HUKUM DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER (ISU LINGKUNGAN HIDUP)

Dunia semakin lama semakin kompleks permasalahannya. Permasalahan yang belakangan ini sedang booming adalah isu-isu tentang global warming, krisis lingkungan.  permasalahan ini merupakan permasalahan yang melanda secara global bagi umat manusia. krisis yang terjadi belakangan ini merupakan akibat dari modernisasi yang terjadi sebelumnya yang terlalu menempatkan manusia sebagai “subjek” yang absolute sehingga manusia menjadi egois terhadap alam hingga eksploitasi besar2an terjadi.  Apabila kita lihat secara mendalam permasalahan kontemporer yang terjadi merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan dapat berujung kepada suatu yang paradoxal. Saat ini manusia dilanda kebingungan yang besar akibat munculnya permasalan2 tsb.  Kontradiksi-kontradiksi pemikiran antara kebutuhan manusia dengan alamnya membuat manusia harus berfikir keras tentang bagaimana ia harus hidup.
konklusi dalam mengatasi permasalahan dengan munculnya sebuah sintesa berupa konsep “pembangunan berkelanjutan” yaitu pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan alam.  Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan tsb dibutuhkan suatu jaminan berupa “hukum”. Mengingat fungsi hukum sebagai sarana pembangunan maka hukum berperan menjadi rel dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Walaupun hukum sudah mengatur dan mejamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Namun dalam mengatasi permasalahan yang begitu kompleksnya tidaklah mudah menempatkan hukum dalam posisi yang tepat. Tarik-menarik kepentingan manusia dengan kepentingan alam membuat posisi hukum berada pada posisi tawar-menawar, terlihat pada praktiknya bahwa masih terjadinya pengeksploitasian alam dengan dalih untuk kesejahteraan manusia yang dibiarkan begitu saja. Hukum belum mempunyai taring yang kuat untuk mengatasi hal tsb.

Untuk itu tidak hanya dibutuhkan hukum dalam artian “substansi” saja  tetapi butuh suatu pemahaman hukum yang paradigmatik termasuk “kultur hukum” yang baik. Pemahaman hakikat manusia sebagai bagian dari alam,seperti kata fritjof Capra kita merupakan suatu rangkaian jarring-jaring kehidupan (web of life), semua saling ketergantungan tidak ada yang melepaskan salah satu. Manusia bukanlah suatu subjek yang absolute melainkan bagian dari alam itu sendiri. Dengan demikian dalam pengertian hukum kita dapati bahwa manusia bukanlah satu-satunya “subjek hukum” alam juga merupakan suatu “subjek hukum”, alam bukan lagi menjadi “objek hukum” yang konotasinya selalu digunakan untuk eksploitasi. Perubahan paradigma mengenai siapa yang menjadi “subjek hukum” ini telah diterapkan oleh Negara Ekuador dalam konstitusinya yang menyatakan “person and people have the fundamental rights… nature is subject to those rights given by this constitution”. Perubahan paradigmatic tersebut menimbulkan suatu kultur hukum baru dalam bagaimana manusia harus hidup menghadapi alamnya.

Dengan kembalinya kedekatan manusia dengan alam, maka mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini. Apakah mampu Indonesia menempatkan hukum sebagai komando pembangunan yang berkelanjutan? Apakah sudah manusia Indonesia menempatkan diri sebagai bagian dari alam? Apakah ada kehendak untuk merubah paradigma manusia sebagai satu-satunya “subjek hukum”  menjadi alam juga sebagai subjek?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: