ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 (209-210/PHPU.D-VIII/2010)

A. PENDAHULUAN

Sengketa hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pemindahan wewenang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memasukkan pilkada dalam pengertian “pemilu”. Didalan pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Sehingga sejak pilkada dimasukkan dalam pengertian “pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,penanganan Hasil pemilihan umum Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam Pemilukada Tangerang Selatan, KPU Provinsi Tangerang Selatan pada tanggal 17 November 2010, melalui Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 44/Kpts/KPU Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010 memutuskan :

1.      Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 1 atas nama Drs. Yayat Sudrajat, MM,M.Si. dan H. Moch Norodom Sukarno, S.ip memperoleh sejumlah 22.640 suara

2.      Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 2 atas nama Hj.Rodhiyah Nasibah,S.Pd dan H.E Sulaiman Yasin memperoleh sejumlah 7518 suara

3.      Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 3 atas nama Drs. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany memperoleh sejumlah 187.778 suara

4.      Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pemilihan Kota Tangerang Selatan dengan Nomor urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmy Diani,SH.MH dan Drs.H. Benyamin Davnie memperoleh sejumlah 188.893 suara

Terhadap putusan KPUD tersebut di atas, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 mengajukan permohonan keberatan.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Tangerang Selatan tersebut. Pemohonan yang dikabulkan adalah permohonan yang terbukti beralasan. Selain itu MK juga mengabulkan pemohonan pemohon berupa pemungutan suara ulang. Hal yang menarik dari putusan ini ialah terkait objek yang diperkarakan berupa pelanggaran yang bukan merupakan hasil dari pemilihan umum dan putusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Dalam hal ini MK mendasarkan pada yurisprudensinya yang telah dibangun dalam memberikan pandangan hukumnya. Putusan MK ini menarik untuk dianalisis karena telah kesekian kalinya MK dapat mengesampingkan aturan formalnya. Proses beracara dalam perkara ini dapat dianalisis dalam perspektif hukum acara MK.

B. ANALISIS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA

1. Objek Sengketa dan Pertimbangan Hakim

KPU Tangerang Selatan menetapkan hasil perhitungan suara pada tanggal 17 November 2010 dengan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010. Pemohon yang dalam perkara ini terdiri dari dua pemohon yaitu calon dari nomor urut 3 sebagai pemohon 1 dan calon dari nomor urut 1 sebagai pemohon 2 keberatan atas ketetapan tersebut. Pemohon menyatakan berita acara dan keputusan-keputusan KPU Tangerang selatan yang selanjutnya disebut sebagai termohon dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas pemilukada yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil dimana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang bersifat terstruktur,sistematis,dan massif. Berdasarkan pasal 4 PMK No.15 tahun 2008 yang menjadi objek perselisihan pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam keberatan terhadap objek ini pemohon dalam permohonannya berdasarkan pasal 6 PMK No.25 tahun 2008 harus memuat :

1.      Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon

2.      Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara

3.      Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon

Dalam perkara ini permohonan yang diajukan oleh pemohon baik pemohon 1 maupun pemohon 2 tidak memuat penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon,namun pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang bersifat terstruktur,sistematis, dan massif. Dalam hal pemohon tidak memberikan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon pihak termohon dan pihak terkait memberikan jawaban eksepsi. Pihak termohon dan pihak terkait memberikan jawaban bahwa objek sengketa yang dimohonkan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena objek yang dipersengketakan seharusnya adalah hanya terkait pada hasil penghitungan suara dan seandainya ada pelanggaran yang bersifat terstruktur,sistematis dan massif haruslah diuraikan pelanggaran-pelanggaran tersebut berpengaruh kepada hasil penghitungan suara dan dibuktikan oleh pemohon.

Pendapat MK dalam hal objek sengketa ini ialah bahwa dalam mengemban misinya MK sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak hanya menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. MK dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang sudah nyata-nyata melanggar hak asasi manusia terutama hak politik. Dengan ini MK juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur,sistematis dan massif. Walau MK dapat mengadili berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur,sistematis, dan massif MK tidak mengambil alih wewenang peradilan lain yang juga mempunyai kewenangan mengadili pelanggaran dalam pemilu, karena MK tidak pernah memutus dalam konteks pidana maupun administratif. Pendapat MK ini didasar pada yurisprudensinya dimana telah terjadi perkara yang hampir serupa dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Bertanggal 2 Desember 2008 yaitu pada perkara pemilukada provinsi Jawa Timur.

Dari pendapat Mahkamah Diatas kita dapat lihat dalam perkembangan penyeselaian sengketa pemilukada Mahkamah dapat mengadili perkara tidak hanya terpaut pada hasil penghitungan suara yang telah ditetapka KPU saja,namun perihal pelanggaran-pelanggaran yang sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara juga dapat menjadi landasan MK untuk mengadili perkara ini. Hal ini sesuai dengan tujuan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak keadilan berdasar pada kebenaran materil, walau hal ini bertentangan dengan peraturan formil Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang menyatakan objek perselisihan adalah hasil perhitungan suara, tetapi MK sebagai pengadilan konstitusi. Menurut Oliver Holmes dalam perkara sering hakim menghadapi dua bahkan lebih ‘kebenaran’ yang seolah meminta kepastian mana yang ‘lebih unggul’ dalam konteks tertentu. Salah satu diantaranya, adalah kebenaran versi aturan hukum. tidak jarang, bahkan amat sering,kebenaran-kebenaran lain lebih unggul dari yang disodorkan aturan formal. Mereka lebih relevan,lebih tepat, dan bahkan lebih bermanfaat untuk suatu konteks riil, ketimbang kebenaran yang ditawarkan aturan legal. Dalam hal inilah, seorang hakim mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya. Ia harus ‘memenangkan’ kebenaran yang menurutnya lebih unggul, meski dengan resiko mengalahkan aturan resmi[1]. MK tidak boleh membiarkan aturan keadilan procedural(procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantive (substantive justice)[2]. Tetapi tidak selalu baik apabila selalu mengesampingkan aturan formal,hal ini membuat seolah-olah kewibawaan hukum itu sendiri hilang. Menurut Benjamin Cardozo bahwa benar bahwa adanya kebebasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, tetapi semua itu tidak boleh membuat seorang hakim lupa pada aspek normative dari hukum, yakni melayani kepentingan umum akan keadilan. Kewibawaan hakim menurut Cardozo, justru terletak pada kesetiaannya menjunjung tujuan hukum itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh berkembang secara bebas tanpa batas[3]. Jadi untuk kedepannya sebaiknya ada penyelarasan dalam praktik dan aturan,peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 hal-hal yang terkait dengan objek perselisihan pemilukada sebaiknya diperbaiki sehingga aturan tersebut tidak hanya menjadi aturan yang berdiri yang dalam praktiknya dapat dikesampingkan hingga aturan itu tidak mempunyai kewibawaan hukum.

2. Petitum para Pemohon

Terdapat dua pemohon dalam perkara ini yang masing-masing mempunyai permohonan yang berbeda sehingga masing-masing mempunyai petitum yang berbeda.

Petitum Pemohon 1 adalah :

1.      Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

2.      Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 tertanggal 17 November 2010, Keputusan termohon Nomor 43/KPTS/KPU-Tangsel/XI/2010 Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dan Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPUTangsel/ XI/2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

3.       Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH. dan Drs. H. Benyamin Davnie sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Drs. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

5.       Atau setidak-tidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH.

Petitum pemohon 2 adalah :

1.  Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk        seluruhnya;

2.  Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Model DBKWK. KPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tertanggal 17 Nopember 2010;

3.  Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPUTangsel/ XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Peolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Nopember 2010;

4.  Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Arsid, M. Si. Dan Andreas Taulany, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. Benyamin Davnie, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota tangerang Selatan tahun 2010 tersebut

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP. sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Periode 2010-2015;

6. Atau setidak-tidaknya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan dengan mendiskualifikasi atau tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, dengan catatan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup dan setelah seluruh anggota komisioner di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan diganti

Perihal petitum untuk mendiskualifikasikan pasangan peserta calon bukan merupakan kewenangan MK, MK dalam hal ini hanya dapat mengadili terkait dengan hasil pemilihan umum saja. Oleh karena itu seharusnya petitum mengenai pendiskualifikasian tidak dimohonkan. Dan Petitum agar MK memerintah termohon untuk menetapkan masing-masing pemohon sebagai pemenang (calon terpilih) pemilukada Tangsel 2010 juga bukan kewenangan MK, karena MK tidak dapat memenangkan pihak yang seharusnya kalah dan tidak dapat mengalahkan pihak yang seharusnya menang. Oleh karena itu sebaiknya petitum ini tidak dimohonkan.

3. Acara Pembuktian

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis,terstruktur, dan massif yang mempengaruhi ke hasil penghitungan suara. Pembuktian merupakan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Dalam konteks ini, kebenaran yang harus diungkap adalah telah terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis,terstruktur,dan massif. Sesuai teori pembuktian pada umumnya, bahwa “siapa yang mendalilkan dia yang dibebankan untuk membuktikan dalil tersebut”, maka pemohon harus membuktikan benar-benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis,terstruktur, dan massif dengan didukung dengan alat-alat bukti yang sah.

Pada perkara PHPU.D Tangsel, para pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis,terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh pihak terkait maupun termohon berupa adanya perbuatan sistematis yang memanfaatkan jajaran birokrasi pemkot dan keuangan dalam usaha untuk memenangkan pihak terkait yang dilaksanakan secara terstruktur dalam jajaran pemkot, terjadinya mutasi besar-besaran dalam jajaran pemkot,penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye,pencetakan surat suara oleh termohon yang melebihi dari ketentuan dari undang-undang, permasalahan DPT, Ketidaknetralan termohon, dan Money politic. Dalil-dalil yang diungkapkan pemohon harus berdasarkan alat bukti yang sah yang telah diatur didalam undang-undang.

Dalam proses pembuktian di lingkup peradilan konstitusi menganut asas pembuktian bebas (vrij bewij). Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktan atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.[4]

Berdasarkan pada teori pembuktian dalam system pembuktian yang dibedakan menjadi :[5]

1.      Sistem pembuktian positif menurut Undang-Undang (Positief wettelijke bewijs theorie), merupakan pembuktian yang didasarkan semata-mata kepada alat-alat pembuktian yang disebut dalam undang-undang.

2.      Sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata oleh keyakinan hakim (conviction intime). System pembuktian ini bertolak belakang dengan system pembuktian positif, karena keyakinan hakim menurut hati nuraninya sendiri menjadi dasar pembuktian suatu peristiwa.

3.      Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan logis (Conviction raisonnee). Menurut teori ini hakim dapat menkonstanta peristiwa didasarkan atas keyakinannya,keyakinannya mana didasarkan pembuktian disertai konklusi yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu. System ini juga disebut pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alas an-alasan atas keyakinannya ( vrije bewijstheori).

4.      Sistem pembuktian undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijstheorie). Pembuktian negative ini bertolak kepada aturan yang ditetapkan secara limitative menurut undang-undang tetapi harus disertai/diikuti dengan keyakinan hakim.

Dalam perkara PHPU.D ini Hukum Acara MK telah mengatur secara spesifik ketentuan mengenai alat bukti yang harus diajukan dalam perkara tesebut. Sehingga system pembuktian dalam perkara ini bersifat negatief wettelijk. Karena alat bukti yang digunakan dalam mebuktikan sesuatu sudah ditentukan secara limitatif didalam undang-undang. Jadi asas yang digunakan tidak hanya bersifat bebas namun juga terbatas.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh wilayah kota Tangerang Selatan. Hal mengenai pemungutan suara ulang ini bukanlah pertama kali yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun amar putusan MK No.209-210/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut :

•           Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian;

•           Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;

•           Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS se- Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

a. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.;

b. Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin;

c. Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany;

d. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. H. Benyamin Davnie;

•           Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

•           Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

•           Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya;

•           Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;

Putusan mengenai pemungutan suara ulang bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh MK. Pemungutan suara ulang pertama kali diputus oleh MK pada perkara pemilukada Jawa Timur dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang telah menjadi yurisprudensi dalam hal perkara yang serupa. Berdasarkan prinsip keadilan universal : tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian,tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinua pelanggaran pemilihan umum[6]. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak dapat menetapkan perhitungan yang tepat sebab MK tidak memperoleh keyakinan terhadap semua hasil perhitungan. Jadi tidak tepat jika hanya menghitung ulang hasil yang telah diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius. Dengan demikian diperlukannya pemungutan suara ulang.

C. KESIMPULAN

Dalam perkara PHPU.D Tangerang selatan yang dapat disimpulkan ditinjau dari perspektif hukum acara MK adalah sebagai berikut :

1.      Pendapat hakim perihal objek sengketa sesuai dengan tujuan Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi keadilan berdasarkan kebenaran materil sehingga Mahkamah dapat memasuki pokok perkara terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur,sistematis, dan massif. Hal ini berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pernah memutus hal serupa. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan hukum acara yang telah ditetapkan dalam hal perkara PHPU.D

2.      Dalam praktiknya pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008 dapat dikesampingkan sehingga seolah-olah aturan tersebut tidak lagi mempunyai kewibawaan hukum

3.      Petitum untuk mendiskualifikasikan pasangan calon pemilu bukanlah kewenangan MK. Begitu juga petitum untuk menetapkan pemenang pemilu bukanlah kewenangan MK karena MK tidak dapat memenangkan pihak yang seharusnya kalah dan mengalahkan pihak yang seharusnya menang. Seharusnya petitum tersebut tidak dimohonkan.

4.      Sesuai dengan karakteristik perkara PHPU.D maka teori pembuktian dengan negatief wettelijk dipandang lebih tepat

5.      Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukannya pemilu ulang Tangerang Selatan merupakan konsistensi MK dalam menjalankan yurisprudensinya. Pemungutan suara ulang ini berdasar pada prinsip keadilan universal nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia yang karena itu MK tidak dapat menguntungkan salah satu pihak dengan menetapkan hasil perhitungan yang benar. Oleh karena itu diperlukan pemungutan suara ulang.

Saran :

untuk kedepannya sebaiknya ada penyelarasan dalam praktik dan aturan,peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 hal-hal yang terkait dengan objek perselisihan pemilukada sebaiknya diperbaiki sehingga aturan tersebut tidak hanya menjadi aturan yang berdiri yang dalam praktiknya dapat dikesampingkan hingga aturan itu tidak mempunyai kewibawaan hukum. karena keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan yang lahir dari sebuah kepastian hukum.

Oleh Rega Felix


[1] Bernard L Tanya, et al. Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta,2010. Hlm. 167

[2] Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1, Juni 2010,hlm.43 didalam artikel Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur : Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Oleh : Susi Dwi Harijanti dan Lailani Sungkar

[3] Bernard L Tanya, et al, op cit. hlm. 168

[4] Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta,2009. Hlm. 21

[5] Ibid. hlm. 86

[6] Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1, Juni 2010, hlm. 44

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta,2009

Bernard L Tanya, et al. Teori Hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Genta Publishing, Yogyakarta,2010

Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi isu, Rajawali Press, Jakarta,2009

Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1, Juni 2010

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

2 responses to this post.

  1. Surabaya – Kemampuan wirausaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan perlu memiliki kognisi (kepandaian) minim berstandar S1 karena perkembangan dunia bisnis kian pesat ke depan.

    “Untuk itu, mahasiswa yang mengenyam pendidikan setara diploma yang selama ini unggul di praktek kerja lapangan wajib meningkatkan kognisinya,” kata Pengamat Kewirausahaan, Marissa Haque, di Wisuda LP3I Surabaya, Rabu.

    Menurut dia, menjadi seorang pengusaha yang tangguh menghadapi tantangan bisnis masa kini tidak cukup dengan mengandalkan bekal praktek kerja lapangan.

    “Walau modal praktek mereka sudah diakui di dunia kerja, calon pengusaha tetap perlu pendidikan tinggi dan memperdalam kognisinya dengan kuliah lagi,” ujar perempuan yang juga menyandang sebagai Duta LP3I.

    Terkait banyaknya calon pekerja dari lulusan lembaga pendidikan profesi, ia mengaku, kelebihan mereka ada pada kemampuan psikomotorik (keterampilan).

    “Apalagi, metode pendidikannya mengubah urutan pengajaran S1 yang selama ini mendahulukan kognisi, disusul afeksi ‘internal relationship’, dan psikomotorik,” katanya.

    Beda dengan metode di lembaga pendidikan profesi, ia menyebutkan, di sana lebih mementingkan pengajaran psikomotorik, afeksi, dan kognisi.

    “Sementara, sesuai pengalaman pribadinya jenjang pendidikan S1 di Indonesia hanya mengandalkan selembar ijazah,” katanya.

    Kondisi tersebut, lanjut dia, karena selama menempuh pendidikan tinggi di bangku kuliah komposisi praktek kerja lapangan sangat minim.

    “Akibatnya ketika mereka lulus, mayoritas penyandang S1 bingung mencari kerja karena hanya ingin kerja sebagai bos,” katanya.

    (foto: blog marissa haque)

    Reply

  2. terima kasih atas informasinya, sungguh bermanfaat

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: