PENDIDIKAN DAN KEADILAN

Pendidikan dan kehidupan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua perspektif tersebut ibarat tubuh dengan jiwa manusia. Pendidikan, akan mengantarkan manusia memperoleh wawasan pengetahuan dari mana asal usul kehidupan dan kejelasan orientasi kehidupannya. Tanpa pendidikan, dapat dipastikan bahwa manusia akan kehilangan ruh penggerak kehidupannya.[1]

Pentingnya pendidikan sudah dikatakan semenjak zaman Yunani Kuno, Plato mengatakan bahwa pendidikan itu sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun sebagai warga negara. Ia beranggapan, idealnya dalam sebuah negara pendidikan mendapatkan tempat yang paling utama dan mendapatkan perhatian paling khusus. Bahkan, karena pendidikan adalah tugas dan panggilan sangat mulia, maka ia harus diselenggarakan oleh negara, karena pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran.[2] Begitupula menurut aristoteles murid Plato yang menyatakan agar orang dapat hidup baik maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan-dukungan perasaan yang lebih tinggi.[3]

Di era modern, yang memperhatikan permasalahan pendidikan adalah John Dewey, ia mengatakan pendidikan adalah sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, yang menyangkut : daya pikir (intelektual) maupun daya rasa (emosi) manusia.[4] Selanjutnya menurut Al-Syaibani pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya.[5] Pendidikan dapat dicermati pula sebagai rangkaian proses untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha menyiapkan generasi muda agar dapat memahami fungsi hidupnya baik jasmani maupun ruhani. [6]

Atas dasar pentingnya pendidikan, maka dalam perkembangan hak asasi manusia (HAM). Hak atas pendidikan ini menjadi salah satu dari hak asasi manusia yang mendasar. Didalam international covenant on economic, social, and cultural rights mencantumkan hak atas pendidikan ini pada article 13  yang menyatakan :

“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agreethat education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of itsdignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms…”

Hak atas pendidikan seringkali dianggap bagian dari HAM generasi kedua karena menuntut tindakan positif dari negara. Namun demikian HAM bukanlah sesuatu yang terbagi dan dapat dipisahkan, tiap-tiap hak saling bergantung dan saling terkait. Begitupula hak atas pendidikan yang mempunyai banyak keterkaitan dengan hak-hak lainnya. Hak atas pendidikan ini menjadi sarana untuk mendapatkan hak-hak lainnya. Pendidikan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.[7] Pendidikan juga merupakan elemen dasar bagi penghormatan terhadap hak sipil dan politik. Dengan pendidikan akan mampu mengantarkan seseorang berperan serta dalam pemerintahan dan dapat mengantarkan seseorang untuk memahami kartu suara pada pemilihan umum, sehingga ia mampu memberikan pilihan yang sehat.[8] Pendidikan juga sangat berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan pendidikan sebagai salah satu “agen perubahan”.[9]

Apabila dibagi secara umum, hak atas pendidikan itu mencakup :[10]

  1. Hak untuk mendapatkan pendidikan (right to receive education)

Hak ini mewajibkan negara untuk mengembangkan dan memelihara sistem pendidikan, termasuk sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, dalam rangka menyediakan pendidikan bagi setiap orang, dan jika memungkinkan, mengratiskan biaya pendidikan.

  1. Hak untuk memilih pendidikan (Right to choose/stream education)

Pada dasarnya hak ini mengakui kebebasan anak dan orang tua untuk memilih pendidikan, tanpa intervensi siapapun, termasuk negara, untuk mempengaruhi pilihan tersebut, termasuk dalam hal kurikulum.

  1. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan (right to equal education)

Hak ini didasarkan pada prinsip umum kesempatan yang sama/kesetaraan. Fokus dari hak ini adalah kelompok-kelompok yang rentan yang seringkali karena kerentanannya tidak dapat mengakses pendidikan pada umumnya. Missal bagi mereka yang membutuhkan pendidikan khusus ditempatkan di sekolah-sekolah khusus. Aspek lainnya yang terkait dengan kerentanan adalah masalah kemiskinan. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan juga merupakan suatu persoalan dalam pendidikan.

Hak atas pendidikan tersebut adalah hak positif yang menuntut adanya tindakan dari negara. Akibat dari itu terdapat tanggung jawab negara untuk memenuhi hak tersebut. Negara tidak dapat menyepelekan kewajiban memenuhi hak tersebut. Tanggung jawab ini mewajibkan negara untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan secara keseluruhan dari hak tersebut. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan hak atas pendidikan secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut :[11]

  1. Kewajiban negara untuk menghormati hak atas pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa negara harus menghindari tindakan-tindakan yang menghalangi pemenuhan hak atas pendidikan tersebut.
  2. Kewajiban untuk melindungi hak atas pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa para negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang mencegah pihak ketiga menghalangi pemenuhan hak atas pendidikan
  3. Kewajiban untuk memenuhi atau memfasilitasi hak atas pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar negara harus mengambil langkah-langkah positif yang memungkinkan dan membantu setiap individu dan masyarakat untuk menikmati hak atas pendidikan.

Berdasarkan filosofi negara Republik Indonesia pendidikan merupakan salah satu tujuan utama bernegara yaitu yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyuratkan tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …”. Dari adanya tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai ekses bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan ini telah di jamin di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28C yang menyatakan “setiap orang … berhak mendapatkan pendidikan …”  begitupula di dalam pasal 31 UUD 1945 yang dalam ayat (1) menyatakan “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pada pasal 31 ayat (3) menyatakan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional…” hal ini merupakan peran pemerintah dalam menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang diharapkan menjamin tercapainya hak atas pendidikan bagi warga negaranya.

Namun tanggung jawab negara terhadap pendidikan ini janganlah dianggap merupakan tanggung jawab otoritas mutlak pemerintah. Karena dengan adanya otoritas yang mutlak justru mengkerdilkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemajuan pendidikan sehingga pendidikan hanya akan menjadi mandek. Dalam negara kesejahteraan justru haruslah mengedepankan peran serta masyarakat bersama-sama dengan negara dalam mengembangkan kemajuan. Menurut Franz Magnis Suseno negara semestinya menggunakan prinsip subsidaritas yaitu masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan, sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil oper oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi.[12] Dalam pengertian bahwa negara hendaknya memainkan suatu peranan yang menunjang usaha masyarakat. Negara hendaknya jangan mencampuri segala urusan dan jangan mau mengurus segala-galanya sendiri. Dalam hal pendidikan, negara jangan memonopoli pelaksanaan urusan pendidikan, melainkan negara disini berperan menunjang usaha masyarakat dalam mengembangkan kemajuan pendidikan.

Selain itu Franz Magnis Suseno juga mengatakan negara wajib untuk memajukan kepentingan-kepentingan masyarakat seoptimal mungkin, berdasarkan solidaritas seluruh masyarakat, dengn menjamin kebebasan para anggota masyarakat dari campur tangan yang sewenang-wenang, dan atas prasyarat keadilan.[13] Keadilan merupakan syarat dasar dalam kehidupan bernegara. Setiap tindakan/kebijakan yang dilakukan oleh negara haruslah semata-mata berdasarkan kepada keadilan. Salah satu dasar negara Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilannya. Sejalan dengan yang dikemukakan Franz magnis suseno negara dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak atas pendidikan wajib mendasarkan pada prasyarat keadilan. Salah seorang yang mengembangkan prinsip keadilan adalah John Rawls. Ia mengatakan bahwa prinsip dasar keadilan adalah : [14]

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Kebebasan-kebebasan ini diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa. Prinsip keadilan ini berurutan, Prinsip yang kedua ini haruslah didahulukan dengan terlaksananya prinsip yang pertama. Pada prinsip kedua ini, konsepsi keadilan umum bukanlah dalam artian menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, bukan berarti setiap orang mempunyai standart hidup yang sama, tetapi dalam prinsip ini mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. John Rawls mengatakan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan kesejahteraan pada indvidu yang memegang posisi awal tersebut..

Permasalahan pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya di Indonesia terlihat pada permasalahan mengenai keadilannya. Pendidikan nasional selama ini tidak mencerminkan keadilan di masyarakat pada umumnya. Bahkan menurut Soedjati Djiwandono dalam artikelnya Politik dan sistem pendidikan[15] mengatakan bahwa “berbicara tentang masalah pendidikan saja, kita sudah akan memasuki suatu lingkaran setan” (vicious circle). Hal ini dikarenakan situasi pendidikan di negeri ini sudah begitu runyam, sehingga ketika hendak menyelesaikan suatu permasalahan pendidikan akan dihadapkan lagi pada suatu permasalahan baru, sulit untuk menentukan darimana memulai memperbaikinya. Melihat keadaan pendidikan tinggi dalam bentuk perguruan tinggi saat ini tidaklah lagi membumi, Perguruan tinggi sekarang bagaikan sebuah “menara gading” yang menunjukkan keterasingannya.[16] Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi semakin sulit akibat dari semakin meningginya biaya pendidikan yang tidak seimbang dengan kemampuan masyarakat. Masyarakat seolah mulai menjauh dengan perguruan tinggi, perguruan tinggi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Keadaan semacam inilah yang mencerminkan ketidakadilan dalam pendidikan tinggi, karena tidak adanya hak-hak kebebasan dasar yang sama atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat terlihat sangat tinggi dalam dunia pendidikan yang menyebabkan terjadinya gap sosial yang semakin jelas terlihat.

Kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang bertanggungjawab atas perubahan untuk pembaharuan dan kemajuan pendidikan nasional, dengan catatan bahwa penyelenggaraan itu dilaksanakan semata-mata demi kepentingan masyarakat yang berdasarkan kepada keadilan. Pemerintah harus mampu mendorong kemajuan pendidikan yang berkeadilan tanpa mengurangi peran masyarakat untuk berpartisipasi.


[1] Singgih Iswara, et al, Filsafat Ilmu dalam Pendidikan Tinggi, Cyntia Press, Jakarta, 2010. Hlm. 66

[2] Ibid. Hlm. 74

[3] Ibid. Hlm. 76

[4] Ibid. Hlm. 69

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Laporan Penelitian, Kajian Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Oleh Bilal Dewansyah et al, Biro Hukum dan HAM Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010. Hlm. 20

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Ibid. Hlm. 26

[11] Ibid. Hlm. 36

[12] Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987, Hlm. 308

[13] Ibid. Hlm. 306

[14] John Rawls, Theory of Justice,Harvard University Press, Cambridge, Massachusets,1995, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Hlm.72-78

[15] Dikutip oleh TA Legowo dalam artikel Negara,Politik dan Keadilan, dalam Keadilan Sosial Upaya mencari makna kesejahteraan di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2004. Hlm. 44

[16] Singgih Iswara, Op.cit. Hlm. 138

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: