TRANSENDENSI HUKUM DALAM MASYARAKAT TAREKAT SUFI (TINJAUAN ANTROPOLOGIS-FILOSOFIS)

  1. 1.    Pendahuluan

 

  1. A.   Latar Belakang

Lahirnya tasawuf atau yang disebut sufisme merupakan suatu fenomena kebudayaan manusia. Jalan tasawuf/sufi merupakan suatu jalan spiritual yang hendak mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Sebenarnya kehidupan ala sufi ini sudah dipraktekan oleh Nabi Muhammad dimana beliau sehari-hari hidup sederhana dan menghabiskan waktunya dalam ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Namun kata tasawuf/sufi itu sendiri belum dikenal pada zaman nabi dan para sahabatnya.[1] Lahirnya tasawuf/sufi ini terjadi setelah berkembangnya Islam dan mulai banyak pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan diluar Islam. Berkembangnya  gerakan tasawuf ini menyebabkan terjadinya suatu komunitas-komunitas masyarakat yang berkumpul dalam suatu tujuan yaitu mencapai tujuan sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Komunitas Masyarakat ini disebut sebagai Masyarakat Tarekat, masyarakat Tarekat ini dengan segera berkembang secara turun menurun dari guru ke murid dalam bentuk organisasi dan gerakan yang mejalar ke seluruh penjuru dunia untuk melestarikan ajaran-ajaran dan metoda seorang pemimpin (syekh) tarekat tertentu. Tarekat tersebut kemudian berkembang dengan namanya masing-masing seperti adanya Tarekat Naqshabandiyah, Tarekat Qadriyiah, Tarekat Rifa’iyah, dan lain sebagainya.

Munculnya masyarakat-masyarakat Tarekat tersebut secara internal mengharuskan dibangunnya kode etik dalam tarekat tersebut yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hidup mereka tentang bagaimana mereka harus hidup untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Fenomena Tasauf yang melahirkan Masyarakat tarekat ini merupakan suatu hal yang unik karena didasari pada  aspek yang transcendental sehingga menarik untuk dilakukan penelitian secara antropologis khususnya di bidang hukum untuk menelusuri kaidah-kaidah yang dibangun oleh masyarakat Tarekat Sufi tersebut.

Berbicara mengenai hukum, hukum dewasa ini hanya dipandang sebagai kaidah tertulis saja yaitu undang-undang. Pandangan yang disebut positivisme ini justru memperkecil makna dari hukum itu sendiri karena tidak bisa memaknai hukum sebagai kaidah-kaidah yang nyata hidup di masyarakat. Suatu pandangan yang menolak positivisme hukum  ini ialah Sosiologi Hukum yang memandang bahwa hukum tidak hanya sebagai kaidah tertulis saja tetapi juga terdapat hukum-hukum yang hidup dimasyarakat disebut sebagai living law. Selanjutnya terdapat aliran antropologi hukum yang memandang hukum  sebagai fenomena budaya manusia. Masalah hukum dalam antropologi hukum bukan semata-mata masalah huku yang normative sebagaimana terdapat dalam hukum perundangan, atau masalah hukum yang merupakan pola ulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, bukan hanya itu saja, tetapi juga masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya.[2] Antroplogi hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dimana bagian-bagiannya saling bertautan. Jadi tidak dipotong-potong menurut segi-segi tertentu.[3] Untuk itu dalam memahami hukum dalam masyarakat tarekat sufi kita harus mengkajinya secara holistik.

  1. B.   Identifikasi Masalah

Atas dasar Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi identifikasi dalam makalah ini adalah :

  1. Apakah terdapat suatu Aturan atau norma yang menjadi dasar mengikat bagi  Masyarakat Tarekat Sufi?
  2. Bagaimanakah Sifat aturan atau norma dalam Masyarakat Tarekat Sufi?

 

 

 

 

  1. 2.    Tinjauan Teoritis Mengenai Hukum dan Tarekat Sufi

 

  1. A.   Pandangan-Pandangan Mengenai Hukum

Dari pemahaman pandangan-pandangan mengenai hukum ini kita akan mengetahui tipe hukum yang bagaimana yang ada dalam masyarakat tarekat sufi dan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat tarekat sufi. Untuk mengetahui mengenai pandangan hukum kita harus melihatnya dalam aspek filsafat hukum. karena tidak ada definisi yang pasti dalam hukum maka hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda bergantung dari bagaimana pandangan filsafat yang mendasarinya. Dalam peradaban Manusia muncul banyak aliran tentang hukum namun yang paling menonjol adalah aliran analytical jurisprudence atau selanjutnya dapat disebut positivisme hukum, sociological jurisprudence atau sosiologi hukum dan yang mirip dengan sosiologi hukum adalah anthropological jurisprudence atau yang disebut antropologi hukum , adapula teori hukum kodrat atau mazhab hukum alam. Walau masih banyak lagi aliran-aliran lain seperti pragmatic legal realism, critical legal studies, dan lain sebagainya namun yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah ketiga pandangan pertama tadi.

Untuk mengetahui pandangan positivisme hukum kita pertama melihat kepada tokohnya yaitu John Austin yang menyatakan hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis saja. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat oleh negara dan karenanya harus dipatuhi.[4] Dengan demikian hukum itu tidak lebih sekedar onggokan aturan-aturan formal dari negara. Pendapat John Austin ini kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen yang melahirkan reinerechtlehre atau ajaran murni tentang hukum. menurut kelsen sebuah norma adalah sah hanya jika ia ditetapkan oleh suatu tindakan kemauan, jika ia adalah makna dari suatu tindakan yang demikian disinilah letak positivitasnya dan hanya norma-norma positif ditempatkan (posited) oleh tindakan-tindakan kemauan manusia oleh legislasi (perundang-undangan).[5] Selanjutnya ia mengatakan hukum itu hanya terkait dengan apa yang seharusnya (das sollen) bukanlah apa yang ada (das sein) yang telah dipositifkan dalam undang-undang. Anasir-anasir dari yang bersifat non yuridis dianggap bukanlah sebagai hukum dan dapat dikesampingkan. Singkatnya orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan.

Permasalahan paham positivism ini ialah karena mengenyampingkan anasir-anasir yang bersifat non yuridis termasuk keadilan. Padahal kita ketahui sendiri bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah keadilan. Hukum seolah-olah terlepas dari manusia, ia menjadi otonom dan tidak lagi mampu melayani manusia dalam menyajikan keadilan. Akibat dari ini terdapat pandangan yang kontra terhadap positivism ini yaitu sociological jurisprudence yang lebih mengutamakan keadilan di masyarakat. Pandangan sosiologi ini berangkat dari kenyataan/fakta yang ada di masyarakat. Tokoh utama sosiologi hukum ini adalah Eugen Ehrlich yang mengatakan hukum tidak kurang dari realitas hubungan antar manusia itu sendiri.[6] Norma-norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu kenyataan-kenyataan itu melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat, hidup sosial, Ia menyebutnya sebagai hukum yang hidup (living law).[7] Satjipto Rahardjo seorang Begawan sosiologi hukum Indonesia yang melahirkan teori hukum progresif mengatakan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.[8] hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.[9]

Perkembangan selanjutnya yang serupa dengan sosiologi hukum adalah antropologi hukum yang mempunyai karakteristik yang sama dengan sosiologi hukum yaitu hukum ditemukan dalam kenyataan yang ada di masyarakat. Hoebel seorang antropolog menyatakan “law is a social norm the infraction of which is sanctioned in threat or in fact by the application of phisycal force by a party possessing the socialy recognized privilege of so acting”[10], Malinowsky mengatakan bahwa hukum dalam masyarakat sederhana adalah suatu aspek kehidupan masyarakat sederhana yang sekaligus sebagai bagian dari susunan masyarakat, dan tidak terpisahkan sebagai lembaga sendiri.[11] lalu ia mengungkapkan beberapa cirri aturan hukum yang diantaranya adalah dikatakan sebagai aturan-aturan hukum apabila aturan itu dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban di satu pihak dan hak dilain pihak, dan aturan hukum itu mempunyai sanksi negative atau sanksi positif berdasarkan kejiwaan dan adanya mekanisme (cara bekerja) kekuatan yang mengikat.[12] Selain itu Pospisil mengatakan hukum dalam masyarakat sederhana itu sebagai gejala sosial yang mempunyai pola yang menyeluruh sehingga hukum itu  terdiri dari beberapa cirri yaitu adanya :[13]

  1. kekuasaan,
  2. keberlakuan yang universal,
  3. obligation,
  4. sanksi.

Ad. 1. Kekuasaan

Kriteria yang menunjukkan adanya kekuasaan ialah bahwa keputusan dan nasihat petunjuk pemimpin ditaati oleh para warga kelompoknya. Dalam hal ini pospisil mengatakan bahwa ciri adanya kekuasaan itu bisa dilihat dari konsep kekuasaan yang bersifat fungsionil.[14] Yang menjadi sifat-sifat dari kepemimpinan itu bisa dilihat dari beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatana sifat dimana dapat dikatakan sebagai pemimpin jika telah mempunyai syarat-syarat yaitu memiliki : kecerdasan,kemampuan menyesuaikan, kearifan, introspeksi, ekstropeksi, dominasi, kejantanan, dan kepekaan[15]

Ad. 2. Keberlakuan yang Universal

Maksud dari keberlakuan yang universal ini adalah untuk menunjukan bahwa pemegang kuasa dalam mengambil keputusan-keputusan berdasarkan kepada prinsip yang sama. [16]Jadi maksud untuk diberlakukan secara universal  ini berarti pihak yang berwenang memutus dalam menyelesaikan sesuatu perkara dengan tegas menyatakan bahwa sendi yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu selanjutnya akan diterapkan kepada hal-hal yang bersamaan di kemudian hari.[17] Pada masyarakat sederhana maksud penerapan universal ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan dari yang berwenang diambil sesuai dengan adat yang telah melembaga dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[18]

Ad. 3. Adanya Obligatio

Yang dimaksud dengan obligation adalah suatu konsep yang mengandung pernyataan dua segi tentang hubungan sosial, satu segi menunjukkan adanya kewajiban bagi pelaku pelanggaran hukum untuk memperbaiki kembali situasi hubungan itu dan segi kedua adalah menunjukkan adanya hak bagi pihak yang dirugikan agar keadaan situasi semula dipulihkan kembali.[19]

Ad. 4 adanya sanksi

Sanksi merupakan kriteria yang mutlak dari hukum dan pada pihak lain sanksi tidak selamanya harus berbentuk fisik. Bentuk sanksi hukum yang digunakan itu erat hubungannya dengan kelompok atau sub kelompok di mana sanksi itu dipakai, dapat saja berupa sanksi itu bersifat fisik maupun sosial-psikologis.[20] Dengan demikian sanksi itu dapat saja dirumuskan sebagai sesuatu yang negative, untuk tidak member hadiah atau bantuan (yang kalau tidak terjadi pelanggaran seharusnya diberikan), atau sebagai suatu cara yang positif yaitu memberikan pengalaman yang menyakitkan baik fisik maupun psikologis.[21]

Selain dari teori-teori hukum diatas terdapat teori hukum kodrat atau disebut mazhab hukum alam. Teori hukum alamini sangat erat sekali kaitannya dengan kodrat ilahiah. Filsuf yang mengembangkan tentang hukum alamini adalah Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Ia membedakan hukum kedalam tiga bentuk yaitu hukum abadi (lex aeterna), hukum kodrat (Lex Naturalis), Hukum manusia (lex humana), selain itu Aquinas juga menyebutkan adanya hukum-hukum lain yaitu hukum ilahi (lex divina), hukum yang diberikan gereja kepada yang beriman dalam kristiani (lex ecclesiastica,) hukum nafsu (Lex concupiscentia).[22] Lex Aeterna adalah kebijaksanaan atau rencana abadi ilahi sendiri yang berkenaan menciptakan alam semesta. Dengan sendirinya seluruh realitas alam semesta dengan segala apa yang terjadi dan bergerak didalamnya mengikuti hukum abadi karena diluar kebijaksanaan ilahi tak ada sesuatu apa pun yang ada.[23] Lex naturalis yaitu cara ciptaan itu bergerak dalam alam, dampaknya pada lingkungannya, cara ciptaan kalau ia berwujud organism bernyawa hidup, berkembang, bereaksi, berkembang biak, dan sebagainya ditentukan oleh kodratnya itu adalah kodratnya, maka kodrat dapat disebut sebagai hukum bagi ciptaan.[24] Selanjutnya menurut Thomas Aquinas manusia itu berada di bawah hukum alam, tetapi sebagai makhluk rohani ia mempunyai pengertian dan kebebasan. [25]Karena ada kebebasan itulah manusia berkehendak dan mampu menciptakan hukumnya yaitu Lex Humana. Selanjutnya Lex Divina menruut Thomas Aquinas merupakan hukum yang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia melalui wahyu-wahyunya. Untuk lex ecclesiastica dan Lex concupiscentia tidak dibahas dalam tulisan ini karena tidak digunakan dalam rangkaian analisis.

Dekatnya teori hukum kodrat dengan aspek ketuhanan (yang bersifat transcendental) ini menjadi salah satu sorotan dalam dalam kehidupan berhukum. Sehingga menurut Otje Salman tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum khususnya dilihat dari aspek filosofis adalah pencapaian tertinggi tentang hukum yaitu hakikat hukum melalui landasan kasih sayang kemanusiaan, keadilan yang dipandu oleh arahan rahmat tuhan.[26] Aspek soal ketuhanan dimasukan kedalam kelompok “nilai iman dan keagamaan. Ia mengatakan aspek nilai iman dan keagamaan ini memegang peranan dalam mengarahkan pembangunan khususnya di bidang hukum.[27] aspek-aspek transendental dalam hukum inilah sebagai jalan keluar manusia untuk kehidupan berhukum yang lebih baik.

  1. B.   Jalur Tasawuf dan Masyarakat Tarekat Sufi

Arti kata tasawuf ini masih banyak perdebatan oleh ahli-ahli bahasa. Ada yang berkata bahwa perkataan itu diambil dari perkataan “shifa” yang artinya suci bersih, ibarat kilat kaca. Ada yang bilang dari kata “shuf” yang artinya kulit binatang, sebab orang-orang yang memasuki tasawuf itu memakai baju dari bulu binatang karena benci mereka kepada pakaian yang indah-indah pakaian yang terlalu duniawi. Ada yang bilang dari kata “shuffah” yaitu segolongan sahabat-sahabat nabi Muhammad SAW yang membersihkan dirinya disuatu tempat terpencil disamping mesjid nabi. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata “shufanah” yaitu sebangsa kayu yang merisik tumbuh di padang pasir tanah arab. Dan yang terakhir dizaman-zaman sekarang ini ada yang mengatakan bahwa perkataan “shufi” itu bukanlah bahasa Arab, tetapi bahasa yunani kuno yang telah di arabkan. Asalnya “theo-shofie” artinya ilmu ketuhanan yang kemudian di arabkan dan diucapkan dengan lidah orang Arab sehingga berubah menjadi tasauf.[28]

Darimanapun pengambilan kata tersebut dari bahasa arab maupun yunani, namun dari asal-asal pengambilan itu sudah nyata bahwa yang dimaksud dengan kaum tasauf atau kaum sufi itu ialah kaum yang telah menyusun kumpulan menyisihkan diri dari orang banyak, dengan maksud membersihkan hati, laksana kilat kaca terhadap tuhan, atau memakai baju yang sederhana, tidak menyerupai pakaian orang dunia, biar hidup kurus kering bagai kayu di padang pasir, yang lebih utama memperdalam penyelidikan tentang perhubungan makhluk dengan khaliknya.[29]

Ibnu Khaldun mengatakan tasauf adalah semacam ilmu syariah yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya ialah bertekun beribadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah, hanya menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-perkara yang selalu mendaya orang banyak, kelezatan harta benda, dan kemegahan. Dan menyendiri menuju jalan tuhan dalam khalwat dan ibadah.[30] Menurut Harun Nasution Tasawuf adalah ilmu yang membahas masalah pendekatan diri manusia kepada Tuhan melalui penyucian rohnya.[31] Tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga ia dapat melihat-Nya dengan mata hati bahkan rohnya dapat bersatu dengan Roh Tuhan. Filsafat yang menjadi dasar pendekatan diri itu adalah, pertama, Tuhan bersifat rohani, maka bagian yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan adalah roh, bukan jasadnya. Kedua, Tuhan adalah Maha Suci, maka yang dapat diterima Tuhan untuk mendekatiNya adalah roh yang suci.[32]

Dalam ajaran Islam, Tuhan memang dekat sekali dengan manusia. Dekatnya Tuhan kepada manusia disebut al-Qur’an dan Hadits. Ayat 186 dari surat al-Baqarah mengatakan, “Jika hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka Aku dekat dan mengabulkan seruan orang yang memanggil jika Aku dipanggil.” Kaum sufi mengartikan do’a disini bukan berdo’a, tetapi berseru, agar Tuhan mengabulkan seruannya untuk melihat Tuhan dan berada dekat kepada-Nya. Dengan kata lain, ia berseru agar Tuhan membuka hijab dan menampakkan diri-Nya kepada yang berseru. Tentang dekatnya Tuhan, digambarkan oleh ayat berikut, “Timur dan Barat kepunyaan Tuhan, maka kemana saja kamu berpaling di situ ada wajah Tuhan” (QS. al-Baqarah 115). Ayat ini mengandung arti bahwa dimana saja Tuhan dapat dijumpai. Tuhan dekat dan sufi tak perlu pergi jauh, untuk menjumpainya. Ayat berikut menggambarkan lebih lanjut betapa dekatnya Tuhan dengan manusia, “Telah Kami ciptakan manusia dan Kami tahu apa yang dibisikkan dirinya kepadanya. Dan Kami lebih dekat dengan manusia daripada pembuluh darah yang ada di lehernya (QS. Qaf 16). Ayat ini menggambarkan Tuhan berada bukan diluar diri manusia, tetapi di dalam diri manusia sendiri. Karena itu hadis mengatakan, “Siapa yang mengetahui dirinya mengetahui Tuhannya.”Untuk mencari Tuhan, sufi tak perlu pergi jauh; cukup ia masuk kedalam dirinya dan Tuhan yang dicarinya akan ia jumpai dalam dirinya sendiri. Dalam konteks inilah ayat berikut dipahami kaum sufi, “Bukanlah kamu yang membunuh mereka, tapi Allah-lah yang membunuh dan bukanlah engkau yang melontarkan ketika engkau lontarkan (pasir) tapi Allah-lah yang melontarkannya (QS. al-Anfal 17). Disini, sufi melihat persatuan manusia dengan Tuhan. Perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Bahwa Tuhan dekat bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk lain sebagaimana dijelaskan hadis berikut, “Pada mulanya Aku adalah harta yang tersembunyi, kemudian Aku ingin dikenal. Maka Kuciptakan makhluk, dan melalui mereka Aku-pun dikenal.”  Disini terdapat paham bahwa Tuhan dan makhluk bersatu, dan bukan manusia saja yang bersatu dengan Tuhan. Kalau ayat-ayat diatas mengandung arti ittihad, persatuan manusia dengan Tuhan, hadits terakhir ini mengandung konsep wahdat al-wujud, kesatuan wujud makhluk dengan Tuhan.  Demikianlah ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi menggambarkan betapa dekatnya Tuhan kepada manusia dan juga kepada makhluk-Nya yang lain. Gambaran serupa ini tidak memerlukan pengaruh dari luar agar seorang muslim dapat merasakan kedekatan Tuhan itu. Dengan khusuk dan banyak beribadat ia akan merasakan kedekatan Tuhan, lalu melihat Tuhan dengan mata hatinya dan akhirnya mengalami persatuan rohnya dengan roh Tuhan; dan inilah hakikat tasawuf. [33]

Jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Tuhan dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan demikian panjang dan penuh duri. Bertahun-tahun orang harus menempuh jalan yang sulit itu. Karena itu hanya sedikit sekali orang yang bisa sampai puncak tujuan tasawuf. Jalan itu disebut tariqah (bahasa Arab), dan dari sinilah berasal kata tarekat dalam bahasa Indonesia. Jalan itu, yang intinya adalah penyucian diri, dibagi kaum sufi ke dalam beberapa tahapan-tahapan dengan melakukan penyucian diri diusahakan melalui ibadat, terutama puasa, shalat, membaca al-Qur’an dan dzikir. Maka, seorang calon sufi banyak melaksanakan ibadat. Tujuan semua ibadat dalam Islam ialah mendekatkan diri itu, terjadilah penyucian diri calon sufi secara berangsur.[34]

Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai puncak tasawufnya secara garis besar dilakukan melalui tahapan : syariat, tarekat, hakikat, dan ma’rifat. Syariat disini merupakan dimensi perundang-undangan dalam Islam. Ia adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, melalui rasulnya Muhammad SAW baik berupa perintah maupun larangan.[35] Terkait dengan masalah tahapan ini pengamalan syariat secara khusus dalam pengamalan rukun Islam tidak bisa dilepaskan dari makna fungsi tarekat itu sendiri. Dalam pandangan ajaran tarekat, spiritualisasi pengamalan syariat berkaitan erat dengan pengembaraan perjalanan rohani dalam bentuk hakikat suluk. Secara sederhana, langkah pengembaraan dan perjalanan rohani ini digambarkan sebagai seorang yang sedang mencari mutiara, Mutiara itu hanya ada ditengah samudra yang sangat dalam. Dan ketiga hal yaitu syariat, Tarekat, dan hakikat sangatlah mutlak penting keberadaannya karena ketiganya berada dalam satu sistem. Syariat digambarkan sebagai bahtera atau kapal yang berfungsi sebagai alat untuk dapat sampai tujuan. Tarekat sebagai samudera yang sangat luas dan merupakan tempat adanya mutiara yang dicari itu, dan Hakikat tidak lain adalah mutiara yang sedang dicari, sedangkan mutiara yang dicari para sufi tersebut berupa Ma’rifat.[36]

Orang-orang yang hendak menjalani jalur tasawuf untuk mendekatkan diri pada sang khaliknya ini lambat laun terkumpul dalam suatu komunitas masyarakat. Mereka berkumpul dalam satu tujuan yaitu mencapai ma’rifat dan bersama-sama membangun suatu komunitas atas dasar syariat. Komunitas masyarakat yang berkumpul itu biasa disebut sebagai tarekat dapat digambarkan sebagai suatu kumpulan orang yang berada dalam suatu samudra luas yang hendak mencari mutiara yaitu ma’rifat. Tarekat ini dapat dimaknai sebagai suatu sistem hidup keberagaman secara bersama-sama dan dalam kebersamaan dengan sungguh-sungguh dalam upaya spiritualisasi alam materi dan materialisasi nilai-nilai spiritual.[37] Kebudayaan tarekat telah ada setalah zaman Nabi Muhammad SAW yang diwariska secara turun temurun dari guru ke murid dalam bentuk jama’ah (organisasi) dan jam’iyah (gerakan) untuk melestarikan ajaran-ajaran dan metode seorang syekh tarekat tertentu.[38] Dalam suatu tarekat terdapat dua komponen masyarakat yaitu guru (mursyid) dan murid (suluk). Syekh sebuah tarekat adalah pemimpin pilihan yang akan turun-temurun dalam tarekat itu, ia senantiasa bersedia untuk melestarikan eksistensi ajaran dan pengamalan tarekat tersebut. syekh tersebut juga dapat menjadi seorang mursyid bagi muridnya.

Prinsip pendidikan dalam tarekat intinya adalah mengarahkan murid kepada mahabbah dan ma’rifat yaitu upaya pemahaman hakikat diri dan Tuhannya secara lebih baik. Ia mengetahui siapa dirinya dan siapa tuhannya. Pada gilirannya, ia akan senantiasa bersikap transenden, yaitu melihat dan menghadapi sesuatu secara langsung untuk kemudian mengingat siapa yang menciptakannya. Baginya, tidak ada satupun yang hadir atau yang terdapat, kecuali ada keterlibatan Allah di dalamnya.[39]

Akibat dari terbentuknya suatu komunitas masyarakat tarekat tersebut maka secara otomatis dalam komunitas tersebut terbangun suatu kode etik yang mendasari bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka harus hidup bersama untuk mencapai tujuan mereka tersebut. moralitas, etika, dan adab sopan dan santun kepada Allah, guru, sesama murid, dan diri sendiri harus terciptakan. Moralitas dan etika hubungan antar murid dan guru dalam setiap tarekat dapat saja mengalami perubahan signifikan akibat terjadinya dinamika, perubahan, dan pembaharuan sosial kemanusiaan. Semua tarekat memperhatikan setiap dinamika kehidupan manusia dan tidak bisa terlepaskan dari perkembangan landasan ilmu (sains) dan teknologi serta kebudayaan dan peradaban yang menyertainya.[40] Namun adanya perkembangan disini bukan berarti tata kerama etika dalam tarekat tidak mempunyai kaidah yang baku. Etika yang mendasarinya yaitu harus berdasarkan khidmat murid kepada guru yang diyakini sebagai syarat mutlak yang dapat menghantarkan seorang murid mencapai wushul kepada Nabi Muhammad SAW, dan muaranya kepada Allah SWT.[41] Kaidah penuntun dalam tarekat ini senantiasa mengacu kepada Al-Quran dan assunnah, serta berasal dari metode suluk yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW.[42] Syekh dalam suatu tarekat merupakan pembuat aturan-aturan tata kerama kepada murid-muridnya. Aturan tersebut merupakan sistem dan mekanisme kedisiplinan bagi murid, sekaligus hasil penghormatan terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh murid. Aturan tersebut akan membentuk sebuah gaya hidup (life style), praktek dan amaliah keagamaan (religion practice), cita-cita dan keinginan (aspiration) yang berfungsi sebagai tambahan terhadap ketentuan hukum syariat. Aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan sistem tata cara menyeluruh untuk latihan spiritual yang ditentukan bagi kehidupan bersama di bawah bimbingan seorang syekh. Ia juga lebih mengukuhkan pelaksanaan syariat yang wajib. Seseorang yang tidak menghormati aturan tidak akan mempunyai tempat di jalan tarekat. Aturan disiplin itu tidak boleh dilalaikan oleh pencari tuhan karena mereka harus terbiasa dengan aturan-aturan tersebut.[43]

guru mempunyai peranan penting dalam mengantarkan muridnya kepada tahapan ma’rifat. Sehingga tata kerama etika yang mendasari komunitas masyarakat tarekat adalah atas dasar hormat kepada guru berdasarkan tuntunan syariat Islam. Adapun aturan-aturan yang menjadi tata kerama etika dalam masyarakat tarekat ini sebagai berikut :[44]

  1. Setiap murid dituntut agar yakin dan sadar benar bahwa ia tidak akan berhasil mencapai suluk-nya tanpa perantaraan guru
  2. Setiap murid harus menunjukkan ketundukkan untuk mengikuti bimbingan spiritual gurunya. Khidmat seorang murid kepada guru ini harus memancarkan cita rasa ikhlas dan ridha yang bersifat timbal balik.
  3. Setiap murid tidak boleh tergesa-gesa dalam segala hal
  4. Setiap murid harus merendahkan suara di majelis gurunya, ia tidak boleh menunjukkan sikap dan perilaku tercela, serta tidak pantas.
  5. Setiap murid harus menjaga perasaan gurunya berkenaan dengan keyakinan, hati nurani, dan kejiwaannya.
  6. Setiap murid tidak boleh menukil atas nama dirinya terhadap setiap pernyataan tanpa menyebutkan sumbernya
  7. Setiap murid tidak boleh memperlakukan guru semau kehendaknya.
  8. Seorang murid diingatkan agar jangan sekali-sekali menggunjing, mengolok-ngolok, mengumpat, mengkritik, dan menyebarluaskan aib guru kepada orang lain.
  9. Apabila guru memerintahkan sesuatu, murid seharusnya segara melaksanakan walaupun terasa berat menurut pertimbangan nafsunya.

10. Seorang murid jangan sekali-kali mengucapkan perkataan : “dulu adalah guruku, sekarang tidak lagi”

11. Hubungan antara murid dengan murid juga harus dijaga dengan berusaha sekuat tenaga agar senantiasa menyenangkan sesame murid lain.

Jika terjadi pertikaian atau perselisihan diantara sesame murid maka harus segera didamaikan, dan tidak boleh ada yang memihak kepada salah satu darinya. Dalam proses pendamaian tersebut harus didasari pada sikap kelembutan dan persahabatan tanpa harus menyudutkan salah satunya. Dalam penyelesaian permasalahan pertikaian disini yang di utamakan dalam penyelesaiannya adalah kesadaran dari para pihak yang didasari pada aspek spiritual mereka. Jadi sangat tidak diharapkan suatu penyelesaian yang berdasarkan sanksi fisik, tetapi lebih kepada sanksi yang bersifat membangun.

 

 

  1. 3.    Analisis Hukum Dalam Masyarakat Tarekat Sufi

 

  1. A.   Hukum Transendental dalam Masyarakat Tarekat Sufi

Untuk melihat apakah terdapat suatu hukum dalam masyarakat tarekat Sufi kita tidak dapat melihatnya dari perspektif positivism hukum karena dalam pandangan positivism hukum, hukum hanya dipandang sebagai onggokan aturan-aturan formal dari negara yang dibentuk oleh suatu badan legislatif. Dalam suatu masyarakat tarekat Sufi tidak ada suatu badan khusus yang merupakan suatu badan legislatif yang secara khusus membentuk suatu perundangan-undangan tertulis. Tetapi hukum yang terdapat dalam masyarakat tarekat sufi dapatlah kita lihat melalui kenyataan-kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut sebagai suatu kebiasaan yang menjadi kaidah penuntun hidup mereka atau living law mereka. Untuk membuktikan bahwa kaidah-kaidah penuntun hidup dalam masyarakat tarekat sufi merupakan suatu bentuk hukum yang hidup kita dapat meninjaunya dari segi antropologi hukum yang menurut pospisil dapat dikatakan sebagai hukum apabila telah memenuhi kriteria yang mencirikan kaidah tersebut sebagai hukum yaitu adanya kekuasaan, keberlakuan yang universal, obligation, dan adanya sanksi.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa suatu hukum menurut pospisil  harus ada kekuasaan ialah bahwa keputusan dan nasihat petunjuk pemimpin ditaati oleh para warga kelompoknya. Dalam suatu masyarakat tarekat sufi terdapat suatu bentuk kepemimpinan yang dijalani oleh syekh. Syekh dalam suatu tarekat merupakan pembuat aturan-aturan tata kerama kepada murid-muridnya. Syekh mempunyai kewenangan sebagai pembuat aturan disni untuk ditaati oleh para warga kelompoknya karena ia dianggap mempunyai kriteria pemimpin yang mempunyai  kecerdasan,kemampuan menyesuaikan, kearifan, introspeksi, ekstropeksi, dan kepekaan yang didasari kepada kewibawaannya atas pengalaman dan pengetahuannya mengenai pencapaian ma’rifat yang telah tinggi sehingga seorang syekh berwenang untuk memberikan bimbingan spiritual kepada murid-muridnya. Atas dasar kewibawaan yang tinggi ini aturan-aturan yang dibuat banyak mengatur tentang tata kerama antar murid dengan syekh-nya.

yang menjadi cirri hukum kedua adalah adanya keberlakuan yang universal yaitu menunjukan bahwa pemegang kuasa dalam mengambil keputusan-keputusan berdasarkan kepada prinsip yang sama. Dalam suatu masyarakat Tarekat Sufi yang menjadi dasar bagi kaidah penuntunnya adalah syariat Islam yang merupakan suatu kaidah yang berderajat universal. Dikatakan sebagai universal karena acuan dan kaidah penuntunnya adalah jalan tauhid. Jalan yang bersatu dasar antara jalan akidah dan syariat menuju derajat kemanusian yang sempurna. Derajat keyakinan yang menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah senantiasa hadir dan bertahta di jantung hatinya. Jadi dalam mengambil keputusan-keputusan harus selalu berdasar kepada apa yang telah dituntun dalam syariat tidak bisa seenak kehendaknya saja.

Yang menjadi cirri hukum yang ketiga adanya obligatio yaitu suatu konsep yang mengandung pernyataan dua segi tentang hubungan sosial, satu segi menunjukkan adanya kewajiban bagi pelaku pelanggaran hukum untuk memperbaiki kembali situasi hubungan itu dan segi kedua adalah menunjukkan adanya hak bagi pihak yang dirugikan agar keadaan situasi semula dipulihkan kembali. Apabila kita lihat dari tata kerama etika dalam masyarakat tarekat sufi maka terdapat kewajiban-kewajiban untuk senantiasa menghormati dan menghargai sesamanya. Apabila terjadi pertikaian maka harus segara didamaikan pertikaian tersebut dan berkewajiban segera mengembalika kepada situasi semula. Pihak-pihak yang bertikai tersebut dalam menyelesaiakan permasalahannya diutamakan atas dasar spiritual dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kembali kepada jalur yang benar untuk mencapai ma’rifat.

Selanjutnya yang menjadi ciri keempat adalah adanya sanksi yaitu dapat berupa sanksi yang negatif maupun yang bersifat positif. Dalam suatu masyarakat Tarekat sufi sanksi yang diutamakan disini adalah berupa sanksi positif yang bersifat psikologis yang menurut Malinowski didasarkan kepada kejiwaan mereka. Sanksi yang bersifat fisik dihindari dalam suatu masyarakat tarekat sufi karena mereka sadar untuk mencapai suatu tujuan ma’rifat harus didasari pada kelembutan. Sehingga seorang syekh yang hendak memberikan sanksi lebih mengutamakan memberikan teguran-teguran yang membangun kepada muridnya agar tidak kembali melakukan tindakan yang melanggar kaidah penuntun hidup mereka.

Dengan melihat dari ciri hukum yang telah diberikan pospisil maka seperti yang telah dipaparkan kita dapat melihat bahwa dalam suatu masyarakat tarekat sufi terdapat hukum yang berlaku bagi komunitas mereka. Hukum-hukum mereka yang didasari kepada kebiasaan adat istiadat dalam masyarakat tarekat sufi tersebut yang diturunkan secara turun-temurun melalui syekh mereka dapat dikatakan sebagai living law bagi komunitas mereka.

Setelah mengetahui bahwa terdapat suatu hukum dalam masyarakat tarekat sufi lalu bagaimanakah sifat hukum mereka? Tujuan dari masyarakat tarekat sufi adalah untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Tuhan dengan jalan tasauf. Dengan demikian aspek ketuhanan dalam suatu masyarakat tarekat sufi merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk itu kaidah hukum yang ada dalam masyarakat tarekat sufi didasari pada suatu aspek ketuhanan yang sangat menonjol. Apabila kita kaitkan hukum masyarakat tarekat sufi dengan pemahaman hukum alam menurut Thomas Aquinas yang membagi hukum hukum kedalam tiga bentuk yaitu hukum abadi (lex aeterna), hukum kodrat (Lex Naturalis), Hukum manusia (lex humana), selain itu Aquinas juga menyebutkan adanya hukum-hukum lain yaitu hukum ilahi (lex divina) maka terdapat keterkaitan yang sangat erat.

Hukum dalam masyarakat tarekat sufi senantiasa mencirikan jalan untuk mencapai ma’rifat yaitu upaya pemahaman hakikat diri dan Tuhannya secara lebih baik. Sehingga seorang murid dapat mengetahui siapa dirinya dan siapa tuhannya. Pada gilirannya, ia akan senantiasa bersikap transenden. Kaidah penuntun dalam tarekat ini senantiasa mengacu kepada Al-Quran dan assunnah yang dalam pandangan Thomas Aquinas merupakan hukum ilahi (Lex Divina) atau hukum yang berdasarkan wahyu dari Tuhan, selanjutnya Lex Divina tersebut menjadi turunan dalam menyusun hukum-hukum yang mengatur tata kerama etika bermasyarakat yang dibuat oleh syekh yang dalam pandangan Thomas Aquinas dikatakan sebagai Hukum Manusia (Lex Humana). Lex Humana yang dibentuk oleh syekh tersebut harus senantiasa mengantarkan muridnya mencapai kepada kodratnya sebagai manusia yang paripurna yaitu pengetahuan yang mendalam mengenai Tuhannya sebagai pencipta yang menciptakan hukum-hukumnya yang besifat abadi (aeterna). Dari sini kita dapat mengetahui bahwa masyarakat tarekat sufi merupakan implementasi dari pandangan Thomas Aquinas yang mencirikan bahwa hukum itu mempunyai hubungan yang bersifat transcendental.

  1. 4.    Penutup

 

  1. A.   Kesimpulan

1)    Dalam masyarakat Tarekat Sufi terdapat suatu aturan yang menjadi living law karena sesuai dengan ciri hukum yang diberikan oleh Pospisil bahwa dapat dikatakan sebagai hukum apabila terdapat :

  1. Kekuasaan, dimana dalam masyarakat Tarekat Sufi terdapat pimpinan yang dinamakan syekh
  2. Keberlakuan yang universal, dimana keputusan yang diberikan didasarkan kepada prinsip yang sama dan universal atas dasar tauhid yang dituntun oleh syariah
  3. Adanya obligation, dimana apabila terjadi pertikaian setiap pihak harus berkewajiban mendamaikan pertikaian tersebut atas dasar spiritual dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kembali kepada jalur yang benar untuk mencapai ma’rifat
  4. Adanya sanksi, dimana sanksi yang diberikan lebih diutamakan sanksi yang bersifat positif psikologis

2)    aturan dalam masyarakat Tarekat Sufi mempunyai sifat hukum yang transcendental. Sesuai dengan pandangan Thomas Aquinas dalam masyarakat tarekat sufi berdasarkan kepada Lex Divina yaitu Al-quran dan Sunnah lalu diturunkan menjadi Lex Humana melalui perantara syekh yang senantiasa harus mengantarkan muridnya mencapai kepada kodratnya sebagai manusia yang paripurna yaitu pengetahuan yang mendalam mengenai Tuhannya sebagai pencipta yang menciptakan hukum-hukumnya yang besifat abadi (aeterna).

  1. B.   Saran

1)    Dalam mengatasi permasalahan umat manusia yang semakin absurd dan kompleks akibat dari otonomi manusia yang berlebihan yang menghilangkan aspek-aspek spiritual dalam dirinya. Hukum transcendental yang dipraktekan masyarakat tarekat sufi dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki pemikiran tentang hukum karena didasari kepada rasa cinta untuk mengenal hakikatnya sebagai manusia yaitu kedekatan dengan penciptanya.


[1] Aboebakar Atjeh, Sedjarah Sufi dan Tasawuf, Tjerdas, Bandung, 1962, Hlm. 19

[2] Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 5

[3] Ibid, Hlm. 6

[4] Bernard L Tanya, et al, Teori Hukum : strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 119

[5] Hans Kelsen, Essay in Legal and Moral Philosophy, Reidel Publishing Company, Holland, 1973, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 35

[6] Bernard L Tanya, Op. Cit.

[7] Ibid.

[8] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 5

[9] Ibid.

[10] Adamson Hoebel, Man in The Primitive World, Mc Graw Hill Book Company, New York, 1958, Hlm. 471

[11] Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 50

[12] Ibid. Hlm. 48

[13] Ibid, Hlm. 93

[14] Ibid, Hlm. 95

[15] Ibid, Hlm. 97

[16] Ibid, Hlm. 108

[17] Ibid, Hlm. 110

[18] Ibid, Hlm. 109

[19] Ibid, Hlm 111

[20] Ibid, Hlm. 116

[21] Ibid.

[22] Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987, Hlm. 87. Lihat Pula, Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, Hlm. 1332

[23] Ibid, Hlm. 88

[24] Ibid.

[25] Ibid, Hlm. 89

[26] Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, FH Unpad, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 27

[27] Ibid, Hlm. 28

[28] Hadji Abdulmalik Karim Amrullah (Hamka), Tasauf Modern, Djajamurni, 1970, Djakarta, Hlm. 17

[29] Ibid.

[30] Ibid. Hlm. 18

[31]Artikel Tasawuf, oleh Harun Nasution, didownload di http://soni69.tripod.com/artikel/tasawuf.htm, pada 12 Oktober 2011 pukul 20:00 WIB

[32] Ibid.

[33] Ibid.

[34] Ibid.

[35] Ummu Salmah, Sosialisme Tarekat :Menjejaki Tradisi dan Amaliah Spiritual Sufisme, Humaniora, Bandung, 2005, Hlm. 5

[36] Ibid, Hlm. 77

[37] Ibid, Hlm. 92

[38] Ibid, Hlm. 84

[39] Ibid, Hlm. 90

[40] Ibid, Hlm. 98

[41] Ibid, Hlm. 100

[42] Ibid, Hlm. 138

[43] Ibid, Hlm. 140

[44] Ibid, Hlm. 100-104

 

DAFTAR PUSTAKA

Aboebakar Atjeh, Sedjarah Sufi dan Tasawuf, Tjerdas, Bandung, 1962

Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Bernard L Tanya, et al, Teori Hukum : strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Hans Kelsen, Essay in Legal and Moral Philosophy, Reidel Publishing Company, Holland, 1973, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung, 2008

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Adamson Hoebel, Man in The Primitive World, Mc Graw Hill Book Company, New York, 1958

Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987

Thomas Aquinas, Summa Theologica, 1225-1274

Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, FH Unpad, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008

Hadji Abdulmalik Karim Amrullah (Hamka), Tasauf Modern, Djajamurni, 1970, Djakarta

Ummu Salmah, Sosialisme Tarekat :Menjejaki Tradisi dan Amaliah Spiritual Sufisme, Humaniora, Bandung, 2005

Artikel Tasawuf, oleh Harun Nasution, didownload di http://soni69.tripod.com/artikel/tasawuf.htm, pada 12 Oktober 2011 pukul 20:00 WIB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: