ISLAM, HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM ASPEK KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran islam mengajarkan kebebasan beragama dan tidak adanya paksaan dalam memasuki agama. Hal ini pun tercantum di dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 256, surah Al-Kahfi ayat 29, dan surah Al-kafirun yang berbunyi sebagai berikut :

Al- Baqarah ayat 256, yang Artinya :“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama islam;sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah……”

Al- Kahfi ayat 29,yang Artinya :

“dan katakanlah : kebenaran itu datangnya dari tuhanmu;maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir…….”

Dan dalam surat Al-Kafirun dengan ayat terakhirnya, yang Artinya : “untukmulah agamamu,untukkulah agamaku”

Dalam perkembangan islampun kebebasan beragama terlihat jelas dihargai. Kita dapat melihat pada piagam madinah yang merupakan peraturan yang dibuat oleh nabi Muhammad SAW  pada saat rasul menetap di Madinah setelah hijrah dan mendirikan sebuah Negara di Madinah. Dari pasal-pasal dalam piagam madinah tersebut telihat jelas adanya jaminan kebebasan menganut agama bagi setiap orang, melihat pada saat itu Madinah merupakan kota yang penduduknya sangat beragam dan plural.

Dalam perkembangan penyebaran islam selanjutnya pun kebebasan beragama dijunjung tinggi. Seperti dapat kita lihat pada masa khalifah Umar bin Khatab, pada waktu membebaskan Palestina, khalifah umar membuat perjanjian dengan utusan severinus, uskup Agung Baitul Mukadar, yang isinya antara lain : tetap mengizinkan para pemeluk agama Kristen melaksanakan ibadah mereka; tetap menggunakan gereja-gereja dan salib-salib mereka, dan hak-hak lainnya. mereka tidak boleh dipaksa dalam hal agama atau menggangu mereka.

Didalam Deklarasi Kairo tentang HAM dalam islam yang diselenggarakan oleh Negara-negara islam,kebebasan beragama tercantum pada pasal 10-nya yang menyatakan :

“Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion         man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism”

Yang saya coba artikan intinya yaitu dalam islam merupakan sebuah larangan untuk melakukan segala bentuk paksaan terhadap seseorang atau mendayagunakan kekurangannya untuk pindah agama.

Jadi dilihat dari sumber-sumber dalam Al-quran dan perkembangan islam sampai ke Deklarasi Kairo, terdapat kebebasan beragama yang sangat dihargai dalam islam. Bahkan dalam Al-quran yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam islam. Islam melarang segala bentuk kekerasan dalam menjalankan ibadah. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, islam merupakan pembawa kedamaian didunia. Jadi umat muslim seharusnya menghargai kebebasan agama dan tidak melakukan kekerasan.

Dalam pandangan hukum internasional,kebebasan beragama dapat kita lihat pada “United Declaration Of Human Rights (UDHR) pada pasal 18 yang menyatakan :

“Everyone  has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or  private, to manifest his religion or belief  in teaching, practice, worship and observance”

Yang saya coba artikan intinya yaitu setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk berfikir berdasarkan hati nuraninya dan untuk  memeluk agama, hak ini termasuk (mencakup) kebebasan mengubah agama/kepercayaannya.

UDHR merupakan standart international dalam hak asasi manusia yang harus melandasi setiap peraturan dalam setiap Negara. Seperti yang disebutkan dalam pembukaan UDHR :

“…. Proclaims this universal declaration of Human Rights as common standart of achievement for all peoples and all nations….”

Dikarenakan UDHR dijadikan standart dalam setiap Negara, maka UDHR ini sangat mempengaruhi hukum nasional kita terutama pada perkembangan konstitusi kita. Dalam awal perumusan undang-undang dasar perumusan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD diperdebatkan karena ada pendapat berbeda antara Bung Karno dan Bung Hatta dan Yamin. Bung Karno memandang HAM merupakan cermin pandangan barat dengan paham individualism yang identik dengan kolonialisme dan imperialism, jadi Bung Karno menyarankan HAM hanya dirumuskan dasar-dasarnya saja dalam UUD. Berbeda dengan Muhammad Hatta menyarankan agar masalah HAM dirumuskan dengan jelas dan banyak dalam UUD agar tidak terjadi penyelewengan terhadap HAM oleh pemimpin-pemimpin bangsa.

UUD 1945 pada awalnya hanya memuat tentang Hak Asasi Manusia sebagai dasar-dasarnya saja. Namun, pada tahun 1950 saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusina Undang-undang dasar sementara 1950 (UUDS 1950),dalam UUDS 1950 ini lebih banyak memuat tentang HAM karena adanya pengaruh dari UDHR pada tahun 1948. Setelah dekrit presiden pada tahun 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan kembali kepada UUD 1945.

Seiring berjalan waktu hingga terjadi reformasi banyak desakan perubahan terhadap UUD 1945, hingga akhirnya terjadi amandemen sebanyak empat kali yang pada amademennya hal mengenai HAM ini begitu diperhatikan. Hingga sekarang hal mengenai HAM telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau constitusional rights. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen mengenai kebebasan beragama bertambah tidak hanya dalam pasal 29 saja, tetapi juga pada pasal 28E ayat (1) dan (2) pada bab Hak Asasi Manusia. Hal ini menyatakan bahwa kebebasan beragama itu merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Negara harus menjamin dan juga harus melindungi kebebasan beragama. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalam pasal 22 menjelaskan

Ayat (1) :         setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut     agamanya dan kepercayaannya itu

Ayat (2) :         Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Dilihat dari beberapa sudut pandang baik islam, Hukum internasional maupun hukum nasional kebebasan beragama merupakan suatu hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang harus dihargai. Peran setiap Negara ialah memberikan kebebasan beragama serta juga melindunginya. Dinegara Indonesia berdasarkan UUD 1945-nya wajib melindungi dan memastikan rakyatnya bebas untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tak lupa juga pentingnya toleransi dan tenggang rasa antar umat beragama sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama yang diharapkan.

Oleh Rega Felix

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI.1986. Al-quran dan Terjemahannya.Jakarta. Departemen Agama RI

Alim, Muhammad.2010.Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam.Yogyakarta.PT.LKIS Printing Cemerlang

Asshiddiqie,Jimly.2007.Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca reformasi.Jakarta.PT. Bhuana Ilmu Populer

Effendi,Mahsyur.2005.HAM dalam dimensi/dinamika yuridis,social,politik.Bogor. Ghalia Indonesia

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Universal Declaration of Human Rights

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: