PERKEMBANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A.   Pendahuluan

tak bisa dipungkiri bahwa  penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kewajiban umat beragama Islam adalah menjalankan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan fakta sejarah, hukum Islam ini sudah ada dan telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, hingga sampai saat ini hukum Islam mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari zaman kerajaan, zaman kolonialisasi hingga zaman setelah kemerdakaan hukum Islam di Indonesia dalam perjalanannya tidaklah selalu mulus. Perkembangannya selalu diwarnai dengan kepentingan politik.

Setelah kemerdekaan Indonesia, negara ini sebagai negara yang telah berdaulat perlu melakukan pembenahan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang hukum. untuk menjaminnya kesatuan bangsa perlu dibentuknya suatu sistem hukum yang satu dengan tujuan yang satu, karena tanpa adanya sistem hukum yang satu bangsa ini akan terpecah-belah. Atas dasar perlunya sistem hukum yang satu maka lahirlah suatu sistem hukum nasional yang mempunyai satu tujuan hukum nasional yang hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum nasional yang dibangun haruslah berwawasan kebangsaan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama apa yang dianut. Walaupun dalam kerangka kesatuan dan tidak memilih-milih agama apa yang dianut, hukum yang telah ada bukan berarti harus dikesampingkan terlebih hukum Islam yang sebenarnya telah berada lama dalam masyarakat Indonesia. Hukum Islam haruslah mempunyai kedudukan dalam sistem hukum nasional mengingat hukum tersebut merupakan hukum yang telah diakui masyarakat Indonesia semenjak lama. Sehingga dalam pembinaan hukum nasional haruslah memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam agama (Islam) sebagaimana yang telah diakui masyarakat.

Atas pemaparan diatas yang menjadi identifikasi masalah dalam makalah ini adalah :

  1. Bagaimanakah Perkembangan Hukum Islam dalam sistem hukum yang pernah ada di Indonesia?
  2. Bagaimakah kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional?

B.   Hukum Islam dalam Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia

Secara umum hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang mengatakan  pada abad ke-1 hijriah atau abad ke-7 masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 masehi.[1] Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dengan banyaknya hasil studi dan karya ahli hukum Islam di Indonesia sejak dahulu kala.[2]

Jika semenjak agama Islam masuk ke Indonesia hukum Islam di gunakan oleh masyarakat Indonesia maka dalam sistem hukum yang ada di Indonesia pada saat itu terdapat subsistem hukum Islam. Karena sebelum datangnya Islam Indonesia sudah mempunyai hukum sendiri yang disebut hukum adat yang menjadi sistem yang tersendiri. terdapat berbagai teori mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat ini salah satunya adalah teori receptin in complexu  yang diterangkan oleh Van den Berg yang mengatakan :“selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”[3] dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum adat itu juga merupakan bagian hukum agamanya karena merupakan hasil resepsi dari agama dalam artian hukum Islam merupakan bagian dari hukum adat juga karena mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu adalah beragama Islam. Menurut Soebardi, juga menunjukan bahwa terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.[4]

Pada saat bangsa Belanda melalui organisasi perusahaan dagang belanda (VOC) datang ke Indonesia dengan maksud yang semula adalah untuk berdagang namun kemudia haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk memantapkan tujuannya itu pihak Belanda harus mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Namun, dalam kenyataannya hukum Belanda tersebut sangat sulit untuk di terapkan akibat sudah adanya hukum yang hidup telah lama dalam masyarakat Indonesia. Pihak Belanda-pun harus memahami hal itu jika tidak yang terjadi hanyalah terdapat perlawanan dari masyarakat Indonesia sendiri. Akhirnya dilakukanlah penggolongan hukum. dalam hal ini hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Bahkan pada saat itu pihak Belanda meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu compendium (intisari/ringkasan) yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan dalam Islam.[5] Setelah ringkasan tersebut disempurnakan, ringkasan tersebut diterima oleh pemerintah Belanda untuk dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di kalangan umat Islam.

Pada abad 19, banyak orang-orang Belanda sangat berharap segera dapat menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia. Karena menurutnya Islam ini menghambat penguasaan Belanda di Indonesia. Namun Mr. Scholten Van Oud Haarlem yang menjadi ketua komisi dalam rangka penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda mengatakan “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putera dan agama Islam, maka harus di ikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat”[6]. Pandangan Scholten ini dianggap yang menyebabkan pasal 75 Regering Reglement menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan “undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan” mereka. Selain itu dalam regering reglement tersebut mengadakan suatu pengadilan agama di jawa dan Madura.[7] Namun karena alasan-alasan politis yang didukung oleh pandangan Ter Haar bahwa hukum Islam khususnya kewarisan belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat dan merekomendasikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk peninjauan kembali kewenangan pengadilan agama maka semenjak itu terdapat usaha-usaha Belanda untuk merubah kewenangan pengadilan agama yang akhirnya pada tahun 1937, dengan S.1937 Nomor 116, wewenang mengadili perkara kewarisan di alihkan yang semula di pengadilan agama ke pengadilan negeri.[8] Akibatnya perihal kewarisan yang semula didasarkan kepada hukum Islam di pengadilan agama semenjak itu diputuskan berdasarkan pengadilan biasa yang belum tentu bersandar kepada hukum Islam. Setelah itu penerapan dan penyebaran hukum Islam-pun mengalami kemandegan akibat keputusan pemerintah Belanda.

Usaha-usaha menempatkan kedudukan hukum Islam dalam kedudukannya semula dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam. Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) merumuskan dasar negara dan menentukna hukum dasar bagi negara Indonesia di kemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut terus berusaha untuk “mendudukkan” hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia kelak. Pertukaran pemikiran terus dilakukan hingga menghasilkan persetujuan yang dinamakan piagam Jakarta menyatakan diantaranya bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.[9] Namun akibat tawar-menawar politik kalimat tersebut digantikan hanya dengan kata “Ketuhanan yang maha esa” saja. Makna ketuhanan yang maha esa ini sudah dianggap sebagai selain mempercayai adanya Tuhan yang maha esa juga berarti kewajiban menjalankan perintah Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing, termasuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam.

Setelah Indonesia merdeka maka terdapat berbagai perombakan di bidang hukum. Indonesia sebagai negara berdaulat harus segera membenahi sistem hukumnya yang semula merupakan sistem hukum warisan masa kolonial. Usaha-usaha pembentukan suatu sistem hukum yang terunifikasi secara nasional-pun gencar dilakukan Hingga muncul suatu konsepsi sistem hukum nasional yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Lalu bagaimanakah Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional dimana hukum Islam berdasarkan sejarah Indonesia merupakan suatu kultur yang telah lama ada.

C.   Sistem Hukum Nasional

Ketika membicarakan tentang sistem hukum kita tidak dapat menempatkan hukum sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem  yang saling berkaitan. Pertama-tama Untuk memahami makna sistem Mahadi mengatakan sistem adalah  suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, diantara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain. [10]Selanjutnya Sudikno mertokusumo mengatakan hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti penting suatu peraturan hukum karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan hukum lain. Jadi hukum merupakan suatu sistem yang berarti hukum merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya, dengan kata lain sistem itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan itu diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.[11] selain itu menurut Sunaryati Hartono sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas, selanjutnya untuk memelihara keutuhan sistem diperlukan organisasi atau salah satu asas yang mengkaitkan unsur-unsur itu diubah, serentak akan dialami perubahan dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bukan lagi sistem semula.[12]

Dari pendapat-pendapat di atas Djuhaendah Hasan menyimpulkan sistem hukum adalah suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum. sehingga dalam pembangunan hukum perlu keutuhan sistem hukum yang bukan hanya berintikan materi hukum saja, namun juga seluruh komponen hukum (materi hukum,budaya hukum, lembaga dan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum).[13] hal ini serupa dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum kedalam tida komponen yaitu struktur, substansi dan kultur. menurutnya struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, ubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. [14] sementara substansi tersusun tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi ini adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja.[15]  Selanjutnya yang member nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yang selanjutnya dapat disebut sebagai kultur hukum. kultur hukum ini adalah elemen sikap dan nilai sosial yang menjadi kekuatan-kekuatan  sosial yang menggerakan sistem hukum.[16]

sistem hukum bukanlah sesuatu yang bersifat tetap/stagnan, tetapi sistem hukum juga dapat mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya masyarakat. Di Indonesia sistem hukum yang berlaku sejak zaman dahulu telah mengalami beberapa perubahan. Pada masa kerajaan pada umumnya sistem hukum yang berlaku adalah berdasarkan adat-adat pada masyarakat tersebut, kebiasaan-kebiasaan adat ini juga sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat tersebut pada kala itu, semenjak datangnya bangsa barat ke Indonesia, hukum-hukum barat mulai diberlakukan namun tidak serta-merta menghapuskan hukum-hukum yang telah lama mengakar di masyarakat, para penjajah demi kepentingan kolonialisasinya mengakali sistem hukum yang berbeda ini dengan dilakukannya penggolongan hukum, oleh karena itu muncul hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, hukum yang berlaku bagi golongan eropa dan timur jauh, dan lain sebagainya. Setelah kemerdekaan Indonesia belum mempunyai suatu kesatuan hukum sehingga pada saat itu penggolongan hukum masih terjadi, namun upaya untuk membentuk suatu sistem hukum yang sat uterus dilakukan hingga lahirlah suatu sistem hukum nasional.

Seperti yang telah diutarakan diatas bahwa sistem hukum tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan hukum tertentu, maka sistem hukum nasional merupakan susunan sejumlan komponen hukum yang saling berhubungan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan hukum nasional. Komponen-komponen itu dapat berupa struktur, substansi, maupun kultur hukum yang kesemuanya bertujuan mencapai tujuan hukum nasional. Menurut Sunaryati Hartono Sistem Hukum Nasional kita berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum yang akan merupakan bagian dari sistem hukum nasional itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.[17] Lalu ia mengatakan urutan hukum nasional itu bersumber dari Pancasila berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari Peraturan-peraturan perundang-undangan, lalu Yurisprudensi, dan yang terakhir Hukum kebiasaan.[18]

Menelisik kepada dasar dari sistem hukum nasional kita yaitu  Pancasila, Menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai seuatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdi kepada tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar yang sudah dengan sendirinya harus begitu.[19] Dengan demikian eksistensi hidup manusia merupakan kodrat yang diberikan tuhan yang selanjutnya manusia harus hidup bermasyarakat, Dalam hidup bermasyarakat  itu manusia mempunyai sifat kekeluargaan.[20] Arif Sidharta menarik kesimpulan asas dalam hukum Pancasila yaitu : 1. Asas semangat kerukunan, yaitu ketertiban,keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin,kesenangan bergaul diantara bersamanya, keramahan dan kesejahteraan (baik materil maupun spiritual); 2. Asas Kepatutan, Yaitu tentang tata cara menyelenggarakan hubungan antar warga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat diharuskan untuk berperilaku dalam kepatutan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial; 3. Asas Keselarasan, Yaitu terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.[21]

D.   Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa Hukum Islam sebenarnya telah lama ada dalam masyarakat Indonesia bahkan berdampingan dengan hukum adat. Hazairin mengemukakan pandangan beliau mengenai kedudukan hukum agama(Islam) dan Hukum adat sebagai berikut : “Hukum agama masih terselip dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandaran kepadanya, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat itu” selanjutnya beliau mengatakan “arti istimewanya hukum agama itu ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai bagian dari perkara imannya. Jika berhasil hukum agama itu melepaskan persandaraannya pada hukum adat, maka hukum agama itu akan mencari persandaraannya kepada suatu undang-undang, sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai persandaran pada undang-undang”.[22] Dengan kata-kata itu Hazairin hendak mengatakan agar berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum adat, tetapi pada penunjukkan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama halnya dengan berlakunya hukum adat di Indonesia berdasarkan sokongan peraturan perundang-undangan.[23] Oleh karena itu kita dapatkan bahwa hukum Islam membutuhkan kedudukan yang pasti dalam sistem hukum nasional kita.

Dalam Sistem hukum nasional kita yang menjadi acuan pembinaan hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menjadi jantung utama dalam sistem hukum nasional karena merupakan filosofi negara. Berdasarkan pandangan Arif Sidharta bahwa pandangan hidup Bangsa Indonesia ialah berawal dari ketuhanan yang maha esa karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang maha esa dan sudah sewajarnya sebagai manusia harus tunduk dan menjalani perintah Tuhan yang maha esa. Karena menjalankan syariat Islam merupakan perintah maka berdasarkan sila kesatu Pancasila tersebut sudah semestinya umat Islam menjalankan syariat Islamnya secara penuh. Namun dalam menjalankan syariat Islam tersebut harus tetap dalam kerangka semangat kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketuhanan yang maha esa ini secara konstitusi juga telah dijamin pada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “negara republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang maha esa” hal ini juga menjamin sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka ada kewajiban negara untuk menjalankan perintah Tuhan yang maha esa yang salah satunya adalah syariat Islam.

Pembinaan Hukum Nasional dilakukan untuk mencapai satu tujuan hukum nasional yang akan berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa harus memandang agama yang dipeluknya. Namun upaya ini bukanlah pekerjaan yang mudah, mengingat dalam wilayah Indonesia ini terdapat masyarakat yang beragama Islam dimana ajarannya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karena eratnya hubungan antara agama dengan hukum dalam Islam, ada sarjana yang mengatakan bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya.[24] Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum nasional di negara yang bermayoritas penduduk beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam rangka memperhatikan kepentingan umat Islam yang harus menjalankan syariat Islam yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk suatu kompilasi hukum Islam yang sudah dianggap sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga telah membentuk Pengadilan agama berdasarkan kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Bahkan terdapat norma-norma dalam hukum Islam yang dapat dijadikan patokan membentuk suatu hukum nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

E.   Simpulan

  1. Berdasarkan sejarah Hukum Islam di Indonesia telah ada lama semenjak agama Islam datang ke Indonesia. Semenjak itu hukum Islam telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Datangnya Belanda ke Indonesia walau pada awalnya mengakui keberadaan hukum Islam di masyarakat tetapi perkembangannya terhambat akibat adanya kepentingan kolonialisasi. Upaya-upaya untuk mengembalikan kedudukan hukum Islam-pun terus dilakukan sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
  2. Sistem hukum nasional bersandarkan kepada Pancasila dan UUD 1945,Menurut Pancasila dengan berpangkal kepada Ketuhanan Yang Maha Esa mennyiratkan bahwa ada kewajiban masayrakat Indonesia untuk menjalankan perintah Tuhan yang menurut agama Islam menjalankan syariat Islam. Dengan demikian hukum Islam mempunyai kedudukan dalam sistem hukum nasional dan dapat turut andil dalam pembangunan hukum nasional

F.    Saran

Dalam rangka dilakukannya upaya pembangunan hukum nasional alangkah baiknya memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum Islam karena hukum Islam ini telah mengakar lama dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan kajian terhadap hukum Islam secara mendalam dengan memperhatikan wawasan kebangsaan. Lembaga Legislasi  dalam pembentukan hukum nasional juga harus selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pengkaji hukum Islam yang ada di Indonesia.


[1] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1990. Hlm. 209

[2] Ibid.

[3] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Hlm. 29

[4] Mohammad Daud Ali, Op cit. Hlm. 235

[5] Ibid. Hlm.236

[6] Ibid. Hlm. 239

[7] Ibid. Hlm. 240

[8] Ibid. Hlm.250

[9] Ibid. Hlm. 259

[10] Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008. Hlm. 76

[11] Ibid.

[12] Ibid. Lihat Pula Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Hlm. 56

[13] Rudi M Rizky (ed), Op. Cit. Hlm.77

[14] Lawrence M Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975, diterjemahkan oleh M Khozim, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm.16

[15] Ibid.

[16] Ibid. Hlm. 17

[17] Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991. Hlm. 64

[18] Ibid.

[19] Rudi M Rizky (ed), Op. Cit. dalam tulisan, Arif Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Hlm. 16

[20] Ibid. Hlm. 17

[21] Ibid. Hlm. 19-20

[22] Ibid. Hlm.262

[23] Ibid.

[24] Ibid. Hlm.267

 

DAFTAR PUSTAKA

Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.

Lawrence M Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975, diterjemahkan oleh M Khozim, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Gunung Agung, Jakarta, 1983

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: