PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi Convention On The Rights of The Child(CRC). Indonesia telah meratifikasi CRC melalui keputusan presiden Nomor 39 tahun 1990. Dikarenakan Indonesia telah meratifikasi CRC ini maka ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini mengikat secara hukum kepada Indonesia,oleh karena itu Indonesia berkewajiban melaksanakan isi dari konvensi ini. Berdasarkan pasal 4 Convention On The Rights of The Child menyatakan :

“States parties shall undertake all appropriate legislative,administrative,and other measures for the implementation of the rights recognized in the present convention. With regard to economic,social, and cultural rights,states parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and,where needed,within the framework of international co-operation”

Oleh karena itu Indonesia harus mengimplementasikan perlindungan anak itu secara normatif didalam peraturan perundang-undangan.

Secara konstitusional perlindungan anak ini terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Atas dasar landasan konstitusional itu dan pengesahan CRC maka perlu dibentuknya suatu aturan yang mengatur mengenai hak anak yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak,pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua,keluarga,masyarakat,pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut[1]

Pada prinsipnya asas-asas yang digunakan dalam UU No. 23 tahun 2002 ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Asas-asas ini terdapat dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2003 yaitu :

1.    Asas non diskriminasi

2.    Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

3.    Asas Hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan

4.    Asas penghargaan terhadap hak anak

Asas non diskriminasi yang disini ialah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku,agama,ras,golongan,jenis kelamin,etnik,budaya dan bahasa,status hukum anak,urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,masyarakat,badan legislative,dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.[2]

Asas hak untuk hidup,kelangsungan hidup,dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara,pemerintah,masyarakat,keluarga,dan orang tua.[3]

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.[4]

hak-hak anak dalam UU No. 23 tahun 2002 ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Hak-hak ini sesuai dengan hak-hak yang didalam CRC. Hak anak itu meliputi :

1.    Hak untuk hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.    Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga Negara Republik Indonesia[5]. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan kewarganegaraan.

3.    Hak untuk beribadah menurut agamanya.hak untuk bebas beribadah inipun secara konstitusional juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperuntukan bagi warga negaranya

4.    Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri

5.    Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

6.    Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.hak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan social ini secara konstitusional juga diatur didalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

7.    Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

8.    Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya,menerima,mencari,dan memberikan informasi

9.    Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,bergaul dengan anak sebayanya,bermain,berekreasi,dan berkreasi sesuai dengan minat,bakat,dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10.  Hak memperoleh rehabilitasi,bantuan social,dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social bagi anak penyandang cacat

11.  Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi,eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,penelantaran,kekejaman,kekerasan dan penganiayaan,ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya

12.  Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,pelibatan dalam sengketa bersenjata,pelibatan dalam kerusuhan social,pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan,pelibatan dalam peperangan

13.  Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

14.  Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

15.  Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya

Selain mempunyai hak,setiap anak juga mempunyai kewajiban yang didasarkan pada pasal 19 undang-undang nomor 23 tahun 2002 yaitu :

1.    Menghormati orangtua,wali dan guru

2.    Mencintai keluarga,masyarakat, dan menyayangi teman

3.    Mencintai tanah air,bangsa, dan Negara

4.    Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya

5.    Melaksanakan etika dan akhlak mulia

dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak Negara,pemerintah,masyarakat,keluarga, dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Kewajiban dan tanggung jawab itu terdapat didalam pasal 20 sampai dengan pasal 26 UU No. 23 tahun 2002.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif maka pemerintah membentuk suatu lembaga perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74  UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak ” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989. Tugas KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan per-UU-an yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden[6].

oleh Rega Felix


[1] Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

[2] Lihat penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

[3] ibid

[4] ibid

[5] Pasal 4 Poin J Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia

[6] Tentang KPAI,Dikutip dari http://www.kpai.go.id/

2 responses to this post.

  1. Posted by hafidz al barzah on March 8, 2011 at 4:25 am

    assalamualaikum.
    Maaf pa saya guru MI Al zaytun ingin mengadakan seminar dengan pembicaranya Pa Seto mulyadi bagaimana cara……

    Reply

  2. walaikumsalam..
    maaf sebelumnya saya tidak mengetahui cara pastinya. mungkin sekedar bisa membantu bisa menghubungi
    Komisi Nasional Perlindungan Anak
    Alamat : Jalan TB Simatupang No. 33 Jakarta Timur Indonesia 13760
    Telp : 62-21) 8416157
    Fax : (62-21) 8416158
    (dapat dari website http://www.lindungikami.org/tentangkami/komisi-nasional-perlindungan-anak/)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: