangun seperti pembiayaan kepemilikan rumah yang belum dibangun dan pembiayaan proyek, selain itu IMFD juga berpotensi diterapkan untuk pembiayaan multi jasa di mana jasa yang diberikan akan dilakukan di masa yang akan datang karena akad ijarah tidak terbatas pada manfaat atas barang saja tetapi termasuk jasa. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali potensi-potensi penerapan IMFD oleh perbankan syariah agar akad IMFD ini dapat benar-benar berguna bagi perkembangan perbankan syariah.

PDF File :

Potensi Penerapan Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah Oleh Perbankan Syariah_Rega Felix

 

POLITIK HUKUM AGAMA DALAM TIMBANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

Oleh Rega Felix

A.   PENDAHULUAN
Dalam sejarah peradaban manusia hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Perdebatan itu berkisar pada apakah agama mempunyai suatu wilayah dalam politik atau agama hanya berada pada wilayah pribadi saja. Sekulerisasi agama dengan negara adalah pilihan yang diambil oleh masyarakat Barat setelah masa-masa pencerahan di Eropa. namun dalam kenyataannya praktik keagamaan selalu tak pernah terpisah dari dunia politik, walau suatu negara menganut paham sekuler.[1] hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tuntutan dasar dalam kehidupan manusia yang aktualisasinya tak bisa dipersempit.
Agama disatu sisi menuntut kebebasan dalam beragama dimana tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama dan disisi lain menuntut agar ajarannya termanifestasi secara luas bahkan dalam masyarakat. Manifestasi ajaran agama dalam masyarakat luas menuntut adanya ruang bagi agama dalam politik. Karena politik selalu berjalan berdampingan dengan hukum maka tuntutan agama untuk memanifestasikan hukum agamanya dalam politik hukum juga tak dapat dihindari.
Di Indonesia sendiri perdebatan hubungan antara agama dengan Negara mewarnai perpolitikan di Indonesia. Dari sebelum kemerdekaan perdebatan ini sudah dimulai hingga sekarang ini. Gerakan-gerakan politik berlandaskan agama telah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia. Ambiguisitas hubungan antara agama dengan negara ini yang kadangkala selalu terjadi salah paham dimasyarakat. begitupula Makna sekulerisasi yang tidak jelas dan batas-batas agama dan politik tidak pernah ada kesepakatan yang jelas. Dari penjelasan diatas maka kita tentukan masalah yang ingin dijawab yaitu ; Bagaimanakah kedudukan agama dalam wacana politik hukum? Apa syarat-syarat pelaksanaan politik hukum agama agar sesuai dengan prinsip kebebasan beragama?

B.   AGAMA, POLITIK, DAN HUKUM

1.    Agama dan Kebebasan beragama

Agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan agama ada sejak manusia ada. Menurut Peter Berger agama adalah suatu kebutuhan dasar manusia, Sebab agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam aturan dalam hidup manusia. Ternyata terdapat bahaya kekacauan berhubung adanya derita dan kematian yang mau merusak hidup, tidak ada jalan lain untuk membela diri terhadap kekuatan-kekuatan negatif daripada jalan agama, maka agama menjamin kepastian hidup.[2]Agama tak bisa terlepas dari hubungan manusia dengan yang transenden atau biasa yang disebut Tuhan. karena tujuan utama agama itu sendiri adalah mengantarkan manusia kepada realitas transenden tersebut. Penghayatan manusia terhadap realitas transenden bukan hanya sekedar hasil refleksi intelektual saja tetapi juga sebagai jalan hidup yang menuntut sikap percaya kepada Tuhan disertai penyerahan diri secara menyeluruh. Menurut Karl Jaspers yang menyeluruh itu adalah transendensi Tuhan dan dunia, sedangkan kenyataan kita sebagai manusia adalah eksistensi.[3] Dengan demikian dapat dikatakan penghayatan eksistensi kita akan mengarah kepada kemenyeluruhan yaitu Tuhan, Itulah agama suatu penghayatan manusia terhadap Tuhan. Menurut Murtadha Muthahhari agama itu adalah fitrah manusia, dimana didalam manusia terdapat fitrah menalar dan fitrah merasa, keduanya mengarahkan kepada Tuhan baik secara nalar maupun perasaan.[4]Jika fitrah adalah kondisi asali manusia maka agama tidak mempunyai sifat memaksa, karena  agama memang sudah melekat dalam tiap eksistensi manusia. Agama berfungsi hanya menopang manusia menemukan fitrahnya, jadi bisa dikatakan agama itu untuk hidup manusia, bukan hidup manusia untuk agama. Penghayatan manusia terhadap realitas transenden tak bisa ditetapkan secara objektif karena berhubung dengan realitas yang tak terbatas itu sendiri dan itu hanya dirasakan secara eksistensial oleh pribadi. Menurut Jasper Tuhan adalah suatu keterbukaan yang tak kunjung beku dalam penghayatan manusia.[5]Karena pengalaman keberagamaan bersifat eksistensial yang pribadi maka tidak ada unsur paksaan dalam agama. Dengan demikian untuk beragama kita dituntut dalam keadaan bebas, Dengan bebas manusia bisa beriman. Karl Jaspers mengungkapkan makin sejati kebebasan seseorang, makin kuat kepastiannya tentang Tuhan.[6]  Lebih lanjut ia menyatakan hubungan manusia dengan Tuhan hanya menjelma dalam pertautannya dengan kebebasan, ia hanya timbul pada individu bilamana dari pengukuhannya yang kita terhadap hidup ia melangkah kepada dirinya sendiri, yaitu ke suatu wilayah yang sungguh-sungguh bebas dari dunianya, yang memungkinkannya bebas dari dunianya, sebab ia hidup dalam hubungan dengan Tuhan.[7] Selain itu Komaruddin Hidayat mengatakan adanya ruang kebebasan yang dimiliki manusia bisa saja kita tafsirkan bahwa Tuhan demikian menghargai kualitas dan posisi manusia untuk tumbuh sebagai makhluk yang dewasa dan merdeka dengan bekal akal dan nuraninya.[8]Karena begitu vitalnya kebebasan beragama dalam kehidupan manusia maka kebebasan beragama ini mendapatkan jaminan hukum dalam article 18 UDHR yang berbunyi : “everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice worship, and observance. Secara konstitusional kebebasan beragama ini juga dijamin dalam pasal 28E UUD 1945  yang berbunyi “ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dan pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

2.    Politik dan Hukum
Menurut Aristoteles manusia adalah  “zoon politicon” bisa dikata manusia tak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan yang lain, karena itulah manusia berpolitik. Politik pada hakikatnya adalah cara agar manusia mencapai hidup yang baik dalam masyarakat, politiklah yang menentukan bagaimana cara mencapainya. Menurut  Miriam Budiarjo politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis, usaha menggapai “the good life” ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.[9]Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur penting yaitu adanya pengaturan, tujuan bersama, dan cara melaksanakannya. Pengaturan digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan ini diperlukan adanya kekuasaan serta wewenang untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasif maupun paksaan, dengan ini maka suatu masyarakat diperlukan suatu institusionalisasi agar tujuan masyarakat itu bisa tercapai.
Lalu bagaimanakah hubungan politik dengan hukum? Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa politik memunyai tujuan untuk mencapai masyarakat yang diciptakan maka hukum menjadi “alat” untuk mengantar kepada tujuan yang hendak dicapai. Hukum memberikan kepastian akan jalannya roda politik menuju cita-citanya.
Berdasarkan pandangan Cicero ubi societas ibi ius atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka berlaku pula dimana ada masyarakat disitu ada politik dan dimana ada politik disitu ada hukum, karena semuanya saling berkaitan.  Bahkan bisa dibilang bahwa “hukum adalah produk politik”. Menurut mahfud md hukum sebagai produk politik bisa dilihat pada tataran das sein apabila kita memandang hukum sebagai undang-undang, karena pembentukan undang-undang merupakan proses politik di ruang legislasi.[10] Disitulah terjadi kehendak politik yang saling bersaingan yang mencipta resultante berupa produk hukum. Dan produk hukum itu menjadi komando dalam suatu jalannya masyarakat dimana yang memegang kekuasaan mempunyai “authority” berdasar hukum yang ada untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.
Karena hukum adalah produk politik maka aka nada konfigurasi politik yang menjadikan hukum tersebut agar sesuai dengan suatu cita-cita politik tertentu. Darisinilah lahir suatu studi yang bernama politik hukum. Padmo wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.[11] Menurut mahfud md politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum  yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.[12] Dari dua definisi tersebut bisa kita ambil esensi dari politik hukum adalah adanya kebijakan dasar yang menentukan hukum itu nantinya. Dengan adanya politik hukum ini kita bisa menganalisa kepentingan-kepentingan apa yang terjadi dari lahirnya suatu hukum.

C.   POLITIK HUKUM AGAMA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

1.    Agama dalam Wacana Politik Hukum

Untuk memahami apakah agama mempunyai kedudukan dalam wacana (diskursus) politik hukum pertama kita harus menelaah dimensi keagamaan itu sendiri, apakah keagamaan hanya menyangkut dimensi pribadi (dimensi spiritual yang menyangkut hubungan langsung dengan Tuhan) atau menyangkut pula dimensi publik (menyangkut hubungan antar sosial). Emile Durkheim dengan teorinya menempatkan agama pada dimensi publik yang sangat tinggi. Ia mengatakan bahwa yang dinamakan agama itu sendiri adalah masyarakat. Agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu kedalam kesatuan masyarakat dengan simbol-simbol suci. Menurut Durkheim bahwa “aku” individu sebenarnya adalah “Aku” yang lain yang tiada lain itu adalah masyarakat, dan masyarakat itulah yang menjadi agama.[13] Pandangan Durkheim ini menghilangkan aspek-aspek transendensi ke arah ilahiah karena baginya yang ilahi adalah masyarakat itu sendiri. Kritik kepada Durkheim tentu datang seperti  dari  Muthahari, ia mengatakan dimana tidak ada dualitas antara “aku” sebagai individu maupun “aku” sebagai masyarakat karena faktanya aku sebagai individu tak selalu harus mengikuti masyarakat, ia masih mempunyai kebebasan bahkan dapat pula bertentangan dengan masyarakat.[14] Dengan demikian tiada determinasi mutlak terhadap masyarakat. Muthaharipun masih menempatkan fitrah ilahi yang mentransenden kepada Tuhan.
Lalu bagaimana agama yang pribadi bisa sekaligus publik? Hal ini dapat dilihat dari misi setiap agama tidak hanya sebagai upaya transendensi pribadi tetapi juga upaya penyelamatan seluruh manusia. Dengan demikian agama tidak hanya sebagai ritual belaka tetapi juga menyangkut seluruh kehidupan manusia termasuk bermasyarakat. Muthahhari memberikan gambaran perjalanan manusia menuju, dengan dan dari Tuhannya sebagai berikut :[15]Perjalanan manusia dari diri menuju Tuhan
Perjalanan manusia bersama Tuhan dalam Tuhan, untuk mengenalnya
Perjalanan manusia bersama Tuhan menuju makhluk-Nya
Perjalanan manusia bersama Tuhan diantara makhluk-Nya untuk menyelmatkan mereka
Upaya menyelamatkan makhluk-lah yang menjadi dimensi publik sebuah agama, maka dari itu suatu agama pasti menuntut adanya perbuatan amal shaleh bagi sesamanya. Karl Jaspers mengatakan eksistensi manusia baru sampai terwujud jika ia memberanikan diri secara radikal dan tanpa syarat menyerahkan diri kepada orang lain.[16] Jaspers menekankan adanya intersubjektifitas dalam masyarakat, bahkan puncak eksistensi manusia dapat terlihat dalam masyarakat. Jaspers tidak menolak transendensi kepada Tuhan tetapi ia menekankan eksistensinya harus teraktualisasi kepada orang lain. Bisa dikatakan bahwa keagamaan seseorang menuntut ke-publik-annya pula.
Didalam ajaran Islam terdapat dua dimensi ibadah yaitu ibadah mahdah (ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhannya) dan ibadah muamallah (ibadah yang berhubungan dengan antar sesama manusia) kedua-duanya tak terpisahkan sebagai agama. Terlebih lagi dalam kitab sucinya mengatur pula hubungan individu dengan masyarakat, seperti adanya aturan mengenai keluarga, aturan mengenai waris, aturan mengenai jual-beli, bahkan sampai kepada aturan mengenai pelaksanaan pidana. Pelaksanaan seluruh aturan tersebut membutuhkan suatu institusi dalam penegakkannya dalam masyarakat. Maka dari itu umat Islam tidak menghendaki adanya paham sekularisme.
Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak yang menghendaki nilai-nilai agama dijadikan sebagai sumber peraturan resmi. Kita bias lihat kepada hasil penelitian csrc dengan menggunakan 1500 sampel terpilihnya sebanyak 62% setuju agar nilai agama dijadikan sebagai sumber peraturan resmi sedangkan 38% tidak setuju.[17]Tuntutan agama dalam sejarah perpolitikan indonesiapun tak pernah sepi. Agama telah berakar dalam budaya Indonesia khususnya Islam. Ketika mendekati kemerdekaan hubungan antara agama dan Negara menjadi polemik cukup panas, terlihat dari perdebatan panjang antara Soekarno dan Natsir semenjak 1940 yang gagasan-gagasan masing-masing ditulis dalam majalah panji Islam.[18]  Perdebatan menjadi semakin sengit saat sidang BPUPKI dimana antara kubu Islam yang menghendaki Islam dengan menjalankan syariatnya menjadi dasar Negara dengan kubu nasionalis yang mengedepankan kesatuan bagi seluruh rakyat tanpa dominasi suatu agama. Kompromi politik dilakukan sampai sila pertama pancasila dalam versi piagam Jakarta yang semula terdapat tujuh kata untuk menjalankan syariat dihilangkan dan diganti dengan “Ketuhanan yang maha esa”. Hal itu mengecewakan umat Islam yang mendukung piagam Jakarta tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan syariat Islam. Sampai pada masa demokrasi parlementer ketika upaya pembaharuan konstitusi melalui badan konstituante dilakukan, masalah dasar Negara ini kembali diangkat.[19] Pembahasan itu tak kunjung usai sampai Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tahun 1959 dan semenjak itu lahirlah demokrasi terpimpin dengan ideologi Soekarno. Beberapa partai Islam dibubarkan karena dianggap sebagai kontra revolusi. Sampai akhirnya Soekarno jatuh maka masa berubah menjadi era orde baru. Tujuan politik utamanya adalah stabilisasi pemerintahan dengan ide pembangunan. Agama-pun pada saat itu berada dibawah naungan pembangunan. Walau dibawah ide pembangunan, pemikiran Islam masih tetap berjalan terutama terlihat pada sosok Nurcholis Madjid yang mengusung pembaharuan pemikiran Islam dengan ide kontroversialnya tentang “sekulerisasi” dan slogan “Islam yes, partai Islam No”.[20] setelah orde baru runtuh dan masuk era reformasi dimana keran demokrasi dibuka besar-besar sehingga berbagai warna dalam masyarakat dan perpolitikan tumbuh di Indonesia. Menjamurnya gerakan-gerakan radikalisme agama juga dengan oposisinya liberalisasi agama mewarnai peta politik Indonesia. Hal ini berdampak pada corak politik hukum di Indonesia, dimana para simpatisan agama berusaha mengangkat hukum agamanya ketingkat perundang-undangan, tak hanya pada level nasional saja tetapi juga pada level daerah. Semenjak dibukanya pintu otonomi daerah, daerah merasa mempunyai wewenang luas untuk mengatur masyarakatnya secara mandiri. Dengan adanya ini kita bisa lihat pula hubungannya dengan pergerakan agama dimana banyak menjamurnya perda-perda yang berbasiskan syariah.
Darisini kita dapat lihat bahwa agama sangat mewarnai wacana politik hukum. Didalam Negara demokrasi, Negara tidak boleh menghalangi rakyatnya untuk memanifestasikan ajaran agamanya. Namun perlu juga diperhatikan jangan sampai manifestasi ajaran agamanya justru membatasi kebebasan orang lain. Dari prinsip inilah bisa dicapai “common platform” untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

2.    Syarat-syarat pelaksanaan politik hukum agama berdasar prinsip kebebasan beragama

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa agama mempunyai dimesi pribadi sekaligus dimensi publik. Dimensi pribadi berhubung dengan aspek-aspek pribadi dengan Tuhannya secara langsung, disinilah sebagai pribadi berhadapan dengan realitas transendennya. Hal ini dapat dirasakan ketika seseorang sedang berdoa atau shalat dalam Islam, perasaan dia dengan Tuhannya hanya bisa dirasakan sendiri. Dan untuk merasakan rasa spiritualnya seseorang tidak boleh berada dalam tekanan dalam artian ia harus dalam kondisi bebas sehingga ia bisa menghayati secara utuh hubungannya dengan Tuhan.
Pada dimensi publik kepercayaan seseorang tersebut dihadapkan kepada relatifitas nilai, karena ia berhubungan dengan hal-hal duniawi. dalam suatu masyarakat yang terjadi adalah jalinan antar sistem nilai. Karena perbedaan nilai itu adalah hal yang mungkin maka munculnya konflik adalah karena hal ini, Yang paling penting darisini adalah adanya suatu pola intersubjektifitas, hal ini bisa dibangun jika ada suatu kenyataan objektif yang menyatukannya. Sebagai contoh A seorang Islam dan B seorang Kristen mereka dapat bersatu jika kedua-duanya dihadapkan pada suatu kenyataan yang sama, sehingga mereka harus membangun suatu tujuan bersama dalam landasan objektif yang nyata. Misal mereka berdua-duanya dalam satu kondisi yang sama yaitu penjajahan, kedua-duanya tak bisa hanya memaksakan nilai pribadinya untuk melawan penjajahan. keduanya harus menyisihkan sebagian aspek-aspek pribadinya seperti agama untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama yang objektif yaitu kemerdekaan. Hanya dengan itulah keduanya bisa mencapai kemerdekaan dan bersatu, dengan tetap menyimpan keyakinan dalam pribadinya. Kemerdekaan disini adalah suatu kenyataan objektif yang dihadapi bersama. Jika salah satu memaksakan nilai pribadinya dalam suatu kenyataan yang objektif itu sama saja seperti penjajahan keyakinan. Dan tiap penjajahan tidak akan pernah mencapai kebersamaan, sehingga tidak akan tercipta kemerdekaan. Variabel apa saja yang menentukan pola intersubjektif ini berjalan secara baik dalam kenyataan yang objektif? Yang perlu diperhatikan adalah adanya kesadaran yang meliputi :
1. Kesadaran akan adanya perubahan
suatu nilai yang diyakini seseorang ketika dihadapkan dengan realitas kenyataan bisa saja berubah seiring dengan berubahnya kenyataan. Hal ini tak bisa dipungkiri karena nyatanya memang manusia hidup dalam perubahan. Darisinilah penting adanya manusia yang menyadari bahwa seluruh manusia mengalami perubahan.
2. Kesadaran akan sejarah
Seseorang harus menyadari bahwa ia berada dalam suatu kontuinitas sejarah, sehingga ia hidup dalam dimensi waktu masa lalu-masakini-masa depan. Dengan adanya kesadaran ini manusia menyadari akan membentuk masa depan melalui masa lalu dan masa kini
3. Kesadaran kolektif
Manusia harus menyadari bahwa ia hidup tak sendiri, ia saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu eksistensi keberadaan manusia tergantung kepada masyarakat dimana dalam keberadaannya terdapat tuntutan kolektif
4. Kesadaran akan kebebasan
Kesadaran kolektif bukan berarti memasung tiap kehendak individu, kesadaran kolektif hanya untuk menopang bahwa dengan kebersamaannya manusia bisa menghayati kebebasannya. Walaupun penghayatan kebebasan bersifat subjektif tetapi kenyataan akan adanya kebebasan dalam diri manusia adalah hal yang objektif.
Karena politik hukum agama adalah dimensi publik dari agama maka dituntut objektifitasnya dalam menjalaninya. Penting kiranya memperhatikan kesadaran-kesadaran objektif yang telah dipaparkan. Dari situ maka kita dapat melihat syarat-syarat yang harus dilakukan apabila ingin membawa agama dalam politik hukum agar tidak bertentangan dengan kebebasan beragama. Hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
1. Prinsip peralihan dari motif teologi ke motif sosiologi
Pada dasarnya teologi adalah wacana pengetahuan tentang Tuhan yang transenden.[21] Karena objek penelitiannya yang transenden maka tujuan teologi bukanlah pengetahuan itu sendiri melainkan nanti apa yang disebut dengan “keimanan”/faith.[22] Keimanan itu sendiri tidak ada ukurannya karena ini menyangkut kepada pribadi manusia dengan Tuhannya. Jadi pada ujungnya teologi sesungguhnya hanya bisa dihayati secara penuh melalui penghayatan pribadi karena memang yang menjadi pembahasannya yang transenden. Ketika suatu agama memasuki wilayah politik hukum maka ia dihadapkan kepada realitas sosial yang  kompleks, sehingga wajah dan artikulasinya menjadi berbeda dari perannya dalam konteks individu/pribadi. Perubahan,kontuinitas sejarah, kolektifitas, dan kebebasan adalah tuntutan mutlak dari realitas sosial, sehingga cabang sosiologi-lah yang mengkaji realitas sosial tersebut.
Agama dituntut agar sesuai dengan perkembangan sosial. Agama agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial wajib membuka diri pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Darisinilah doktrin-doktrin teologi harus dirubah kearah yang lebih objektif dengan ilmu sosiologi. Sesuai dengan prinsip agama untuk hidup manusia bukan hidup manusia untuk agama maka ketika hidup manusia begitu kompleks agama harus mau membuka diri terhadap realitas sosial yang ada agar agama benar-benar dapat menjadi petunjuk hidup manusia.
Kita dapat lihat contoh bagaimana peralihan ke motif sosiologi ini dapat lebih diterima. Terlihat pada undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun ibadah haji adalah ajaran agama Islam, tetapi motif yang digunakan disini lebih kepada kebutuhan masyarakat kareba semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang naik haji maka pemerintah dirasa perlu untuk melindunginya secara hukum agar orang yang pergi naik haji dapat secara tenang menjalankannya. Dalam konsideran ini dapat dipahami bahwa undang-undang ini merupakan jaminan atas kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Menurut Jazuni dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang mewajibkan seseorang yang menurut ajaran Islam wajib melaksanakan haji untuk melaksanakan haji. Dengan demikian Undang-undang ini tidak memaksakan berlakunya hukum islam mengenai haji, pun terhadap warga negaranya yang beragama islam. Dengan kata lain, materi undang-undang ini semata-mata mengenai masalah teknis administratif.[23] Kita bisa rasakan sendiri undang-undang ini begitu diterima oleh masyarakat.
2. Prinsip mayoritas melindung minoritas
Demokrasi tidak hanya harus dipandang secara formil saja yaitu hanya melihat pada suara mayoritas saja, tetapi demokrasi juga harus dipandang secara materil yaitu tidak ada satupun haknya dilanggar walaupun orang tersebut adalah minoritas. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi secara materil hak-hak minoritas harus dilindungi. Hal ini menyangkut pula kepada kelompok agama minoritas tidak boleh agama mayoritas memasung kebebasan agama minoritas.
Belakangan ini banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia seperti kasus Ahmadiyah, tragedi sampang antara sunni-syiah, hingga penutupan tempat-tempat ibadah. Semua korban yang terlanggar adalah para pemeluk agama minoritas. Ironisnya pelanggaran ini juga didukung oleh instansi pemerintah. Maraknya intimidasi terhadap ahmadiyah juga didukung dengan produk-prduk hukum secara resmi seperti lahirnya perda-perda yang melarang secara resmi kegiatan ahmadiyah. Hal ini seolah melegitimasi pelanggaran kebebasan beragama itu sebagai hal yang legal. Tentu produk-produk hukum yang memasung hak minortas perlu ditinjau kembali.

D.   KESIMPULAN
Secara teoritis agama mempunyai dimensi pribadi sekaligus juga dimensi publik sehingga agama mempunyai ruang dalam wacana politik hukum. Dan secara empiris praktik politik tidak pernah terlepas dari agama. Hal ini juga dapat terlihat pada sejarah perpolitikan di Indonesia itu sendiri dimana hubungan antara agama dan Negara menjadi perdebatan panjang dari sebelum kemerdekaan bahkan sampai saat ini.
Dalam memanifestasikan ajaran agama dalam ruang politik hukum perlu dilakukan objektifikasi. dan syarat-syarat untuk memasukan ajaran agama dalam politik hukum agar sesuai dengan prinsi kebebasan beragama itu adalah dengan menekankan prinsip:

  1. Prinsip peralihan dari motif teologi ke motif sosiologi
  2. Prinsip mayoritas melindungi minoritas

[1] Di Amerika yang merupakan negara sekuler sendiri dalam praktik politiknya tidak terlepas dari peran agama. Bahkan dalam studi politik di Amerika, agama menjadi variabel yang penting dalam menentukan jalannya perpolitikan. Lihat David C. Leege (Ed) dan Lyman A. Kellstedt (Ed), Rediscovering  the Religious factor in American Politics, Armonk, NY : M.E Sharpe, 1993. (diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Agama dalam Politik Amerika, Freedom Institute dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006). Hlm.75-78
[2] A.M. Romly, Fungsi Agama Bagi Manusia : Suatu Pendekatan Filsafat, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999. Hlm. 79
[3] Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005. Hlm. 100
[4] Murtadha Mutahhari, Al-Fitrah, Mu’assasah al ni’tsah, Teheran, 1988. (diterjemahkan oleh Alif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah : Mengenali jati diri, hakikat, dan potensi kita, citra, Jakarta, 2011) Hlm. 182-185
[5] Fuad Hasan, Op.Cit., Hlm. 101
[6] Ibid.
[7] Ibid. Hlm. 102
[8] Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika, Mizan, Bandung, 2011. Hlm.301
[9] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm. 15
[10] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,  Jakarta, 2009. Hlm.5
[11] Ibid, Hlm. 1
[12] Ibid.
[13] Murtadha Mutahhari, Op.Cit. Hlm. 157-171
[14] Ibid. Hlm. 167
[15] Murtadha Mutahhari, insone kamil. (diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba’abud, Manusia seutuhnya :studi kritis berbagai pandangan filosofis, Sadra Press , Jakarta, 2012). Hlm. 79
[16] K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta, 1981. Hlm. 135
[17] Noor Haid Hasan dan Irfan Abubakar (Ed), Islam di Ruang Publik : Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. Hlm. 69
[18] Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam :Soekarno vs Natsir, UI Press, Jakarta, 2012. Hlm. 63-109
[19] Saat itu M. Natsir sebagai juru bicara utama dari kubu Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara, bisa dilihat pada pidato-pidato Natsir pada siding konstituante di, Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara : Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Sega Arsy, Bandung, 2004.
[20] Untuk melihat pemikiran nurcholis madjid tentang islam yes, partai islam no dan sekularisasi bisa lihat kepada tulisannya “keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat” dalam Nurcholis Madjid, Islam kemodernan dan keIndonesiaan, Mizan, Bandung, 1987. Hlm 225-239. Penjelasan lebih lanjut juga bisa dilihat pada surat-menyurat antara Nurcholis Madjid dengan Mohammad Roem pada, Agus Edi Santoso (Ed), Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997
[21] Muhammad Al Fayyadl, Teologi Negatif Ibn Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan, LKIS, Yogyakarta, 2012.  Hlm. 69
[22] Ibid.
[23] Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 411

DAFTAR PUSTAKA
Agus Edi Santoso (Ed), Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997

Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam :Soekarno vs Natsir, UI Press, Jakarta, 2012.

A.M. Romly, Fungsi Agama Bagi Manusia : Suatu Pendekatan Filsafat, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999.
David C. Leege (Ed) dan Lyman A. Kellstedt (Ed), Rediscovering  the Religious factor in American Politics, Armonk, NY : M.E Sharpe, 1993. (diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Agama dalam Politik Amerika, Freedom Institute dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006.)
Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005.
Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta, 1981.
Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika, Mizan, Bandung, 2011.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,  Jakarta, 2009.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara : Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Sega Arsy, Bandung, 2004.

Muhammad Al Fayyadl, Teologi Negatif Ibn Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan, LKIS, Yogyakarta, 2012.
Murtadha Mutahhari, Al-Fitrah, Mu’assasah al ni’tsah, Teheran, 1988. (diterjemahkan oleh Alif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah : Mengenali jati diri, hakikat, dan potensi kita, Citra, Jakarta, 2011.)
________________, insone kamil, (diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba’abud, Manusia seutuhnya :studi kritis berbagai pandangan filosofis, Sadra Press , Jakarta, 2012.)
Noor Haid Hasan (Ed) dan Irfan Abubakar (Ed), Islam di Ruang Publik : Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
Nurcholis Madjid, Islam kemodernan dan keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1987.

HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF

Oleh Rega Felix

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinitifkan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. karena pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia maka pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding). Darisinilah kita dapat mengetahui bahwa hukum itu senantiasa harus diketemukan sehingga hukum itu dapat terwujud dalam kenyataan.

Tentu proses bagaimana hukum itu diwujudkan dalam kenyataan bukanlah hanya sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga diperhatikan aspek-aspek lainnya karena hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya, ini yang dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat progresif, hukum yang senantiasa mengabdi kepada kebutuhan-kebutuhan manusia akan kehidupannya. Karena begitu luasnya aspek kehidupan manusia maka akan ada suatu dialog antara kenyataan kehidupan dengan hukum yang ada sebagai alat manusia. Dari sana manusia akan dapat memahami tentang hidupnya.

Hermeneutika merupakan salah satu cabang filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi memamahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatu itu.

Hukum merupakan suatu produk dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat, jadi untuk memahami kehidupan manusia kita juga harus memahami hukumnya. Tetapi memahami hukum juga tak bisa terlepas dari memahami kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara memahami hukum yang benar tentu akan mengarahkan kita dalam melakukan suatu penemuan hukum yang baik. Untuk itulah hermeneutika hukum berusaha mencari dasar kefilsafatan bagaimana manusia memahami hukumnya melalui interpretasi.

Dari sini dapat kita tarik identifikasi masalah yaitu ; Apakah Hermeneutika hukum dapat dikatakan sebagai metode penemuan hukum? Apakah Hermeneutika hukum dapat menjamin pelaksanaan hukum yang progresif?

B. Hermeneutika dan Hukum Progresif

1. Pengertian Hermeneutika

Hermeneutika pada hakikatnya adalah bagaimana manusia mendapatkan pemahaman (verstehen) akan hidupnya. Untuk mendapatkan pemahaman manusia senantiasa melakukan interpretasi. Hal ini merupakan kenyataan ontologis eksistensi manusia. secara etimologis kata hermeneutika berasal dari kata bahasa inggris yaitu hermeneutic dan hermeneutics.yang pertama (hermeneutic)mempunyai sifat aqdjective (kata sifat) yang berarti ‘ketafsiran’ dan yang kedua (hermeneutics) mempunyai tiga arti yaitu : 1. Ilmu penafsiran, 2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, 3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.[1] Dan kata Hermeneutics itu berasal dari turunan kata benda “hermeneia” (bahasa Yunani), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.[2]

Pada mitologi Yunani Kuno, kata Hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari sang Dewa kepada manusia. Menurut Poespoprodjo masalah hermeneutika sesungguhnya setua umur manusia itu sendiri.[3] Kita tidak bisa memastikan sejak kapan hermeneutika itu muncul, tetapi kita dapat mengetahui kata hermeneutika itu muncul setidak-tidaknya pada zaman Yunani Kuno melalui buku-buku Plato[4] dan juga studi tentang ini dapat dilacak dari buku Aristoteles yang berjudul Peri Hermeneias atau De interpretation.[5] Perkembangan berikutnya hermeneutika dipergunakan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno serta kitab suci. Terlebih lagi setelah era Yudeo-Kristiani mulai dilakukannya interpretasi terhadap kitab-kitab suci khususnya perjanjian lama.[6] Pada masa ini hermeneutika sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan teologi. Pada masa kontemporer kajian tentang hermeneutika semakin intensif. Hermeneutika kemudian dikembangkan secara filosofis oleh filsuf-filsuf kontemporer. Pemikiran ini dimulai dari Scheirmacher yang kemudian muncul Wilhem Dilthey hingga muncul filsuf-filsuf lain seperti Martin Heidegger, Hans Goerg Gadamer, dan Paul Ricouer yang kesemuanya mengembangkan filsafat hermeneutika.

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa hermeneutika adalah mencari bagaimana manusia mendapatkan pemahaman tentang hidupnya dan eksistensi manusia yang tak bisa terlepas dari bahasa maka yang menjadi objek kajian hermeneutika adalah hal-hal yang tentang kehidupan manusia yang tercermin dalam bahasa dan tertuang didalam : teks, lontar, ayat/wahyu, naskah-naskah kuno, konstitusi, deklarasi, dokumen resmi negara lainnya, peristiwa atau-pun sebuah hasil pemikiran.[7]

Melalui interpretasi manusia mendapatkan pemahaman (verstehen), dan interpretasi dalam hermeneutika tidak hanya memahami text saja tetapi juga menyelami kandungan makna literalnya secara mendalam. Karena memahami sesuatu tak bisa terlepas dari pemahaman tentang eksistensi manusia yang terikat dalam cakrawala baik itu yang meliputi text, pengarang, dan pembaca yang sama-sama dalam dimensi waktu. Sehingga kita tak dapat mengelak dari perjumpaan eksplisit dengan masa lalunya yang merupakan bagian integral dan merupakan struktur dengan masa kininya, danjuga kita tak dapat mengelak dari perjumpaan kritis (menentukan) antara masa kininya dan anasir di luar dirinya.[8] Menurut Gadamer pemahaman kita terjadi dalam suatu fusi cakrawala (horizontverschmelzung)[9] dalam suatu lingkaran hermeneutic. Dari adanya suatu lingkaran yang didalamnya terjadi fusi cakrawala maka pemahaman yang utuh akan selalu memperhatikan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.[10] Jadi pemahaman bukan sekedar suatu kegiatan reproduktif saja tetapi juga kegiatan produktif karena ada suatu peran dari subjek yang berada dalam masa kini. Dari sini kita akan melihat hermeneutika merupakan suatu pemahaman yang progresif.

2. Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif lahir karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. dalam kenyataan sehari-hari terlihat kemerosotan penegakkan hukum di Indonesia, pada era orde baru kinerja buruk hukum itu terlihat dimana semisal istilah “mafia peradilan” sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan dimasa lalu hukum makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian bukan lagi “law as a tool of social enginerimg” melainkan sudah mengarah kepada “dark engineering”.[1] Di era reformasi bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum kepada taraf mendekati ideal, tetapi makin menimbulkan kekecewaan dimana terlihat makin maraknya korupsi di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo kinerja buruk hukum terjadi karena selama ini pemahaman hukum yang terlalu positivistik (legal formalistic)sehingga hukum itu hanya mempertahankan status quo saja.

Atas dasar itulah hukum progresif hendak membebaskan hukum dari bentuk yang legal formal ke arah yang lebih berkeadilan. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.[2] Asumsi dasarnya adalah hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Sehingga apabila ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. dari pandangan hukum untuk manusia maka hukum progresif merupakan hukum yang selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.[3]

Dari pandangan diatas akan terlihat bahwa hukum tak bisa terlepas dari kehidupan manusia, hukum bukan suatu institusi yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hukum juga tergantung dari bagaimana manusia itu memahami hidupnya. Perihal bagaimana manusia memahami hidupnya merupakan suatu persoalan hermeneutic maka gagasan hukum progresif tak bisa terlepas dari bagaimana manusia mendapatkan pemahaman (verstehen) terhadap hukum dan kehidupann, pemahaman yang baik terhadap hukum dan kehidupan akan membantu membawa manusia ke arah yang dicitakan. Satjipto rahardjo mengatakan konsep progresivisme bisa juga mengalami kemerosotan (derogate) jika tidak digunakan secara hati-hati. Dengan demikian hermeneutika berusaha menjaga agar progresivisme tidak mengalami kemerosotan dan Hermeneutika berusaha membawa manusia ke arah yang lebih ideal dengan pemahaman yang utuh tentang hidupnya.

C. Hermeneutika Hukum dalam Teori dan Praktek

1. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa esensi hermeneutika adalah pemahaman melalui interpretasi. Berdasarkan pandangan bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas maka dari itu hukum itu harus diketemukan agar terdapat kesesuain dengan kenyataan dan disanalah terjadi proses hermeneutika.

Hans Goerg Gadamer juga mengilustrasikan secara singkat bahwa pada mulanya hermeneutika berkembang antara lain dibawah pengaruh inspirasi ilmu hukum.[1] Gregory Leyh juga mengutip pandangan Gadamer hermeneutika hukum, dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksi kembali dari seluruh problematika hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukm dan teologi bertemu dengan ahli humaniora/ilmu kemanusiaan.[2]

Dalam kenyataan memang pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan yang bersifat umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret diserahkan kepada hakim jadi hakimlah yang mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum itu dalam kenyataan di depan persidangan dan dapat memberikan sentuhan human  pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Darisana hakim melakukan penemuan hukum,sudikno mertokusumo juga mengatakan karena undang-undang tidak lengkap hakim harus melakukan penemuan hukum penegakkan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.[3] proses hermeneutika hukum ada disana dimana hukum itu sendiri dihadapkan dengan manusia dalam kondisi yang nyata.

Hermeneutika hukum pada dasarnya bukanlah suatu metode yang berdiri sendiri dan terpisah dari metode penemuan hukum lainnya, karena memang sesungguhnya hermeneutika bukanlah sesuatu yang baru bahkan ada semenjak ada manusia itu sendiri. Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistis. Kita dapat katakana ketika bicara dalam konteks bahasa tak bisa terlepas dari historikalitas masa lalu dari bahasa itu, ketika bicara masa lalu tak bisa terlepas dari kondisi kebutuhan masa kini, ketika bicara masa kini tak bisa terlepas dari tujuan masa depan sebagai bentuk antisipasi semua saling keterkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk itu tiap metode baik itu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi historis dan lain sebagainya merupakan bagian dari hermeneutika yang terjadi dalam fusi cakrawala dalam lingkaran hermeneutika yang dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara text, konteks, dan kontekstualisasi.

Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif. Menurut Ahmad Rifai penemuan hukum yang progresif itu mempunyai karakteristik :[4]

  1. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.
  2. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas
  3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat.

Kita dapat lihat hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum yang memberikan suatu pemahaman yang holistic melalui fusi cakrawala. akan terlihat bahwa dalam menemukan hukum kita tak bisa terlepas situasi kondisi kebutuhan masa kini, sehingga hakim harus cermat memperhatikan setiap situasi/kondisi yang terjadi masa kini, selain itu hakim juga harus mencermati akan kebutuhan di masa yang akan datang dengan juga memperhatikan aspek-aspek masa lalu yang terdapat dalam teks dan konteks yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan semua itu dileburkan dalam suatu fusi cakrawala untuk dikontekstualisasikan. Disinilah letak progresifitas yang bersifat hati-hati dalam hermeneutika hukum

2. Penerapan Hermeneutika Hukum dalam Putusan Pengadilan Marbury vs Madison[1]
Putusan terhadap kasus Marbury vs Madison ini, menandai lahirnya lembaga “judicial review” untuk pertama kalinya dalam tatanan sistem hukum di Amerika Serikat. Dimana dalam kasus ini, John Marshall selaku Chief Justice dari Supreme Court, telah menolak untuk mengeluarkan writ of mandamus, yaitu suatu perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban dari pejabat tersebut, yang dituntut oleh William Marbury kepada James Madison selaku Secretary of state. alasannya, dasar hukum penuntutan hak tersebut yaitu pasal 13 Judiciary Act Tahun 1789 yang dirumuskan oleh Congress, dianggap menambahkan kewenangan supreme court  dari kewenangan yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Sebab, undang-undang biasa tidak dapat mengubah konstitusi yang merupakan “the supreme law of the land” (sesuai asas lex superior derogate legi inferiori).

Doktrin judicial review memperoleh kekuatan hukum ketika John Marshall memutuskan kasus Marbury vs Madison tersebut pada bulan Februari 1803, dengan mengatakan bahwa :

it is one of the purpose of written constitution to define and limit the powers of legislature. The legislature cannot be permittes to pass statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior law. A court avoid choosing between the constitution and a conflicting statute whom both are relevant to a case which the court asked to decide. Since the constitution is paramount law, judges have no choice but to prefer it to refuse to give effect to the latter”

Sebenarnya dibalik kasus itu sarat dengan muatan politis, meskipun jika dilihat dari posisi kasus yang sebenarnya sekedar merupakan sengketa kepentingan antara Marbury (sebagai penggugat) dan Madison (sebagai tergugat). Tetapi John Marshall tahu bahwa dibalik sengketa itu tersembunyi masalah yang lebih besar dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Dalam usahanya memberikan putusan yang tepat, Marshall menalar secara Hermeneutika. Premis yang muncul berdasarkan penalaran secara hermenetika (premis tak terberi), antara lain:

  1. Masa lalu : masalah itu muncul karena kelalaian John Marshall sendiri
  2. Masa Kini : ada persetruan politik antara partai Republik (Thomas Jefferson) dengan partai Federalis (John Adam)
  3. Masa depan : kemungkinan muncul konflik terbuka antara lembaga kepresidenan dengan supreme court, bila tuntutan Marbury dikabulkan, yang bisa membahayakan keutuhan nasional

Dengan dalih mempertimbangkan dan menyelaraskan ketiga kepentingan di atas, John Marshall dalam putusannya berusaha mencari titik temu dalam kasus tersebut dengan cara mendialogkan antara konstitusi Amerika, Judiciary Act, Fakta Yuridis, Kondisi Sosial-politik, serta kepentingan dirinya dan lembaga yang dia pimpin. Pertimbangan yang dia lakukan merupakan pertimbangan atas dasar nilai, dan keputusan yang dia ambil merupakan wujud dari kebijaksanaannya.

Menurut analisis Samuel Jaya Kusuma, keputusan akhir bahwa Judiciary Act adalah inkonstitutional itu muncul secara heuristika. Mengapa, karena kesimpulan ini merupakan satu pengembangan (inovasi) secara kreatif dari asas “lex superiori derogate legi inferiori”. Selain itu pula diperkuat dengan interpretasi hermeneutika atas lafal sumpah jabatannya sebagai hakim dengan asas “ius curia novit”, dan pada akhirnya dapat memperjelas maksud konstitusi. Akibatnya, lahir suatu temuan baru dibidang hukum berupa lembaga judicial review, yang keberadaannya diakui di Amerika serikat hingga sekarang. Penemuan hukum dengan perspektif hermeneutika yang spektakuler ini, bisa muncul berkat “cakrawala pandang yang luas” dari hakim Marshall.

Sekaligus membuktikan bahwa supreme court lewat hakim Marshall ini tidak sekedar bertindak sebagai “corong dari undang-undang”, tetapi telah sanggup menemukan dan membentuk nilai hukum baru. Pada gilirannya, setelah mendapat pengakuan dari forum hukum dan masyarakat, temuannya itu menjadi suatu asa hukum yang mempunyai kekuatan sebagai preseden, karena “ratio decidendi”nya akseptabel.

D. Kesimpulan

  1. Hermeneutika hukum dapat dikatakan sebagai suatu metode penemuan hukum. pada dasarnya hermeneutika hukum tidak terpisah dengan metode penemuan hukum lainnya, Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistis dengan bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya
  2. Hermeneutika hukum sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif. Hermeneutika hukum dalam melaksakan perannya selalu berhati-hati karena senantiasa meperhatikan keterkaitan anatara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Dan dalam praktik yang terjadi pada kasus Marbury vs Madison hermeneutika hukum terbukti mampu menciptakan hukum yang lebih progresif

[1] Dikutip dari jazim Hamidi, Op.Cit. Hlm. 64-67, disarikan dari skripsi Samuel Jaya Kusuma, Proses penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Yuridis, pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung,2002.


[1] Jazim Hamidi, Op.Cit. Hlm.39

[2] Gregory Leyh, Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice, diterjemahkan oleh M Khozim, Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 1-2

[3] Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.  hlm.4

[4] Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.48


[1] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.  hlm 30

[2] Ibid. hlm. 1

[3] Ibid. Hlm. 18


[1] Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm.19

[2] Ibid. Hlm. 20

[3] Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung,2004. Hlm. 13

[4] Kata ermeneutike sudah muncul dalam karya Plato yaitu Politicus, Epinomis, Definitiones, menurut W.R.M Lamb yang mempelajari karya-karya Plato menerjemahkan ermeneutike itu dengan “interpretasi”, lihat Jean Grondin, Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2007. Hlm. 51

[5] Jazim Hamidi, Op. Cit. hlm. 2

[6] Ibid. Hlm. 3-5

[7] Ibid. hlm. 27

[8] Poespoprodjo, Op.Cit. hlm. 11

[9] Cakrawala adalah tebaran pandangan yang merangkum dan mencakup segala yang dapat dilihat dari suatu titik pandang. Dalam suatu pemahaman historical dibicarakan masalah cakrawala dimana kesadaran historical hendak memandang masa lalu di dalam cakrawala historikalnya sendiri. Sebab dari itu akan ada perbedaan perangkat perasangka dimana masa kini dan masa lalu berada dalam cakrawala yang berbeda.fusi cakrawala ini yang menggabungkan prasangka-prasangka tersebut menjadi suatu pemahaman yang utuh. Lihat Poespoprodjo, Op.Cit. hlm.100-102

[10] Jazim Hamidi, Op.Cit. hlm.29

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Gregory Leyh, Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice, diterjemahkan oleh M Khozim, Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik, Nusa Media, Bandung, 2008

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005

Jean Grondin, Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2007

Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung,2004

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993

METODE PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum pada khususnya merupakan kegiatan dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang memang harus jelas dan lengkap agar dapat berjalan efektif, namun karena banyaknya kegiatan manusia dan terbatasnya kemampuan manusia mengatur seluruh kehidupannya membuat undang-undang itu tidak lengkap dan jelas. Oleh karena itu undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam peristiwa konkrit. Untuk dapat menerapkan undang-undang yang sifatnya abstrak kedalam peristiwa konkrit undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan agar sesuai dengan peristiwanya. Adakalanya kehidupan manusia yang tidak terbatas ini bahkan tidak sama sekali diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu kegiatan penemuan hukum adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapi menyangkut seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas. Untuk melakukan penemuan hukum tersebut telah terdapat beberapa metode yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi hukum/argumentasi.[1] Selain itu juga terdapat metode yang baru berkembang yang mungkin bisa dijadikan alternatif penemuan hukum baru yaitu hermeneutika hukum.

A.    Metode Interpretasi

1.      Interpretasi menurut Bahasa

Metode interpretasi ini disebut dengan interpretasi gramatikal. Interpretasi ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

Contoh penggunaan interpretasi gramatikal, istilah menggelapkan dari pasal 41 KUHPidana ada kalanya ditafsirkan sebagai menghilangkan.

2.      Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dngan interpretasi telelologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah using atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu di undangkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

Contoh penggunaan Interpretasi telelologis penafsiran kata barang pada pasal 362 KUH Pidana juga termasuk aliran listrik karena bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu. Padahal pada perumusan pasal tersebut perihal mengenai barang tidak menunjukkan kepada listrik.

3.      Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.

Contoh penggunaan interpretasi sistematis adalah kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW saja, tetapi harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUH Pidana.

4.      Interpretasi Historis

Interpretasi historis ini dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Jadi merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Undang-undang itu tidak terjadi begitu saja. Undang-undang selalu merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur, yang dapat dijelaskan secara historis. Namun bagi ahli hukum penafsiran ini makin lama makin berkurang kegunaannya jika umur undang-undang tersebut semakin tua, karena memang masyarakat terus berkembang.

Contoh penerapan intepretasi historis jika ingin mengerti makna undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.

5.      Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian international ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

6.      Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus suatu perkara hakim sudah membayangkan bahwa undang-undang yang digunakan akan segara diganti dengan undang-undang baru yang masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu hakim berfikir futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan berdampak berbeda, oleh karena itu hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yang berlaku saat itu.

Interpretasi ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa RUU yang akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan atau tidak, semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja.

B.     Metode Argumentasi/ Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum. berbeda dengan metode interpretasi metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) sedangkan pada metode interpretasi persitiwa tersebut sudah di atur di dalam undang-undang hanya saja pengaturannya masih belum jelas. Berdasarkan asas ius curia novit (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :

1.      Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Sebagai contoh dapat dilihat pasal 1576 BW, yang mengatur bahwa jual beli tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa. Kemudian dalam praktik, perkara yang di hadapi adalah apakah hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa atau sebaliknya? Karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli dan tidak tentang hibah, maka hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan dalam perkara tersebut. Dengan metode analogi pertama-tama hakim mencari esensi dari perbuatan jual beli, yaitu peralihan hak, dan kemudia dicari esensi dari perbuatan hibah, yaitu juga peralihan hak. Dengan demikian, ditemukan bahwa peralihan hak merupakan genus (peristiwa umum), sedangkan jual beli dan hibah masing-masing adalah species (peristiwa khusus), sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Keismpulannya, hibah juga tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

2.      Metode Argumentum a Contrario

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh ketentuan adanya masa iddah dan waktu menunggu bagi seorang janda yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 yahun 1975. Namun bagaimana halnya dengan seorang duda? Apakah mempunyai masa iddah? Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memang secara tegas tidak mengatur mengenai masa iddah bagi seorang duda, oleh karena itu dengan digunakannya logika a  contrario, yaitu memperlakukan kebalikannya dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak kawin lagi.

3.      Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.

Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian “perbuatan melawan hukum” yang tercantum dalam pasal 1365 BW yang cakupan maknanya luas apakah yang dimaksud dengan hukum itu sendiri? akibatnya ruang lingkupnya dipersempit menjadi apa yang kita jumpai dalam yurisprudensi putusan HR 31 Januari 1919 kasus Lindenbaum vs Cohen yaitu perbuatan melawan hukum dipersempit menjadi perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.


[1] Istilah metode argumentasi ini digunakan oleh Sudikno Mertokusumo, selain istilah metode argumentasi pada umumnya digunakan istilah metode konstruksi hukum yang pada intinya sama yaitu digunakan pada saat terjadinya kekosongan hukum.

PARADIGMA PROFETIK DALAM PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh Rega Felix

 

Apabila kita melihat kondisi penegakkan hukum di Indonesia kita akan melihat pada kondisi yang berantakan. Korupsi terus berkembang, keadilan terkesan menjadi barang yang luxurious sehingga hanya milik kaum yang berpunya, hingga akhirnya stigma yang terjadi adalah hukum di Indonesia sudah sangat buruk. Bahkan pengamat internasional mengutarakan bahwa sistem hukum Indonesia termasuk yang terburuk di dunia.1 Tentu kita akan bertanya-tanya karena hal ini, sebenarnya ada apa dengan hukum kita? Apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana cara menegakkan hukum dengan baik?

Selama ini dalam pandangan sebagian orang ada salah pengertian mengenai penegakkan hukum. penegakkan hukum dipandang hanya penegakkan yang dikerjakan Polisi, Jaksa, dan Hakim saja. Selain itu orang memandang bahwa penegakkan hukum itu hanya sebagai penegakkan undang-undang saja. Penegakkan hukum tidak hanya berhenti disitu saja karena makna hukum tidak dapat hanya dimengerti dalam artian undang-undang saja dan hukum bukan hanya urusan Polisi, Jaksa, dan Hakim saja tetapi lebih dari itu. Hukum juga sangat terkait dengan segala nilai yang ada dimasyarakat sehingga unsur penegakkan hukum tidak hanya substansi dan struktur hukum saja tetapi juga kultur/budaya hukum.2 nilai itu tumbuh dalam budaya masyarakat dan kemajuan budaya masyarakat dapat dilihat dari kemajuan pendidikan dalam masyarakat. Oleh karena itu reformasi pendidikan hukum di Indonesia juga merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam rangka mereformasi pendidikan hukum di Indonesia perlu diketahui sebelumnya bagaimana suatu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah suatu pendidikan yang senantiasa tumbuh dengan memperhatikan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan memberikan arah kebenaran kepada manusia. Dengan demikian jika pendidikan itu tumbuh di Indonesia maka pendidikan itu juga harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang telah mengakar dalam budayanya. Kita ketahui bahwa nilai kehidupan masyarakat Indonesia tersebut telah tersimpul dalam Pancasila yang merupakan cita masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan roh Bangsa Indonesia yang terjadi dalam proses dialektika wahya jatmika3manusia Indonesia yang paripurna dimana kesempurnaannya terletak dari pelaksanaan semua sila. Pancasila merangkum seluruh kebenaran dalam tiap sila yaitu sila satu sebagai hakikat keTuhanan, sila kedua sebagai hakikat kemanusiaan, sila ketiga sebagai hakikat kebangsaan, sila keempat sebagai hakikat demokrasi, sila kelima sebagai hakikat sosial yang berkeadilan, kesemuanya ini adalah inheren dan harus dilaksanakan secara keseluruhan.

Untuk mengaktualisasikan nilai pancasila ini secara keseluruhan dibutuhkan basis pendidikan yang berparadigma holistik. Pelaksanaan pendidikan tidak lagi bisa didasarkan kepada suatu pandangan yang terpotong-potong melainkan semuanya harus disatukan dalam kerangka Pancasila. Apabila kita lihat sejarah kita, pada era orde baru Pancasila sangat ditekankan dalam pendidikan namun sayangnya penekanannya bersifat doktrinasi sehingga makna dari Pancasila itu sendiri hilang karena hanya menjadi alat politik saja. Setelah era reformasi sistem pendidikan menjadi lebih terbuka, sistem pendidikan barat mulai berdatangan ke Indonesia namun sayangnya seolah-olah sistem dari barat itu kita terima begitu saja tanpa disesuaikan dengan nilai yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan barat cenderung bersifat positivisme yang menekankan ilmu harus bebas nilai (value free), padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan nilai. Positivisme ini juga berkembang dalam ilmu sosial dimana kehidupan sosial yang sangat kaya akan nilai hendak diukur sepenuhnya dengan kemampuan manusia yang terbatas, alhasil perkembangan masyarakat yang seharusnya tumbuh bersama dengan nilai-nilai yang ada menjadi terhambat.

Atas dasar permasalahan tersebut lahirlah suatu gagasan baru yaitu ilmu (sosial) profetik yang dikembangkan oleh Kuntowidjojo yang terinspirasi dari pemikir Islam Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy ahli filsafat Perancis. Istilah Profetik ini berasal dari bahasa Inggris yaitu “Prophet” yang berarti nabi. Profetik disini dapat kita artikan menjadi “kenabian”.4 Seperti misi nabi didunia adalah memberikan pembebasan manusia dari kegelapan dan memberikan arah tujuan kepada manusia, ilmu profetik juga mempunyai misi yang sama kepada manusia. Ilmu profetik ini bersifat transformatif dengan mengelaborasi ajaran-ajaran yang dibawakan oleh nabi kedalam bentuk suatu teori sosial untuk selanjutnya menjadi rekayasa untuk transformasi sosial.

Pada dasarnya ilmu profetik ini merupakan reaksi terhadap pandangan positivisme yang tidak memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer karena hanya berkutat kepada pengetahuan rasio dan pengetahuan empiris saja. Terbukti paradigma positivisme ini telah mengalami anomali karena tidak menjawab permasalahan manusia secara utuh. Dan melalui paradigma ilmu profetik ini berusaha menjawab anomali tersebut dengan memberikan tiga landasan epistemologi yaitu wahyu ilahi, pengetahuan rasio, dan pengetahuan empiris yang digunakan secara integral sehingga paradigma ilmu profetik ini mempunyai cita-cita humanisasi, liberasi, dan transendensi.5 Dengan adanya wahyu ilahi sebagai dasar epistemologi maka akan ada pengakuan struktur transendental yang demikian dibutuhkan suatu metode yang mampu mengangkat teks kitab suci sesuai kepada substansi makna teks yang universal dan transendental, sekaligus membebaskan penafsiran-penafsiran terhadapnya dari bias-bias tertentu akibat keterbatasan situasi historis.6 Dengan demikian dibutuhkan suatu metode penafsiran yang lebih mendalam dan luas seperti hermeneutika7 agar makna wahyu tersebut dapat dijadikan suatu ide normatif dan filosofis untuk bisa dijadikan paradigma teoritis yang kemudian dijadikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional. Disinilah letak pentingnya pembacaan kitab suci yang profetik guna menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang makin rumit dan menantang.8

Berdasarkan pandangan Moctar Kusumaatmadja Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, maka hukum menjadi institusi yang harus mentransformasikan masyarakat kearah yang dicitakan. Pancasila merupakan cita hukum masyarakat Indonesia sehingga hukum harus mampu mentransformasi masyarakat ke dalam masyarakat Pancasila secara utuh. Sejalan dengan itu menurut Arief Sidharta ilmu hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogyanya pula bertumpu dan mengacu pada cita hukum itu.9 Paradigma ilmu profetik adalah paradigma yang mengacu pada cita hukum itu karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mempunyai semangat yang sama yaitu humanisasi, liberasi, dan berakhir pada transendensi sesuai dengan masyarakat Indonesia yang berkeTuhanan. Untuk itulah perlu penerapan paradigma ilmu profetik dalam ilmu hukum yang berada dalam lembaga pendidikan hukum agar pendidikan hukum benar-benar mampu mentransformasikan masyaakat kearah yang dicita-citakan melalui penegakkan hukum.

Dengan pendidikan hukum yang berbasis paradigma profetik maka akan mampu melakukan perubahan pada penegakkan hukum secara radikal. Pendidikan hukum seperti ini akan mampu melakukan perubahan pada sektor budaya hukum dimana kebiasaan berhukum di masyarakat akan didasarkan kepada nilai-nilai luhur yang mempunyai landasan moral dan rasional. Disektor struktur hukum melalui pendidikan hukum seperti ini akan melahirkan para penegak-penegak hukum yang berkapasitas moral dan rasional yang tinggi serta mampu memahami keadaan masyarakat. Disektor substansi hukum melalui pendidikan hukum seperti ini akan menciptakan peraturan perundang-undangan yang benar-benar berdasar kepada cita hukum masyarakat dan terbuka untuk melakukan legislasi substansi nilai-nilai agama sebagai arah tujuan masyarakat. Dengan adanya integrasi budaya, struktur, substansi hukum yang baik maka akan terwujud suatu penegakkan hukum yang baik.

Untuk mewujudkannya lembaga penyelenggara pendidikan hukum harus mulai terbuka kepada nilai-nilai agama jangan lagi bersifat sekuler dan otonom. Perlu dilakukannya pencarian metode baru dalam ilmu hukum dimana wahyu ilahi menjadi salah satu landasan epistemologi dalam ilmu hukum, selain itu perlu sering dilakukannya suatu pengkajian, diskursus, diskusi, atau seminar mengenai substansi nilai-nilai agama dalam ruang akademis yang rasional agar bisa direalisasikan kepada masyarakat.

1 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm. 3

2 Lawrence M. Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective diterjemahkan oleh M. Khozim, Sistem Hukum : Perspektif ilmu Sosial, Nusa Dua, Bandung, 2009. Hlm. 12-19

3 Dialektika adalah proses dalam sejarah pemikiran yang berupa penyangkalan-penyangkalan yang berujung pada suatu keseluruhan yang sempurna. Proses ini terjadi di manusia yaitu manusia yang wahya-jatmika. Wahya berarti yang tampak tetapi manusia juga jatmika yaitu meruhani dan kesemuanya adalah proses dialektika yang memuncak kepada Pancasila. Lihat A. Sudiarja et al (ed), Karya Lengkap Driyarkara : Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsanya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hlm. 635

4 Heddy Shri Ahimsa Putra, makalah : Paradigma Profetik : Mungkinkah? Perlukah?, makalah disampaikan dalam “sarasehan profetik 2011 oleh sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 10 Februari 2011. Hlm. 5

5 Ibid. Hlm. 12

6 Ibid. Hlm. 9

7 Hermeneutika adalah salah satu cabang Filsafat yang dikembangkan Hans Goerg Gadamer yang membahas mengenai pemahaman (verstehen) manusia terhadap teks melalui interpretasi. Interpretasi Hermeneutik menekankan pentingnya pemahaman teks dalam konteks dan kontekstualisasinya serta pemahaman dalam dimensi fusi cakrawala antara makna pembaca dan makna penulis. Lihat Hans Goerg Gadamer, Truth and Method, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah. Kebenaran dan Metode, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

8 Masdar Hilmy, Islam Profetik : Substansiasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik, Kanisius, Yogyakarta, 2008. Hlm. 246

9 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hlm. 181

PERKEMBANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A.   Pendahuluan

tak bisa dipungkiri bahwa  penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kewajiban umat beragama Islam adalah menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan fakta sejarah, hukum Islam ini sudah ada dan telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, hingga sampai saat ini hukum Islam mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari zaman kerajaan, zaman kolonialisasi hingga zaman setelah kemerdakaan hukum Islam di Indonesia dalam perjalanannya tidaklah selalu mulus. Perkembangannya selalu diwarnai dengan kepentingan politik.

Setelah kemerdekaan Indonesia, negara ini sebagai negara yang telah berdaulat perlu melakukan pembenahan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang hukum. untuk menjaminnya kesatuan bangsa perlu dibentuknya suatu sistem hukum yang satu dengan tujuan yang satu, karena tanpa adanya sistem hukum yang satu bangsa ini akan terpecah-belah. Atas dasar perlunya sistem hukum yang satu maka lahirlah suatu sistem hukum nasional yang mempunyai satu tujuan hukum nasional yang hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum nasional yang dibangun haruslah berwawasan kebangsaan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama apa yang dianut. Walaupun dalam kerangka kesatuan dan tidak memilih-milih agama apa yang dianut, hukum yang telah ada bukan berarti harus dikesampingkan terlebih hukum Islam yang sebenarnya telah berada lama dalam masyarakat Indonesia. Hukum Islam haruslah mempunyai kedudukan dalam sistem hukum nasional mengingat hukum tersebut merupakan hukum yang telah diakui masyarakat Indonesia semenjak lama. Sehingga dalam pembinaan hukum nasional haruslah memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam agama (Islam) sebagaimana yang telah diakui masyarakat.

Atas pemaparan diatas yang menjadi identifikasi masalah dalam makalah ini adalah :

  1. Bagaimanakah Perkembangan Hukum Islam dalam sistem hukum yang pernah ada di Indonesia?
  2. Bagaimakah kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional?

B.   Hukum Islam dalam Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Secara umum hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan  pada abad ke-1 hijriah atau abad ke-7 masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 masehi.[1] Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyaknya hasil studi dan karya ahli hukum Islam di Indonesia sejak dahulu kala.[2]

Jika semenjak agama Islam masuk ke Indonesia hukum Islam di gunakan oleh masyarakat Indonesia maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu terdapat subsistem hukum Islam. Karena sebelum datangnya Islam Indonesia sudah mempunyai hukum sendiri yang disebut hukum adat yang menjadi sistem yang tersendiri. terdapat berbagai teori mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat ini salah satunya adalah teori receptin in complexu  yang diterangkan oleh Van den Berg yang mengatakan :“selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”[3] dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum adat itu juga merupakan bagian hukum agamanya karena merupakan hasil resepsi dari agama dalam artian hukum Islam merupakan bagian dari hukum adat juga karena mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu adalah beragama Islam. Menurut Soebardi, juga menunjukan bahwa terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.[4]

Pada saat bangsa Belanda melalui organisasi perusahaan dagang belanda (VOC) datang ke Indonesia dengan maksud yang semula adalah untuk berdagang namun kemudia haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk memantapkan tujuannya itu pihak Belanda harus mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Namun, dalam kenyataannya hukum Belanda tersebut sangat sulit untuk di terapkan akibat sudah adanya hukum yang hidup telah lama dalam masyarakat Indonesia. Pihak Belanda-pun harus memahami hal itu jika tidak yang terjadi hanyalah terdapat perlawanan dari masyarakat Indonesia sendiri. Akhirnya dilakukanlah penggolongan hukum. dalam hal ini hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan pada saat itu pihak Belanda meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu compendium (intisari/ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan dalam Islam.[5] Setelah ringkasan tersebut disempurnakan, ringkasan tersebut diterima oleh pemerintah Belanda untuk dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di kalangan umat Islam.

Pada abad 19, banyak orang-orang Belanda sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Karena menurutnya Islam ini menghambat penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Mr. Scholten Van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi dalam rangka penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda mengatakan “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat”[6]. Pandangan Scholten ini dianggap yang menyebabkan pasal 75 Regering Reglement menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan “undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan” mereka. Selain itu dalam regering reglement tersebut mengadakan suatu pengadilan agama di jawa dan Madura.[7] Namun karena alasan-alasan politis yang didukung oleh pandangan Ter Haar bahwa hukum Islam khususnya kewarisan belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk peninjauan kembali kewenangan pengadilan agama maka semenjak itu terdapat usaha-usaha Belanda untuk merubah kewenangan pengadilan agama yang akhirnya pada tahun 1937, dengan S.1937 Nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan di alihkan yang semula di pengadilan agama ke pengadilan negeri.[8] Akibatnya perihal kewarisan yang semula didasarkan kepada hukum Islam di pengadilan agama semenjak itu diputuskan berdasarkan pengadilan biasa yang belum tentu bersandar kepada hukum Islam. Setelah itu penerapan dan penyebaran hukum Islam-pun mengalami kemandegan akibat keputusan pemerintah Belanda.

Usaha-usaha menempatkan kedudukan hukum Islam dalam kedudukannya semula dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) merumuskan dasar negara dan menentukna hukum dasar bagi negara Indonesia di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk “mendudukkan” hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia kelak. Pertukaran pemikiran terus dilakukan hingga menghasilkan persetujuan yang dinamakan piagam Jakarta menyatakan diantaranya bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.[9] Namun akibat tawar-menawar politik kalimat tersebut digantikan hanya dengan kata “Ketuhanan yang maha esa” saja. Makna ketuhanan yang maha esa ini sudah dianggap sebagai selain mempercayai adanya Tuhan yang maha esa juga berarti kewajiban menjalankan perintah Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing, termasuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam.

Setelah Indonesia merdeka maka terdapat berbagai perombakan di bidang hukum. Indonesia sebagai negara berdaulat harus segera membenahi sistem hukumnya yang semula merupakan sistem hukum warisan masa kolonial. Usaha-usaha pembentukan suatu sistem hukum yang terunifikasi secara nasional-pun gencar dilakukan Hingga muncul suatu konsepsi sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimanakah Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dimana hukum Islam berdasarkan sejarah Indonesia merupakan suatu kultur yang telah lama ada.

C.   Sistem Hukum Nasional

Ketika membicarakan tentang sistem hukum kita tidak dapat menempatkan hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem  yang saling berkaitan. Pertama-tama Untuk memahami makna sistem Mahadi mengatakan sistem adalah  suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, diantara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain. [10]Selanjutnya Sudikno mertokusumo mengatakan hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Jadi hukum merupakan suatu sistem yang berarti hukum merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, dengan kata lain sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan itu diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.[11] selain itu menurut Sunaryati Hartono sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, selanjutnya untuk memelihara keutuhan sistem diperlukan organisasi atau salah satu asas yang mengkaitkan unsur-unsur itu diubah, serentak akan dialami perubahan dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bukan lagi sistem semula.[12]

Dari pendapat-pendapat di atas Djuhaendah Hasan menyimpulkan sistem hukum adalah suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum. sehingga dalam pembangunan hukum perlu keutuhan sistem hukum yang bukan hanya berintikan materi hukum saja, namun juga seluruh komponen hukum (materi hukum,budaya hukum, lembaga dan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum).[13] hal ini serupa dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum kedalam tida komponen yaitu struktur, substansi dan kultur. menurutnya struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, ubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. [14] sementara substansi tersusun tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi ini adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja.[15]  Selanjutnya yang member nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yang selanjutnya dapat disebut sebagai kultur hukum. kultur hukum ini adalah elemen sikap dan nilai sosial yang menjadi kekuatan-kekuatan  sosial yang menggerakan sistem hukum.[16]

sistem hukum bukanlah sesuatu yang bersifat tetap/stagnan, tetapi sistem hukum juga dapat mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya masyarakat. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku sejak zaman dahulu telah mengalami beberapa perubahan. Pada masa kerajaan pada umumnya sistem hukum yang berlaku adalah berdasarkan adat-adat pada masyarakat tersebut, kebiasaan-kebiasaan adat ini juga sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat tersebut pada kala itu, semenjak datangnya bangsa barat ke Indonesia, hukum-hukum barat mulai diberlakukan namun tidak serta-merta menghapuskan hukum-hukum yang telah lama mengakar di masyarakat, para penjajah demi kepentingan kolonialisasinya mengakali sistem hukum yang berbeda ini dengan dilakukannya penggolongan hukum, oleh karena itu muncul hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, hukum yang berlaku bagi golongan eropa dan timur jauh, dan lain sebagainya. Setelah kemerdekaan Indonesia belum mempunyai suatu kesatuan hukum sehingga pada saat itu penggolongan hukum masih terjadi, namun upaya untuk membentuk suatu sistem hukum yang sat uterus dilakukan hingga lahirlah suatu sistem hukum nasional.

Seperti yang telah diutarakan diatas bahwa sistem hukum tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum tertentu, maka sistem hukum nasional merupakan susunan sejumlan komponen hukum yang saling berhubungan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan hukum nasional. Komponen-komponen itu dapat berupa struktur, substansi, maupun kultur hukum yang kesemuanya bertujuan mencapai tujuan hukum nasional. Menurut Sunaryati Hartono Sistem Hukum Nasional kita berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum yang akan merupakan bagian dari sistem hukum nasional itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.[17] Lalu ia mengatakan urutan hukum nasional itu bersumber dari Pancasila berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari Peraturan-peraturan perundang-undangan, lalu Yurisprudensi, dan yang terakhir Hukum kebiasaan.[18]

Menelisik kepada dasar dari sistem hukum nasional kita yaitu  Pancasila, Menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai seuatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdi kepada tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar yang sudah dengan sendirinya harus begitu.[19] Dengan demikian eksistensi hidup manusia merupakan kodrat yang diberikan tuhan yang selanjutnya manusia harus hidup bermasyarakat, Dalam hidup bermasyarakat  itu manusia mempunyai sifat kekeluargaan.[20] Arif Sidharta menarik kesimpulan asas dalam hukum Pancasila yaitu : 1. Asas semangat kerukunan, yaitu ketertiban,keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin,kesenangan bergaul diantara bersamanya, keramahan dan kesejahteraan (baik materil maupun spiritual); 2. Asas Kepatutan, Yaitu tentang tata cara menyelenggarakan hubungan antar warga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat diharuskan untuk berperilaku dalam kepatutan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial; 3. Asas Keselarasan, Yaitu terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.[21]

D.   Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa Hukum Islam sebenarnya telah lama ada dalam masyarakat Indonesia bahkan berdampingan dengan hukum adat. Hazairin mengemukakan pandangan beliau mengenai kedudukan hukum agama(Islam) dan Hukum adat sebagai berikut : “Hukum agama masih terselip dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu” selanjutnya beliau mengatakan “arti istimewanya hukum agama itu ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya. Jika berhasil hukum agama itu melepaskan persandaraannya pada hukum adat, maka hukum agama itu akan mencari persandaraannya kepada suatu undang-undang, sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran pada undang-undang”.[22] Dengan kata-kata itu Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukkan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan.[23] Oleh karena itu kita dapatkan bahwa hukum Islam membutuhkan kedudukan yang pasti dalam sistem hukum nasional kita.

Dalam Sistem hukum nasional kita yang menjadi acuan pembinaan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi jantung utama dalam sistem hukum nasional karena merupakan filosofi negara. Berdasarkan pandangan Arif Sidharta bahwa pandangan hidup Bangsa Indonesia ialah berawal dari ketuhanan yang maha esa karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang maha esa dan sudah sewajarnya sebagai manusia harus tunduk dan menjalani perintah Tuhan yang maha esa. Karena menjalankan syariat Islam merupakan perintah maka berdasarkan sila kesatu Pancasila tersebut sudah semestinya umat Islam menjalankan syariat Islamnya secara penuh. Namun dalam menjalankan syariat Islam tersebut harus tetap dalam kerangka semangat kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketuhanan yang maha esa ini secara konstitusi juga telah dijamin pada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha esa” hal ini juga menjamin sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka ada kewajiban negara untuk menjalankan perintah Tuhan yang maha esa yang salah satunya adalah syariat Islam.

Pembinaan Hukum Nasional dilakukan untuk mencapai satu tujuan hukum nasional yang akan berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa harus memandang agama yang dipeluknya. Namun upaya ini bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat dalam wilayah Indonesia ini terdapat masyarakat yang beragama Islam dimana ajarannya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karena eratnya hubungan antara agama dengan hukum dalam Islam, ada sarjana yang mengatakan bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya.[24] Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum nasional di negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam rangka memperhatikan kepentingan umat Islam yang harus menjalankan syariat Islam yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk suatu kompilasi hukum Islam yang sudah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah membentuk Pengadilan agama berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bahkan terdapat norma-norma dalam hukum Islam yang dapat dijadikan patokan membentuk suatu hukum nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

E.   Simpulan

  1. Berdasarkan sejarah Hukum Islam di Indonesia telah ada lama semenjak agama Islam datang ke Indonesia. Semenjak itu hukum Islam telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Datangnya Belanda ke Indonesia walau pada awalnya mengakui keberadaan hukum Islam di masyarakat tetapi perkembangannya terhambat akibat adanya kepentingan kolonialisasi. Upaya-upaya untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam-pun terus dilakukan sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
  2. Sistem hukum nasional bersandarkan kepada Pancasila dan UUD 1945,Menurut Pancasila dengan berpangkal kepada Ketuhanan Yang Maha Esa mennyiratkan bahwa ada kewajiban masayrakat Indonesia untuk menjalankan perintah Tuhan yang menurut agama Islam menjalankan syariat Islam. Dengan demikian hukum Islam mempunyai kedudukan dalam sistem hukum nasional dan dapat turut andil dalam pembangunan hukum nasional

F.    Saran

Dalam rangka dilakukannya upaya pembangunan hukum nasional alangkah baiknya memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum Islam karena hukum Islam ini telah mengakar lama dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan kajian terhadap hukum Islam secara mendalam dengan memperhatikan wawasan kebangsaan. Lembaga Legislasi  dalam pembentukan hukum nasional juga harus selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pengkaji hukum Islam yang ada di Indonesia.


[1] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1990. Hlm. 209

[2] Ibid.

[3] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hlm. 29

[4] Mohammad Daud Ali, Op cit. Hlm. 235

[5] Ibid. Hlm.236

[6] Ibid. Hlm. 239

[7] Ibid. Hlm. 240

[8] Ibid. Hlm.250

[9] Ibid. Hlm. 259

[10] Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008. Hlm. 76

[11] Ibid.

[12] Ibid. Lihat Pula Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Hlm. 56

[13] Rudi M Rizky (ed), Op. Cit. Hlm.77

[14] Lawrence M Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975, diterjemahkan oleh M Khozim, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm.16

[15] Ibid.

[16] Ibid. Hlm. 17

[17] Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Hlm. 64

[18] Ibid.

[19] Rudi M Rizky (ed), Op. Cit. dalam tulisan, Arif Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Hlm. 16

[20] Ibid. Hlm. 17

[21] Ibid. Hlm. 19-20

[22] Ibid. Hlm.262

[23] Ibid.

[24] Ibid. Hlm.267

 

DAFTAR PUSTAKA

Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Lawrence M Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975, diterjemahkan oleh M Khozim, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983