HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM YANG PROGRESIF

Oleh Rega Felix

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia begitu luas aspeknya sehingga tidak bisa seluruh kehidupan manusia didefinitifkan dalam suatu aturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. karena pembuat undang-undang tidaklah mampu merangkum seluruh kehidupan manusia maka pada umumnya yang ditetapkan hanyalah peraturan yang bersifat umum saja, karena undang-undang tersebut hanya mencakup yang bersifat umum saja dan kadangkala tidak jelas dan lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding). Darisinilah kita dapat mengetahui bahwa hukum itu senantiasa harus diketemukan sehingga hukum itu dapat terwujud dalam kenyataan.

Tentu proses bagaimana hukum itu diwujudkan dalam kenyataan bukanlah hanya sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga diperhatikan aspek-aspek lainnya karena hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya, ini yang dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat progresif, hukum yang senantiasa mengabdi kepada kebutuhan-kebutuhan manusia akan kehidupannya. Karena begitu luasnya aspek kehidupan manusia maka akan ada suatu dialog antara kenyataan kehidupan dengan hukum yang ada sebagai alat manusia. Dari sana manusia akan dapat memahami tentang hidupnya.

Hermeneutika merupakan salah satu cabang filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi memamahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatu itu.

Hukum merupakan suatu produk dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat, jadi untuk memahami kehidupan manusia kita juga harus memahami hukumnya. Tetapi memahami hukum juga tak bisa terlepas dari memahami kenyataan kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara memahami hukum yang benar tentu akan mengarahkan kita dalam melakukan suatu penemuan hukum yang baik. Untuk itulah hermeneutika hukum berusaha mencari dasar kefilsafatan bagaimana manusia memahami hukumnya melalui interpretasi.

Dari sini dapat kita tarik identifikasi masalah yaitu ; Apakah Hermeneutika hukum dapat dikatakan sebagai metode penemuan hukum? Apakah Hermeneutika hukum dapat menjamin pelaksanaan hukum yang progresif?

B. Hermeneutika dan Hukum Progresif

1. Pengertian Hermeneutika

Hermeneutika pada hakikatnya adalah bagaimana manusia mendapatkan pemahaman (verstehen) akan hidupnya. Untuk mendapatkan pemahaman manusia senantiasa melakukan interpretasi. Hal ini merupakan kenyataan ontologis eksistensi manusia. secara etimologis kata hermeneutika berasal dari kata bahasa inggris yaitu hermeneutic dan hermeneutics.yang pertama (hermeneutic)mempunyai sifat aqdjective (kata sifat) yang berarti ‘ketafsiran’ dan yang kedua (hermeneutics) mempunyai tiga arti yaitu : 1. Ilmu penafsiran, 2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, 3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.[1] Dan kata Hermeneutics itu berasal dari turunan kata benda “hermeneia” (bahasa Yunani), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.[2]

Pada mitologi Yunani Kuno, kata Hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari sang Dewa kepada manusia. Menurut Poespoprodjo masalah hermeneutika sesungguhnya setua umur manusia itu sendiri.[3] Kita tidak bisa memastikan sejak kapan hermeneutika itu muncul, tetapi kita dapat mengetahui kata hermeneutika itu muncul setidak-tidaknya pada zaman Yunani Kuno melalui buku-buku Plato[4] dan juga studi tentang ini dapat dilacak dari buku Aristoteles yang berjudul Peri Hermeneias atau De interpretation.[5] Perkembangan berikutnya hermeneutika dipergunakan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno serta kitab suci. Terlebih lagi setelah era Yudeo-Kristiani mulai dilakukannya interpretasi terhadap kitab-kitab suci khususnya perjanjian lama.[6] Pada masa ini hermeneutika sangat dekat dengan permasalahan-permasalahan teologi. Pada masa kontemporer kajian tentang hermeneutika semakin intensif. Hermeneutika kemudian dikembangkan secara filosofis oleh filsuf-filsuf kontemporer. Pemikiran ini dimulai dari Scheirmacher yang kemudian muncul Wilhem Dilthey hingga muncul filsuf-filsuf lain seperti Martin Heidegger, Hans Goerg Gadamer, dan Paul Ricouer yang kesemuanya mengembangkan filsafat hermeneutika.

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa hermeneutika adalah mencari bagaimana manusia mendapatkan pemahaman tentang hidupnya dan eksistensi manusia yang tak bisa terlepas dari bahasa maka yang menjadi objek kajian hermeneutika adalah hal-hal yang tentang kehidupan manusia yang tercermin dalam bahasa dan tertuang didalam : teks, lontar, ayat/wahyu, naskah-naskah kuno, konstitusi, deklarasi, dokumen resmi negara lainnya, peristiwa atau-pun sebuah hasil pemikiran.[7]

Melalui interpretasi manusia mendapatkan pemahaman (verstehen), dan interpretasi dalam hermeneutika tidak hanya memahami text saja tetapi juga menyelami kandungan makna literalnya secara mendalam. Karena memahami sesuatu tak bisa terlepas dari pemahaman tentang eksistensi manusia yang terikat dalam cakrawala baik itu yang meliputi text, pengarang, dan pembaca yang sama-sama dalam dimensi waktu. Sehingga kita tak dapat mengelak dari perjumpaan eksplisit dengan masa lalunya yang merupakan bagian integral dan merupakan struktur dengan masa kininya, danjuga kita tak dapat mengelak dari perjumpaan kritis (menentukan) antara masa kininya dan anasir di luar dirinya.[8] Menurut Gadamer pemahaman kita terjadi dalam suatu fusi cakrawala (horizontverschmelzung)[9] dalam suatu lingkaran hermeneutic. Dari adanya suatu lingkaran yang didalamnya terjadi fusi cakrawala maka pemahaman yang utuh akan selalu memperhatikan tiga komponen pokok yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.[10] Jadi pemahaman bukan sekedar suatu kegiatan reproduktif saja tetapi juga kegiatan produktif karena ada suatu peran dari subjek yang berada dalam masa kini. Dari sini kita akan melihat hermeneutika merupakan suatu pemahaman yang progresif.

2. Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif lahir karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. dalam kenyataan sehari-hari terlihat kemerosotan penegakkan hukum di Indonesia, pada era orde baru kinerja buruk hukum itu terlihat dimana semisal istilah “mafia peradilan” sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dan dimasa lalu hukum makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian bukan lagi “law as a tool of social enginerimg” melainkan sudah mengarah kepada “dark engineering”.[1] Di era reformasi bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum kepada taraf mendekati ideal, tetapi makin menimbulkan kekecewaan dimana terlihat makin maraknya korupsi di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo kinerja buruk hukum terjadi karena selama ini pemahaman hukum yang terlalu positivistik (legal formalistic)sehingga hukum itu hanya mempertahankan status quo saja.

Atas dasar itulah hukum progresif hendak membebaskan hukum dari bentuk yang legal formal ke arah yang lebih berkeadilan. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.[2] Asumsi dasarnya adalah hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Sehingga apabila ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. dari pandangan hukum untuk manusia maka hukum progresif merupakan hukum yang selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.[3]

Dari pandangan diatas akan terlihat bahwa hukum tak bisa terlepas dari kehidupan manusia, hukum bukan suatu institusi yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hukum juga tergantung dari bagaimana manusia itu memahami hidupnya. Perihal bagaimana manusia memahami hidupnya merupakan suatu persoalan hermeneutic maka gagasan hukum progresif tak bisa terlepas dari bagaimana manusia mendapatkan pemahaman (verstehen) terhadap hukum dan kehidupann, pemahaman yang baik terhadap hukum dan kehidupan akan membantu membawa manusia ke arah yang dicitakan. Satjipto rahardjo mengatakan konsep progresivisme bisa juga mengalami kemerosotan (derogate) jika tidak digunakan secara hati-hati. Dengan demikian hermeneutika berusaha menjaga agar progresivisme tidak mengalami kemerosotan dan Hermeneutika berusaha membawa manusia ke arah yang lebih ideal dengan pemahaman yang utuh tentang hidupnya.

C. Hermeneutika Hukum dalam Teori dan Praktek

1. Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa esensi hermeneutika adalah pemahaman melalui interpretasi. Berdasarkan pandangan bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas maka dari itu hukum itu harus diketemukan agar terdapat kesesuain dengan kenyataan dan disanalah terjadi proses hermeneutika.

Hans Goerg Gadamer juga mengilustrasikan secara singkat bahwa pada mulanya hermeneutika berkembang antara lain dibawah pengaruh inspirasi ilmu hukum.[1] Gregory Leyh juga mengutip pandangan Gadamer hermeneutika hukum, dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksi kembali dari seluruh problematika hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukm dan teologi bertemu dengan ahli humaniora/ilmu kemanusiaan.[2]

Dalam kenyataan memang pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan yang bersifat umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret diserahkan kepada hakim jadi hakimlah yang mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum itu dalam kenyataan di depan persidangan dan dapat memberikan sentuhan human  pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Darisana hakim melakukan penemuan hukum,sudikno mertokusumo juga mengatakan karena undang-undang tidak lengkap hakim harus melakukan penemuan hukum penegakkan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.[3] proses hermeneutika hukum ada disana dimana hukum itu sendiri dihadapkan dengan manusia dalam kondisi yang nyata.

Hermeneutika hukum pada dasarnya bukanlah suatu metode yang berdiri sendiri dan terpisah dari metode penemuan hukum lainnya, karena memang sesungguhnya hermeneutika bukanlah sesuatu yang baru bahkan ada semenjak ada manusia itu sendiri. Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistis. Kita dapat katakana ketika bicara dalam konteks bahasa tak bisa terlepas dari historikalitas masa lalu dari bahasa itu, ketika bicara masa lalu tak bisa terlepas dari kondisi kebutuhan masa kini, ketika bicara masa kini tak bisa terlepas dari tujuan masa depan sebagai bentuk antisipasi semua saling keterkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk itu tiap metode baik itu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi historis dan lain sebagainya merupakan bagian dari hermeneutika yang terjadi dalam fusi cakrawala dalam lingkaran hermeneutika yang dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara text, konteks, dan kontekstualisasi.

Hermeneutika hukum merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang lebih holistik dan bersifat progresif. Menurut Ahmad Rifai penemuan hukum yang progresif itu mempunyai karakteristik :[4]

  1. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.
  2. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas
  3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta perkembangan masyarakat.

Kita dapat lihat hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum yang memberikan suatu pemahaman yang holistic melalui fusi cakrawala. akan terlihat bahwa dalam menemukan hukum kita tak bisa terlepas situasi kondisi kebutuhan masa kini, sehingga hakim harus cermat memperhatikan setiap situasi/kondisi yang terjadi masa kini, selain itu hakim juga harus mencermati akan kebutuhan di masa yang akan datang dengan juga memperhatikan aspek-aspek masa lalu yang terdapat dalam teks dan konteks yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan semua itu dileburkan dalam suatu fusi cakrawala untuk dikontekstualisasikan. Disinilah letak progresifitas yang bersifat hati-hati dalam hermeneutika hukum

2. Penerapan Hermeneutika Hukum dalam Putusan Pengadilan Marbury vs Madison[1]
Putusan terhadap kasus Marbury vs Madison ini, menandai lahirnya lembaga “judicial review” untuk pertama kalinya dalam tatanan sistem hukum di Amerika Serikat. Dimana dalam kasus ini, John Marshall selaku Chief Justice dari Supreme Court, telah menolak untuk mengeluarkan writ of mandamus, yaitu suatu perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban dari pejabat tersebut, yang dituntut oleh William Marbury kepada James Madison selaku Secretary of state. alasannya, dasar hukum penuntutan hak tersebut yaitu pasal 13 Judiciary Act Tahun 1789 yang dirumuskan oleh Congress, dianggap menambahkan kewenangan supreme court  dari kewenangan yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Sebab, undang-undang biasa tidak dapat mengubah konstitusi yang merupakan “the supreme law of the land” (sesuai asas lex superior derogate legi inferiori).

Doktrin judicial review memperoleh kekuatan hukum ketika John Marshall memutuskan kasus Marbury vs Madison tersebut pada bulan Februari 1803, dengan mengatakan bahwa :

it is one of the purpose of written constitution to define and limit the powers of legislature. The legislature cannot be permittes to pass statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior law. A court avoid choosing between the constitution and a conflicting statute whom both are relevant to a case which the court asked to decide. Since the constitution is paramount law, judges have no choice but to prefer it to refuse to give effect to the latter”

Sebenarnya dibalik kasus itu sarat dengan muatan politis, meskipun jika dilihat dari posisi kasus yang sebenarnya sekedar merupakan sengketa kepentingan antara Marbury (sebagai penggugat) dan Madison (sebagai tergugat). Tetapi John Marshall tahu bahwa dibalik sengketa itu tersembunyi masalah yang lebih besar dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.

Dalam usahanya memberikan putusan yang tepat, Marshall menalar secara Hermeneutika. Premis yang muncul berdasarkan penalaran secara hermenetika (premis tak terberi), antara lain:

  1. Masa lalu : masalah itu muncul karena kelalaian John Marshall sendiri
  2. Masa Kini : ada persetruan politik antara partai Republik (Thomas Jefferson) dengan partai Federalis (John Adam)
  3. Masa depan : kemungkinan muncul konflik terbuka antara lembaga kepresidenan dengan supreme court, bila tuntutan Marbury dikabulkan, yang bisa membahayakan keutuhan nasional

Dengan dalih mempertimbangkan dan menyelaraskan ketiga kepentingan di atas, John Marshall dalam putusannya berusaha mencari titik temu dalam kasus tersebut dengan cara mendialogkan antara konstitusi Amerika, Judiciary Act, Fakta Yuridis, Kondisi Sosial-politik, serta kepentingan dirinya dan lembaga yang dia pimpin. Pertimbangan yang dia lakukan merupakan pertimbangan atas dasar nilai, dan keputusan yang dia ambil merupakan wujud dari kebijaksanaannya.

Menurut analisis Samuel Jaya Kusuma, keputusan akhir bahwa Judiciary Act adalah inkonstitutional itu muncul secara heuristika. Mengapa, karena kesimpulan ini merupakan satu pengembangan (inovasi) secara kreatif dari asas “lex superiori derogate legi inferiori”. Selain itu pula diperkuat dengan interpretasi hermeneutika atas lafal sumpah jabatannya sebagai hakim dengan asas “ius curia novit”, dan pada akhirnya dapat memperjelas maksud konstitusi. Akibatnya, lahir suatu temuan baru dibidang hukum berupa lembaga judicial review, yang keberadaannya diakui di Amerika serikat hingga sekarang. Penemuan hukum dengan perspektif hermeneutika yang spektakuler ini, bisa muncul berkat “cakrawala pandang yang luas” dari hakim Marshall.

Sekaligus membuktikan bahwa supreme court lewat hakim Marshall ini tidak sekedar bertindak sebagai “corong dari undang-undang”, tetapi telah sanggup menemukan dan membentuk nilai hukum baru. Pada gilirannya, setelah mendapat pengakuan dari forum hukum dan masyarakat, temuannya itu menjadi suatu asa hukum yang mempunyai kekuatan sebagai preseden, karena “ratio decidendi”nya akseptabel.

D. Kesimpulan

  1. Hermeneutika hukum dapat dikatakan sebagai suatu metode penemuan hukum. pada dasarnya hermeneutika hukum tidak terpisah dengan metode penemuan hukum lainnya, Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh metode penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistis dengan bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya
  2. Hermeneutika hukum sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif. Hermeneutika hukum dalam melaksakan perannya selalu berhati-hati karena senantiasa meperhatikan keterkaitan anatara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Dan dalam praktik yang terjadi pada kasus Marbury vs Madison hermeneutika hukum terbukti mampu menciptakan hukum yang lebih progresif

[1] Dikutip dari jazim Hamidi, Op.Cit. Hlm. 64-67, disarikan dari skripsi Samuel Jaya Kusuma, Proses penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Yuridis, pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung,2002.


[1] Jazim Hamidi, Op.Cit. Hlm.39

[2] Gregory Leyh, Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice, diterjemahkan oleh M Khozim, Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 1-2

[3] Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.  hlm.4

[4] Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.48


[1] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.  hlm 30

[2] Ibid. hlm. 1

[3] Ibid. Hlm. 18


[1] Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm.19

[2] Ibid. Hlm. 20

[3] Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung,2004. Hlm. 13

[4] Kata ermeneutike sudah muncul dalam karya Plato yaitu Politicus, Epinomis, Definitiones, menurut W.R.M Lamb yang mempelajari karya-karya Plato menerjemahkan ermeneutike itu dengan “interpretasi”, lihat Jean Grondin, Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2007. Hlm. 51

[5] Jazim Hamidi, Op. Cit. hlm. 2

[6] Ibid. Hlm. 3-5

[7] Ibid. hlm. 27

[8] Poespoprodjo, Op.Cit. hlm. 11

[9] Cakrawala adalah tebaran pandangan yang merangkum dan mencakup segala yang dapat dilihat dari suatu titik pandang. Dalam suatu pemahaman historical dibicarakan masalah cakrawala dimana kesadaran historical hendak memandang masa lalu di dalam cakrawala historikalnya sendiri. Sebab dari itu akan ada perbedaan perangkat perasangka dimana masa kini dan masa lalu berada dalam cakrawala yang berbeda.fusi cakrawala ini yang menggabungkan prasangka-prasangka tersebut menjadi suatu pemahaman yang utuh. Lihat Poespoprodjo, Op.Cit. hlm.100-102

[10] Jazim Hamidi, Op.Cit. hlm.29

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Gregory Leyh, Legal Hermeneutics : History, Theory, and Practice, diterjemahkan oleh M Khozim, Hermeneutika Hukum : Sejarah, Teori, dan Praktik, Nusa Media, Bandung, 2008

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005

Jean Grondin, Sejarah Hermeneutika dari Plato sampai Gadamer, ArRuzz Media, Yogyakarta, 2007

Poespoprodjo, Hermeneutika, Pustaka Setia, Bandung,2004

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: