PARADIGMA PROFETIK DALAM PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh Rega Felix

 

Apabila kita melihat kondisi penegakkan hukum di Indonesia kita akan melihat pada kondisi yang berantakan. Korupsi terus berkembang, keadilan terkesan menjadi barang yang luxurious sehingga hanya milik kaum yang berpunya, hingga akhirnya stigma yang terjadi adalah hukum di Indonesia sudah sangat buruk. Bahkan pengamat internasional mengutarakan bahwa sistem hukum Indonesia termasuk yang terburuk di dunia.1 Tentu kita akan bertanya-tanya karena hal ini, sebenarnya ada apa dengan hukum kita? Apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana cara menegakkan hukum dengan baik?

Selama ini dalam pandangan sebagian orang ada salah pengertian mengenai penegakkan hukum. penegakkan hukum dipandang hanya penegakkan yang dikerjakan Polisi, Jaksa, dan Hakim saja. Selain itu orang memandang bahwa penegakkan hukum itu hanya sebagai penegakkan undang-undang saja. Penegakkan hukum tidak hanya berhenti disitu saja karena makna hukum tidak dapat hanya dimengerti dalam artian undang-undang saja dan hukum bukan hanya urusan Polisi, Jaksa, dan Hakim saja tetapi lebih dari itu. Hukum juga sangat terkait dengan segala nilai yang ada dimasyarakat sehingga unsur penegakkan hukum tidak hanya substansi dan struktur hukum saja tetapi juga kultur/budaya hukum.2 nilai itu tumbuh dalam budaya masyarakat dan kemajuan budaya masyarakat dapat dilihat dari kemajuan pendidikan dalam masyarakat. Oleh karena itu reformasi pendidikan hukum di Indonesia juga merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam rangka mereformasi pendidikan hukum di Indonesia perlu diketahui sebelumnya bagaimana suatu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah suatu pendidikan yang senantiasa tumbuh dengan memperhatikan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan memberikan arah kebenaran kepada manusia. Dengan demikian jika pendidikan itu tumbuh di Indonesia maka pendidikan itu juga harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang telah mengakar dalam budayanya. Kita ketahui bahwa nilai kehidupan masyarakat Indonesia tersebut telah tersimpul dalam Pancasila yang merupakan cita masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan roh Bangsa Indonesia yang terjadi dalam proses dialektika wahya jatmika3manusia Indonesia yang paripurna dimana kesempurnaannya terletak dari pelaksanaan semua sila. Pancasila merangkum seluruh kebenaran dalam tiap sila yaitu sila satu sebagai hakikat keTuhanan, sila kedua sebagai hakikat kemanusiaan, sila ketiga sebagai hakikat kebangsaan, sila keempat sebagai hakikat demokrasi, sila kelima sebagai hakikat sosial yang berkeadilan, kesemuanya ini adalah inheren dan harus dilaksanakan secara keseluruhan.

Untuk mengaktualisasikan nilai pancasila ini secara keseluruhan dibutuhkan basis pendidikan yang berparadigma holistik. Pelaksanaan pendidikan tidak lagi bisa didasarkan kepada suatu pandangan yang terpotong-potong melainkan semuanya harus disatukan dalam kerangka Pancasila. Apabila kita lihat sejarah kita, pada era orde baru Pancasila sangat ditekankan dalam pendidikan namun sayangnya penekanannya bersifat doktrinasi sehingga makna dari Pancasila itu sendiri hilang karena hanya menjadi alat politik saja. Setelah era reformasi sistem pendidikan menjadi lebih terbuka, sistem pendidikan barat mulai berdatangan ke Indonesia namun sayangnya seolah-olah sistem dari barat itu kita terima begitu saja tanpa disesuaikan dengan nilai yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan barat cenderung bersifat positivisme yang menekankan ilmu harus bebas nilai (value free), padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan nilai. Positivisme ini juga berkembang dalam ilmu sosial dimana kehidupan sosial yang sangat kaya akan nilai hendak diukur sepenuhnya dengan kemampuan manusia yang terbatas, alhasil perkembangan masyarakat yang seharusnya tumbuh bersama dengan nilai-nilai yang ada menjadi terhambat.

Atas dasar permasalahan tersebut lahirlah suatu gagasan baru yaitu ilmu (sosial) profetik yang dikembangkan oleh Kuntowidjojo yang terinspirasi dari pemikir Islam Muhammad Iqbal dan Roger Garaudy ahli filsafat Perancis. Istilah Profetik ini berasal dari bahasa Inggris yaitu “Prophet” yang berarti nabi. Profetik disini dapat kita artikan menjadi “kenabian”.4 Seperti misi nabi didunia adalah memberikan pembebasan manusia dari kegelapan dan memberikan arah tujuan kepada manusia, ilmu profetik juga mempunyai misi yang sama kepada manusia. Ilmu profetik ini bersifat transformatif dengan mengelaborasi ajaran-ajaran yang dibawakan oleh nabi kedalam bentuk suatu teori sosial untuk selanjutnya menjadi rekayasa untuk transformasi sosial.

Pada dasarnya ilmu profetik ini merupakan reaksi terhadap pandangan positivisme yang tidak memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer karena hanya berkutat kepada pengetahuan rasio dan pengetahuan empiris saja. Terbukti paradigma positivisme ini telah mengalami anomali karena tidak menjawab permasalahan manusia secara utuh. Dan melalui paradigma ilmu profetik ini berusaha menjawab anomali tersebut dengan memberikan tiga landasan epistemologi yaitu wahyu ilahi, pengetahuan rasio, dan pengetahuan empiris yang digunakan secara integral sehingga paradigma ilmu profetik ini mempunyai cita-cita humanisasi, liberasi, dan transendensi.5 Dengan adanya wahyu ilahi sebagai dasar epistemologi maka akan ada pengakuan struktur transendental yang demikian dibutuhkan suatu metode yang mampu mengangkat teks kitab suci sesuai kepada substansi makna teks yang universal dan transendental, sekaligus membebaskan penafsiran-penafsiran terhadapnya dari bias-bias tertentu akibat keterbatasan situasi historis.6 Dengan demikian dibutuhkan suatu metode penafsiran yang lebih mendalam dan luas seperti hermeneutika7 agar makna wahyu tersebut dapat dijadikan suatu ide normatif dan filosofis untuk bisa dijadikan paradigma teoritis yang kemudian dijadikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional. Disinilah letak pentingnya pembacaan kitab suci yang profetik guna menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang makin rumit dan menantang.8

Berdasarkan pandangan Moctar Kusumaatmadja Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, maka hukum menjadi institusi yang harus mentransformasikan masyarakat kearah yang dicitakan. Pancasila merupakan cita hukum masyarakat Indonesia sehingga hukum harus mampu mentransformasi masyarakat ke dalam masyarakat Pancasila secara utuh. Sejalan dengan itu menurut Arief Sidharta ilmu hukum yang mempelajari tatanan hukum sebagai sarana intelektual untuk memahami dan menyelenggarakan tatanan hukum tersebut, dalam pengembangannya seyogyanya pula bertumpu dan mengacu pada cita hukum itu.9 Paradigma ilmu profetik adalah paradigma yang mengacu pada cita hukum itu karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mempunyai semangat yang sama yaitu humanisasi, liberasi, dan berakhir pada transendensi sesuai dengan masyarakat Indonesia yang berkeTuhanan. Untuk itulah perlu penerapan paradigma ilmu profetik dalam ilmu hukum yang berada dalam lembaga pendidikan hukum agar pendidikan hukum benar-benar mampu mentransformasikan masyaakat kearah yang dicita-citakan melalui penegakkan hukum.

Dengan pendidikan hukum yang berbasis paradigma profetik maka akan mampu melakukan perubahan pada penegakkan hukum secara radikal. Pendidikan hukum seperti ini akan mampu melakukan perubahan pada sektor budaya hukum dimana kebiasaan berhukum di masyarakat akan didasarkan kepada nilai-nilai luhur yang mempunyai landasan moral dan rasional. Disektor struktur hukum melalui pendidikan hukum seperti ini akan melahirkan para penegak-penegak hukum yang berkapasitas moral dan rasional yang tinggi serta mampu memahami keadaan masyarakat. Disektor substansi hukum melalui pendidikan hukum seperti ini akan menciptakan peraturan perundang-undangan yang benar-benar berdasar kepada cita hukum masyarakat dan terbuka untuk melakukan legislasi substansi nilai-nilai agama sebagai arah tujuan masyarakat. Dengan adanya integrasi budaya, struktur, substansi hukum yang baik maka akan terwujud suatu penegakkan hukum yang baik.

Untuk mewujudkannya lembaga penyelenggara pendidikan hukum harus mulai terbuka kepada nilai-nilai agama jangan lagi bersifat sekuler dan otonom. Perlu dilakukannya pencarian metode baru dalam ilmu hukum dimana wahyu ilahi menjadi salah satu landasan epistemologi dalam ilmu hukum, selain itu perlu sering dilakukannya suatu pengkajian, diskursus, diskusi, atau seminar mengenai substansi nilai-nilai agama dalam ruang akademis yang rasional agar bisa direalisasikan kepada masyarakat.

1 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm. 3

2 Lawrence M. Friedman, The Legal System : A Social Science Perspective diterjemahkan oleh M. Khozim, Sistem Hukum : Perspektif ilmu Sosial, Nusa Dua, Bandung, 2009. Hlm. 12-19

3 Dialektika adalah proses dalam sejarah pemikiran yang berupa penyangkalan-penyangkalan yang berujung pada suatu keseluruhan yang sempurna. Proses ini terjadi di manusia yaitu manusia yang wahya-jatmika. Wahya berarti yang tampak tetapi manusia juga jatmika yaitu meruhani dan kesemuanya adalah proses dialektika yang memuncak kepada Pancasila. Lihat A. Sudiarja et al (ed), Karya Lengkap Driyarkara : Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsanya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hlm. 635

4 Heddy Shri Ahimsa Putra, makalah : Paradigma Profetik : Mungkinkah? Perlukah?, makalah disampaikan dalam “sarasehan profetik 2011 oleh sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 10 Februari 2011. Hlm. 5

5 Ibid. Hlm. 12

6 Ibid. Hlm. 9

7 Hermeneutika adalah salah satu cabang Filsafat yang dikembangkan Hans Goerg Gadamer yang membahas mengenai pemahaman (verstehen) manusia terhadap teks melalui interpretasi. Interpretasi Hermeneutik menekankan pentingnya pemahaman teks dalam konteks dan kontekstualisasinya serta pemahaman dalam dimensi fusi cakrawala antara makna pembaca dan makna penulis. Lihat Hans Goerg Gadamer, Truth and Method, diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah. Kebenaran dan Metode, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

8 Masdar Hilmy, Islam Profetik : Substansiasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik, Kanisius, Yogyakarta, 2008. Hlm. 246

9 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hlm. 181

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: