POLITIK HUKUM AGAMA DALAM TIMBANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

Oleh Rega Felix

A.   PENDAHULUAN
Dalam sejarah peradaban manusia hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Perdebatan itu berkisar pada apakah agama mempunyai suatu wilayah dalam politik atau agama hanya berada pada wilayah pribadi saja. Sekulerisasi agama dengan negara adalah pilihan yang diambil oleh masyarakat Barat setelah masa-masa pencerahan di Eropa. namun dalam kenyataannya praktik keagamaan selalu tak pernah terpisah dari dunia politik, walau suatu negara menganut paham sekuler.[1] hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tuntutan dasar dalam kehidupan manusia yang aktualisasinya tak bisa dipersempit.
Agama disatu sisi menuntut kebebasan dalam beragama dimana tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama dan disisi lain menuntut agar ajarannya termanifestasi secara luas bahkan dalam masyarakat. Manifestasi ajaran agama dalam masyarakat luas menuntut adanya ruang bagi agama dalam politik. Karena politik selalu berjalan berdampingan dengan hukum maka tuntutan agama untuk memanifestasikan hukum agamanya dalam politik hukum juga tak dapat dihindari.
Di Indonesia sendiri perdebatan hubungan antara agama dengan Negara mewarnai perpolitikan di Indonesia. Dari sebelum kemerdekaan perdebatan ini sudah dimulai hingga sekarang ini. Gerakan-gerakan politik berlandaskan agama telah banyak terjadi dalam sejarah Indonesia. Ambiguisitas hubungan antara agama dengan negara ini yang kadangkala selalu terjadi salah paham dimasyarakat. begitupula Makna sekulerisasi yang tidak jelas dan batas-batas agama dan politik tidak pernah ada kesepakatan yang jelas. Dari penjelasan diatas maka kita tentukan masalah yang ingin dijawab yaitu ; Bagaimanakah kedudukan agama dalam wacana politik hukum? Apa syarat-syarat pelaksanaan politik hukum agama agar sesuai dengan prinsip kebebasan beragama?

B.   AGAMA, POLITIK, DAN HUKUM

1.    Agama dan Kebebasan beragama

Agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan agama ada sejak manusia ada. Menurut Peter Berger agama adalah suatu kebutuhan dasar manusia, Sebab agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam aturan dalam hidup manusia. Ternyata terdapat bahaya kekacauan berhubung adanya derita dan kematian yang mau merusak hidup, tidak ada jalan lain untuk membela diri terhadap kekuatan-kekuatan negatif daripada jalan agama, maka agama menjamin kepastian hidup.[2]Agama tak bisa terlepas dari hubungan manusia dengan yang transenden atau biasa yang disebut Tuhan. karena tujuan utama agama itu sendiri adalah mengantarkan manusia kepada realitas transenden tersebut. Penghayatan manusia terhadap realitas transenden bukan hanya sekedar hasil refleksi intelektual saja tetapi juga sebagai jalan hidup yang menuntut sikap percaya kepada Tuhan disertai penyerahan diri secara menyeluruh. Menurut Karl Jaspers yang menyeluruh itu adalah transendensi Tuhan dan dunia, sedangkan kenyataan kita sebagai manusia adalah eksistensi.[3] Dengan demikian dapat dikatakan penghayatan eksistensi kita akan mengarah kepada kemenyeluruhan yaitu Tuhan, Itulah agama suatu penghayatan manusia terhadap Tuhan. Menurut Murtadha Muthahhari agama itu adalah fitrah manusia, dimana didalam manusia terdapat fitrah menalar dan fitrah merasa, keduanya mengarahkan kepada Tuhan baik secara nalar maupun perasaan.[4]Jika fitrah adalah kondisi asali manusia maka agama tidak mempunyai sifat memaksa, karena  agama memang sudah melekat dalam tiap eksistensi manusia. Agama berfungsi hanya menopang manusia menemukan fitrahnya, jadi bisa dikatakan agama itu untuk hidup manusia, bukan hidup manusia untuk agama. Penghayatan manusia terhadap realitas transenden tak bisa ditetapkan secara objektif karena berhubung dengan realitas yang tak terbatas itu sendiri dan itu hanya dirasakan secara eksistensial oleh pribadi. Menurut Jasper Tuhan adalah suatu keterbukaan yang tak kunjung beku dalam penghayatan manusia.[5]Karena pengalaman keberagamaan bersifat eksistensial yang pribadi maka tidak ada unsur paksaan dalam agama. Dengan demikian untuk beragama kita dituntut dalam keadaan bebas, Dengan bebas manusia bisa beriman. Karl Jaspers mengungkapkan makin sejati kebebasan seseorang, makin kuat kepastiannya tentang Tuhan.[6]  Lebih lanjut ia menyatakan hubungan manusia dengan Tuhan hanya menjelma dalam pertautannya dengan kebebasan, ia hanya timbul pada individu bilamana dari pengukuhannya yang kita terhadap hidup ia melangkah kepada dirinya sendiri, yaitu ke suatu wilayah yang sungguh-sungguh bebas dari dunianya, yang memungkinkannya bebas dari dunianya, sebab ia hidup dalam hubungan dengan Tuhan.[7] Selain itu Komaruddin Hidayat mengatakan adanya ruang kebebasan yang dimiliki manusia bisa saja kita tafsirkan bahwa Tuhan demikian menghargai kualitas dan posisi manusia untuk tumbuh sebagai makhluk yang dewasa dan merdeka dengan bekal akal dan nuraninya.[8]Karena begitu vitalnya kebebasan beragama dalam kehidupan manusia maka kebebasan beragama ini mendapatkan jaminan hukum dalam article 18 UDHR yang berbunyi : “everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice worship, and observance. Secara konstitusional kebebasan beragama ini juga dijamin dalam pasal 28E UUD 1945  yang berbunyi “ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Dan pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

2.    Politik dan Hukum
Menurut Aristoteles manusia adalah  “zoon politicon” bisa dikata manusia tak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan yang lain, karena itulah manusia berpolitik. Politik pada hakikatnya adalah cara agar manusia mencapai hidup yang baik dalam masyarakat, politiklah yang menentukan bagaimana cara mencapainya. Menurut  Miriam Budiarjo politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis, usaha menggapai “the good life” ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.[9]Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur penting yaitu adanya pengaturan, tujuan bersama, dan cara melaksanakannya. Pengaturan digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan ini diperlukan adanya kekuasaan serta wewenang untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasif maupun paksaan, dengan ini maka suatu masyarakat diperlukan suatu institusionalisasi agar tujuan masyarakat itu bisa tercapai.
Lalu bagaimanakah hubungan politik dengan hukum? Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa politik memunyai tujuan untuk mencapai masyarakat yang diciptakan maka hukum menjadi “alat” untuk mengantar kepada tujuan yang hendak dicapai. Hukum memberikan kepastian akan jalannya roda politik menuju cita-citanya.
Berdasarkan pandangan Cicero ubi societas ibi ius atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka berlaku pula dimana ada masyarakat disitu ada politik dan dimana ada politik disitu ada hukum, karena semuanya saling berkaitan.  Bahkan bisa dibilang bahwa “hukum adalah produk politik”. Menurut mahfud md hukum sebagai produk politik bisa dilihat pada tataran das sein apabila kita memandang hukum sebagai undang-undang, karena pembentukan undang-undang merupakan proses politik di ruang legislasi.[10] Disitulah terjadi kehendak politik yang saling bersaingan yang mencipta resultante berupa produk hukum. Dan produk hukum itu menjadi komando dalam suatu jalannya masyarakat dimana yang memegang kekuasaan mempunyai “authority” berdasar hukum yang ada untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.
Karena hukum adalah produk politik maka aka nada konfigurasi politik yang menjadikan hukum tersebut agar sesuai dengan suatu cita-cita politik tertentu. Darisinilah lahir suatu studi yang bernama politik hukum. Padmo wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.[11] Menurut mahfud md politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum  yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.[12] Dari dua definisi tersebut bisa kita ambil esensi dari politik hukum adalah adanya kebijakan dasar yang menentukan hukum itu nantinya. Dengan adanya politik hukum ini kita bisa menganalisa kepentingan-kepentingan apa yang terjadi dari lahirnya suatu hukum.

C.   POLITIK HUKUM AGAMA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

1.    Agama dalam Wacana Politik Hukum

Untuk memahami apakah agama mempunyai kedudukan dalam wacana (diskursus) politik hukum pertama kita harus menelaah dimensi keagamaan itu sendiri, apakah keagamaan hanya menyangkut dimensi pribadi (dimensi spiritual yang menyangkut hubungan langsung dengan Tuhan) atau menyangkut pula dimensi publik (menyangkut hubungan antar sosial). Emile Durkheim dengan teorinya menempatkan agama pada dimensi publik yang sangat tinggi. Ia mengatakan bahwa yang dinamakan agama itu sendiri adalah masyarakat. Agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu kedalam kesatuan masyarakat dengan simbol-simbol suci. Menurut Durkheim bahwa “aku” individu sebenarnya adalah “Aku” yang lain yang tiada lain itu adalah masyarakat, dan masyarakat itulah yang menjadi agama.[13] Pandangan Durkheim ini menghilangkan aspek-aspek transendensi ke arah ilahiah karena baginya yang ilahi adalah masyarakat itu sendiri. Kritik kepada Durkheim tentu datang seperti  dari  Muthahari, ia mengatakan dimana tidak ada dualitas antara “aku” sebagai individu maupun “aku” sebagai masyarakat karena faktanya aku sebagai individu tak selalu harus mengikuti masyarakat, ia masih mempunyai kebebasan bahkan dapat pula bertentangan dengan masyarakat.[14] Dengan demikian tiada determinasi mutlak terhadap masyarakat. Muthaharipun masih menempatkan fitrah ilahi yang mentransenden kepada Tuhan.
Lalu bagaimana agama yang pribadi bisa sekaligus publik? Hal ini dapat dilihat dari misi setiap agama tidak hanya sebagai upaya transendensi pribadi tetapi juga upaya penyelamatan seluruh manusia. Dengan demikian agama tidak hanya sebagai ritual belaka tetapi juga menyangkut seluruh kehidupan manusia termasuk bermasyarakat. Muthahhari memberikan gambaran perjalanan manusia menuju, dengan dan dari Tuhannya sebagai berikut :[15]Perjalanan manusia dari diri menuju Tuhan
Perjalanan manusia bersama Tuhan dalam Tuhan, untuk mengenalnya
Perjalanan manusia bersama Tuhan menuju makhluk-Nya
Perjalanan manusia bersama Tuhan diantara makhluk-Nya untuk menyelmatkan mereka
Upaya menyelamatkan makhluk-lah yang menjadi dimensi publik sebuah agama, maka dari itu suatu agama pasti menuntut adanya perbuatan amal shaleh bagi sesamanya. Karl Jaspers mengatakan eksistensi manusia baru sampai terwujud jika ia memberanikan diri secara radikal dan tanpa syarat menyerahkan diri kepada orang lain.[16] Jaspers menekankan adanya intersubjektifitas dalam masyarakat, bahkan puncak eksistensi manusia dapat terlihat dalam masyarakat. Jaspers tidak menolak transendensi kepada Tuhan tetapi ia menekankan eksistensinya harus teraktualisasi kepada orang lain. Bisa dikatakan bahwa keagamaan seseorang menuntut ke-publik-annya pula.
Didalam ajaran Islam terdapat dua dimensi ibadah yaitu ibadah mahdah (ibadah yang berhubungan langsung dengan Tuhannya) dan ibadah muamallah (ibadah yang berhubungan dengan antar sesama manusia) kedua-duanya tak terpisahkan sebagai agama. Terlebih lagi dalam kitab sucinya mengatur pula hubungan individu dengan masyarakat, seperti adanya aturan mengenai keluarga, aturan mengenai waris, aturan mengenai jual-beli, bahkan sampai kepada aturan mengenai pelaksanaan pidana. Pelaksanaan seluruh aturan tersebut membutuhkan suatu institusi dalam penegakkannya dalam masyarakat. Maka dari itu umat Islam tidak menghendaki adanya paham sekularisme.
Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam banyak yang menghendaki nilai-nilai agama dijadikan sebagai sumber peraturan resmi. Kita bias lihat kepada hasil penelitian csrc dengan menggunakan 1500 sampel terpilihnya sebanyak 62% setuju agar nilai agama dijadikan sebagai sumber peraturan resmi sedangkan 38% tidak setuju.[17]Tuntutan agama dalam sejarah perpolitikan indonesiapun tak pernah sepi. Agama telah berakar dalam budaya Indonesia khususnya Islam. Ketika mendekati kemerdekaan hubungan antara agama dan Negara menjadi polemik cukup panas, terlihat dari perdebatan panjang antara Soekarno dan Natsir semenjak 1940 yang gagasan-gagasan masing-masing ditulis dalam majalah panji Islam.[18]  Perdebatan menjadi semakin sengit saat sidang BPUPKI dimana antara kubu Islam yang menghendaki Islam dengan menjalankan syariatnya menjadi dasar Negara dengan kubu nasionalis yang mengedepankan kesatuan bagi seluruh rakyat tanpa dominasi suatu agama. Kompromi politik dilakukan sampai sila pertama pancasila dalam versi piagam Jakarta yang semula terdapat tujuh kata untuk menjalankan syariat dihilangkan dan diganti dengan “Ketuhanan yang maha esa”. Hal itu mengecewakan umat Islam yang mendukung piagam Jakarta tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan syariat Islam. Sampai pada masa demokrasi parlementer ketika upaya pembaharuan konstitusi melalui badan konstituante dilakukan, masalah dasar Negara ini kembali diangkat.[19] Pembahasan itu tak kunjung usai sampai Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tahun 1959 dan semenjak itu lahirlah demokrasi terpimpin dengan ideologi Soekarno. Beberapa partai Islam dibubarkan karena dianggap sebagai kontra revolusi. Sampai akhirnya Soekarno jatuh maka masa berubah menjadi era orde baru. Tujuan politik utamanya adalah stabilisasi pemerintahan dengan ide pembangunan. Agama-pun pada saat itu berada dibawah naungan pembangunan. Walau dibawah ide pembangunan, pemikiran Islam masih tetap berjalan terutama terlihat pada sosok Nurcholis Madjid yang mengusung pembaharuan pemikiran Islam dengan ide kontroversialnya tentang “sekulerisasi” dan slogan “Islam yes, partai Islam No”.[20] setelah orde baru runtuh dan masuk era reformasi dimana keran demokrasi dibuka besar-besar sehingga berbagai warna dalam masyarakat dan perpolitikan tumbuh di Indonesia. Menjamurnya gerakan-gerakan radikalisme agama juga dengan oposisinya liberalisasi agama mewarnai peta politik Indonesia. Hal ini berdampak pada corak politik hukum di Indonesia, dimana para simpatisan agama berusaha mengangkat hukum agamanya ketingkat perundang-undangan, tak hanya pada level nasional saja tetapi juga pada level daerah. Semenjak dibukanya pintu otonomi daerah, daerah merasa mempunyai wewenang luas untuk mengatur masyarakatnya secara mandiri. Dengan adanya ini kita bisa lihat pula hubungannya dengan pergerakan agama dimana banyak menjamurnya perda-perda yang berbasiskan syariah.
Darisini kita dapat lihat bahwa agama sangat mewarnai wacana politik hukum. Didalam Negara demokrasi, Negara tidak boleh menghalangi rakyatnya untuk memanifestasikan ajaran agamanya. Namun perlu juga diperhatikan jangan sampai manifestasi ajaran agamanya justru membatasi kebebasan orang lain. Dari prinsip inilah bisa dicapai “common platform” untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

2.    Syarat-syarat pelaksanaan politik hukum agama berdasar prinsip kebebasan beragama

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa agama mempunyai dimesi pribadi sekaligus dimensi publik. Dimensi pribadi berhubung dengan aspek-aspek pribadi dengan Tuhannya secara langsung, disinilah sebagai pribadi berhadapan dengan realitas transendennya. Hal ini dapat dirasakan ketika seseorang sedang berdoa atau shalat dalam Islam, perasaan dia dengan Tuhannya hanya bisa dirasakan sendiri. Dan untuk merasakan rasa spiritualnya seseorang tidak boleh berada dalam tekanan dalam artian ia harus dalam kondisi bebas sehingga ia bisa menghayati secara utuh hubungannya dengan Tuhan.
Pada dimensi publik kepercayaan seseorang tersebut dihadapkan kepada relatifitas nilai, karena ia berhubungan dengan hal-hal duniawi. dalam suatu masyarakat yang terjadi adalah jalinan antar sistem nilai. Karena perbedaan nilai itu adalah hal yang mungkin maka munculnya konflik adalah karena hal ini, Yang paling penting darisini adalah adanya suatu pola intersubjektifitas, hal ini bisa dibangun jika ada suatu kenyataan objektif yang menyatukannya. Sebagai contoh A seorang Islam dan B seorang Kristen mereka dapat bersatu jika kedua-duanya dihadapkan pada suatu kenyataan yang sama, sehingga mereka harus membangun suatu tujuan bersama dalam landasan objektif yang nyata. Misal mereka berdua-duanya dalam satu kondisi yang sama yaitu penjajahan, kedua-duanya tak bisa hanya memaksakan nilai pribadinya untuk melawan penjajahan. keduanya harus menyisihkan sebagian aspek-aspek pribadinya seperti agama untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama yang objektif yaitu kemerdekaan. Hanya dengan itulah keduanya bisa mencapai kemerdekaan dan bersatu, dengan tetap menyimpan keyakinan dalam pribadinya. Kemerdekaan disini adalah suatu kenyataan objektif yang dihadapi bersama. Jika salah satu memaksakan nilai pribadinya dalam suatu kenyataan yang objektif itu sama saja seperti penjajahan keyakinan. Dan tiap penjajahan tidak akan pernah mencapai kebersamaan, sehingga tidak akan tercipta kemerdekaan. Variabel apa saja yang menentukan pola intersubjektif ini berjalan secara baik dalam kenyataan yang objektif? Yang perlu diperhatikan adalah adanya kesadaran yang meliputi :
1. Kesadaran akan adanya perubahan
suatu nilai yang diyakini seseorang ketika dihadapkan dengan realitas kenyataan bisa saja berubah seiring dengan berubahnya kenyataan. Hal ini tak bisa dipungkiri karena nyatanya memang manusia hidup dalam perubahan. Darisinilah penting adanya manusia yang menyadari bahwa seluruh manusia mengalami perubahan.
2. Kesadaran akan sejarah
Seseorang harus menyadari bahwa ia berada dalam suatu kontuinitas sejarah, sehingga ia hidup dalam dimensi waktu masa lalu-masakini-masa depan. Dengan adanya kesadaran ini manusia menyadari akan membentuk masa depan melalui masa lalu dan masa kini
3. Kesadaran kolektif
Manusia harus menyadari bahwa ia hidup tak sendiri, ia saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu eksistensi keberadaan manusia tergantung kepada masyarakat dimana dalam keberadaannya terdapat tuntutan kolektif
4. Kesadaran akan kebebasan
Kesadaran kolektif bukan berarti memasung tiap kehendak individu, kesadaran kolektif hanya untuk menopang bahwa dengan kebersamaannya manusia bisa menghayati kebebasannya. Walaupun penghayatan kebebasan bersifat subjektif tetapi kenyataan akan adanya kebebasan dalam diri manusia adalah hal yang objektif.
Karena politik hukum agama adalah dimensi publik dari agama maka dituntut objektifitasnya dalam menjalaninya. Penting kiranya memperhatikan kesadaran-kesadaran objektif yang telah dipaparkan. Dari situ maka kita dapat melihat syarat-syarat yang harus dilakukan apabila ingin membawa agama dalam politik hukum agar tidak bertentangan dengan kebebasan beragama. Hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
1. Prinsip peralihan dari motif teologi ke motif sosiologi
Pada dasarnya teologi adalah wacana pengetahuan tentang Tuhan yang transenden.[21] Karena objek penelitiannya yang transenden maka tujuan teologi bukanlah pengetahuan itu sendiri melainkan nanti apa yang disebut dengan “keimanan”/faith.[22] Keimanan itu sendiri tidak ada ukurannya karena ini menyangkut kepada pribadi manusia dengan Tuhannya. Jadi pada ujungnya teologi sesungguhnya hanya bisa dihayati secara penuh melalui penghayatan pribadi karena memang yang menjadi pembahasannya yang transenden. Ketika suatu agama memasuki wilayah politik hukum maka ia dihadapkan kepada realitas sosial yang  kompleks, sehingga wajah dan artikulasinya menjadi berbeda dari perannya dalam konteks individu/pribadi. Perubahan,kontuinitas sejarah, kolektifitas, dan kebebasan adalah tuntutan mutlak dari realitas sosial, sehingga cabang sosiologi-lah yang mengkaji realitas sosial tersebut.
Agama dituntut agar sesuai dengan perkembangan sosial. Agama agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial wajib membuka diri pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Darisinilah doktrin-doktrin teologi harus dirubah kearah yang lebih objektif dengan ilmu sosiologi. Sesuai dengan prinsip agama untuk hidup manusia bukan hidup manusia untuk agama maka ketika hidup manusia begitu kompleks agama harus mau membuka diri terhadap realitas sosial yang ada agar agama benar-benar dapat menjadi petunjuk hidup manusia.
Kita dapat lihat contoh bagaimana peralihan ke motif sosiologi ini dapat lebih diterima. Terlihat pada undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Walaupun ibadah haji adalah ajaran agama Islam, tetapi motif yang digunakan disini lebih kepada kebutuhan masyarakat kareba semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang naik haji maka pemerintah dirasa perlu untuk melindunginya secara hukum agar orang yang pergi naik haji dapat secara tenang menjalankannya. Dalam konsideran ini dapat dipahami bahwa undang-undang ini merupakan jaminan atas kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana ditemukan dalam UUD 1945. Menurut Jazuni dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang mewajibkan seseorang yang menurut ajaran Islam wajib melaksanakan haji untuk melaksanakan haji. Dengan demikian Undang-undang ini tidak memaksakan berlakunya hukum islam mengenai haji, pun terhadap warga negaranya yang beragama islam. Dengan kata lain, materi undang-undang ini semata-mata mengenai masalah teknis administratif.[23] Kita bisa rasakan sendiri undang-undang ini begitu diterima oleh masyarakat.
2. Prinsip mayoritas melindung minoritas
Demokrasi tidak hanya harus dipandang secara formil saja yaitu hanya melihat pada suara mayoritas saja, tetapi demokrasi juga harus dipandang secara materil yaitu tidak ada satupun haknya dilanggar walaupun orang tersebut adalah minoritas. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi secara materil hak-hak minoritas harus dilindungi. Hal ini menyangkut pula kepada kelompok agama minoritas tidak boleh agama mayoritas memasung kebebasan agama minoritas.
Belakangan ini banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia seperti kasus Ahmadiyah, tragedi sampang antara sunni-syiah, hingga penutupan tempat-tempat ibadah. Semua korban yang terlanggar adalah para pemeluk agama minoritas. Ironisnya pelanggaran ini juga didukung oleh instansi pemerintah. Maraknya intimidasi terhadap ahmadiyah juga didukung dengan produk-prduk hukum secara resmi seperti lahirnya perda-perda yang melarang secara resmi kegiatan ahmadiyah. Hal ini seolah melegitimasi pelanggaran kebebasan beragama itu sebagai hal yang legal. Tentu produk-produk hukum yang memasung hak minortas perlu ditinjau kembali.

D.   KESIMPULAN
Secara teoritis agama mempunyai dimensi pribadi sekaligus juga dimensi publik sehingga agama mempunyai ruang dalam wacana politik hukum. Dan secara empiris praktik politik tidak pernah terlepas dari agama. Hal ini juga dapat terlihat pada sejarah perpolitikan di Indonesia itu sendiri dimana hubungan antara agama dan Negara menjadi perdebatan panjang dari sebelum kemerdekaan bahkan sampai saat ini.
Dalam memanifestasikan ajaran agama dalam ruang politik hukum perlu dilakukan objektifikasi. dan syarat-syarat untuk memasukan ajaran agama dalam politik hukum agar sesuai dengan prinsi kebebasan beragama itu adalah dengan menekankan prinsip:

  1. Prinsip peralihan dari motif teologi ke motif sosiologi
  2. Prinsip mayoritas melindungi minoritas

[1] Di Amerika yang merupakan negara sekuler sendiri dalam praktik politiknya tidak terlepas dari peran agama. Bahkan dalam studi politik di Amerika, agama menjadi variabel yang penting dalam menentukan jalannya perpolitikan. Lihat David C. Leege (Ed) dan Lyman A. Kellstedt (Ed), Rediscovering  the Religious factor in American Politics, Armonk, NY : M.E Sharpe, 1993. (diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Agama dalam Politik Amerika, Freedom Institute dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006). Hlm.75-78
[2] A.M. Romly, Fungsi Agama Bagi Manusia : Suatu Pendekatan Filsafat, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999. Hlm. 79
[3] Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005. Hlm. 100
[4] Murtadha Mutahhari, Al-Fitrah, Mu’assasah al ni’tsah, Teheran, 1988. (diterjemahkan oleh Alif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah : Mengenali jati diri, hakikat, dan potensi kita, citra, Jakarta, 2011) Hlm. 182-185
[5] Fuad Hasan, Op.Cit., Hlm. 101
[6] Ibid.
[7] Ibid. Hlm. 102
[8] Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika, Mizan, Bandung, 2011. Hlm.301
[9] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm. 15
[10] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,  Jakarta, 2009. Hlm.5
[11] Ibid, Hlm. 1
[12] Ibid.
[13] Murtadha Mutahhari, Op.Cit. Hlm. 157-171
[14] Ibid. Hlm. 167
[15] Murtadha Mutahhari, insone kamil. (diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba’abud, Manusia seutuhnya :studi kritis berbagai pandangan filosofis, Sadra Press , Jakarta, 2012). Hlm. 79
[16] K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta, 1981. Hlm. 135
[17] Noor Haid Hasan dan Irfan Abubakar (Ed), Islam di Ruang Publik : Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. Hlm. 69
[18] Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam :Soekarno vs Natsir, UI Press, Jakarta, 2012. Hlm. 63-109
[19] Saat itu M. Natsir sebagai juru bicara utama dari kubu Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara, bisa dilihat pada pidato-pidato Natsir pada siding konstituante di, Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara : Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Sega Arsy, Bandung, 2004.
[20] Untuk melihat pemikiran nurcholis madjid tentang islam yes, partai islam no dan sekularisasi bisa lihat kepada tulisannya “keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat” dalam Nurcholis Madjid, Islam kemodernan dan keIndonesiaan, Mizan, Bandung, 1987. Hlm 225-239. Penjelasan lebih lanjut juga bisa dilihat pada surat-menyurat antara Nurcholis Madjid dengan Mohammad Roem pada, Agus Edi Santoso (Ed), Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997
[21] Muhammad Al Fayyadl, Teologi Negatif Ibn Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan, LKIS, Yogyakarta, 2012.  Hlm. 69
[22] Ibid.
[23] Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 411

DAFTAR PUSTAKA
Agus Edi Santoso (Ed), Tidak Ada Negara Islam : Surat-Surat Politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem, Djambatan, Jakarta, 1997

Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam :Soekarno vs Natsir, UI Press, Jakarta, 2012.

A.M. Romly, Fungsi Agama Bagi Manusia : Suatu Pendekatan Filsafat, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999.
David C. Leege (Ed) dan Lyman A. Kellstedt (Ed), Rediscovering  the Religious factor in American Politics, Armonk, NY : M.E Sharpe, 1993. (diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Agama dalam Politik Amerika, Freedom Institute dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2006.)
Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta, 2005.
Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
K.Bertens, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta, 1981.
Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutika, Mizan, Bandung, 2011.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,  Jakarta, 2009.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
Mohammad Natsir, Islam sebagai Dasar Negara : Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Sega Arsy, Bandung, 2004.

Muhammad Al Fayyadl, Teologi Negatif Ibn Arabi : Kritik Metafisika Ketuhanan, LKIS, Yogyakarta, 2012.
Murtadha Mutahhari, Al-Fitrah, Mu’assasah al ni’tsah, Teheran, 1988. (diterjemahkan oleh Alif Muhammad, Bedah Tuntas Fitrah : Mengenali jati diri, hakikat, dan potensi kita, Citra, Jakarta, 2011.)
________________, insone kamil, (diterjemahkan oleh Abdillah Hamid Ba’abud, Manusia seutuhnya :studi kritis berbagai pandangan filosofis, Sadra Press , Jakarta, 2012.)
Noor Haid Hasan (Ed) dan Irfan Abubakar (Ed), Islam di Ruang Publik : Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
Nurcholis Madjid, Islam kemodernan dan keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1987.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: